TERJEBAK BANDIT, BIBIT JOKOWI TAK TUMBUH DI PILKADA RIAU

PEKANBARU, KOMPAS.com – Fenomena tokoh pemimpin panutan ala Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak akan muncul dalam pemilihan Gubernur Riau (2013-2018 ) pada September mendatang.

Dari 12 bakal calon yang sekarang ini terus berkampanye keliling pelosok Riau, tidak ada yang terindentifikasi sebagai calon pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan keadilan.

“Fenomena Jokowi memang langka. Bibit Jokowi banyak di Riau, namun mereka tidak diberi kesempatan. Yang muncul adalah calon-calon yang nantinya akan mengambil hasil buruan yang paling besar dari ladang pemburuan di Riau,” ujar Dr Hasanudin, Pengamat Politik dari Universitas Riau dalam Diskusi yang diselenggarakan wartawan Riau yang tergabung dalam Riau Press CornerĀ  di Pekanbaru, Selasa (2/4/2013).

Menurut Hasanudin, masyarakat Riau tidak diberi gambaran utuh dari seluruh calon yang sudah kasak-kusuk berkampanye keliling daerah setiap hari.

Masyarakat juga tidak pernah diajak untuk menyeleksi karakter gubernur seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan Riau.

“Partai yang bakal mengusung para bakal calon itu lebih menonjolkan penampilan semu dan parsial. Semuanya mengatakan dia yang terbaik. Padahal, pemikiran para calon itu tidak pernah tertangkap secara utuh oleh rakyat. Calon-calon seperti ini nantinya akan terjebak dengan fenomena para bandit politik,” kata Hasanudin.

Para bandit politik yang dimaksud Hasanudin mengacu pada teori Mancur Olson, seorang pakar politik Amerika Serikat yang mengungkapkan adanya konspirasi antara politisi dengan para bandit untuk merebut kekuasaan.

Politisi mengharapkan uang bandit untuk mendapatkan kekuasaan, sementara para bandit akan mengambil keuntungan setelah politisi itu berkuasa.

“Di Riau, bandit politik itu nantinya akan mengincar hutan, tambang dan proyek-proyek besar,” kata Hasanudin.

Kondisi itu, kata Hasanudin, diperparah dengan dinamika partai politik tidak benar-benar menyaring calon pemimpin yang dibutuhkan rakyat. Disisi lain, penyelenggara pilkada juga tidak melakukan kontrol serius terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi.

“Sayangnya lagi, pihak cendikiawan kritis dari kampus sekarang ini tidur. Hanya media yang diharapkan dapat menyampaikan persoalan riil , agar rakyat tidak salah pilih pemimpin,” kata Hasanudin.

Sebaliknya, menurut pemerhati media di Riau Nurul Huda, beberapa media di Riau justru melibatkan diri secara praktis mendukung salah satu calon. Fenomena dukungan media tidak terelakkan, karena media membutuhkan dana untuk kelanjutan hidupnya.

Badan Pengawas Pemilu Riau juga tidak melakukan penindakan terhadap para bakal calon gubernur yang sudah melakukan kampanye terang-terangan.

Padahal, poster, baliho dan spanduk para calon telah mengotori ruang publik disetiap sudut kota dan desa. Para calon tetap saja memilih cara-cara tradisional dibandingkan kampanye masa depan dengan mengedepankan dialog dan hubungan di jejaring sosial.

Rusdi Rusdan, anggota Bawaslu Riau mengatakan, pihaknya tidak dapat mengambil tindakan apapun terhadap kampanye terang-terangan yang sudah dimulai sebelum waktunya.

Hal itu disebabkan perundang-undangan Indonesia hanya membuat aturan kepada calon yang sudah ditetapkan oleh KPU.

“Untuk bakal calon, kami tidak dapat melarang karena memang tidak ada aturan yang melarangnya,” kata Rusdi.
sumber: kompas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *