PENGUSAHA ANGKUTAN DAN PEMILIK BARANG DI BELAWAN RESAH

MedanBisnis – Medan. Para pengusaha penyedia jasa angkutan yang tergabung dalam Organisasi Pengangkutan Darat (Organda) dan pengguna jasa wakil pemilik barang anggota Asosiasi Logistif dan Forwarders Indonesia (ALFI) yang beroperasi di Pelabuhan Belawan resah karena dipanggil dan dimintai keterangan oleh KPPU.
Pemanggilan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sumatera Utara (Sumut) untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keresahan itu disampaikan Ketua DPD Organda Sumut Haposan Siallagan dan Ketua Wilayah DPD ALFI Sumut Rizal Mhd Nisfan dalam pertemuan dengan Kepala KPPU Perwakilan Sumut Gopprera Panggabean di Hotel Emerald Garden, Medan, Kamis (28/3).

Hadir dalam pertemuan itu Sekjen DPP Organda Andriansjah, Ketua DPC Organda Cabang Khusus Belawan Sutrisno Salim alias Akiong, para pengurus ALFI/ILFA Sumut, pengusaha anggota Organda Belawan dan anggota ALFI/ILFA Wilayah Sumut.

Rizal Mhd Nisfan dan Haposan Siallagan senada mengungkapkan, pemanggilan yang dilakukan KPPU sangat meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan berusaha. Sebab, pihak ALFI dan Organda mengklaim kesepakatan yang mereka buat pada awal tahun 2012 hanya jadi acuan bagi pengusaha angkutan dan wakil pemilik barang untuk bernegoisisasi menetapkan tarif (biaya) angkutan.
“Kesepakatan (tarif) yang kami buat saat itu hanya sebagai acuan bagi pengusaha angkutan dan wakil pemilik barang untuk menetapkan tarif angkutan kontainer. Dan kesepakatan tersebut untuk mencegah praktik banting tarif yang dapat mematikan usaha para anggota Organda Cabang Khusus Belawan,” kata Haposan.

Rizal dan Haposan pada pertemuan itu juga berjanji siap membatalkan (mencabut) kesepakatan tersebut jika diminta dan dinilai menyalah KPPU Sumut. Mereka juga meminta KPPU Sumut jika masih membutuhkan keterangan tambahan dalam proses pengumpulan informasi yang dilakukan tidak lagi memanggil para anggota Organda Belawan, melainkan memanggil pengurus kedua asosiasi tersebut.

”Akibat pemeriksaan kepada para pengusaha anggota Organda Belawan, telah membuat pengusaha meminta dilakukan mogok kerja. Namun, hal tersebut kami hempang dan minta kesabaran dan pengertian para anggota,” ungkap Haposan.

Sekjen DPP Organda Andriansjah juga meminta KPPU Sumut agar pengumpulan informasi yang sudah dilakukan tidak dilanjutkan kepada Komisiner KPPU. Sebab, dari penjelasan yang sudah disampaikan pengusaha dan pengurus Organda dan ALFI Sumut tampaknya belum cukup menjadi alat bukti menuduh kesepakatan harga yang dibuat sebagai pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999.

Menanggapi hal itu, Kepala KPPU Sumut Gopprera Panggabean mengatakan, pelaku usaha tidak usah resah. Sebab, kata dia, jika kemudian tidak terbukti maka hal itu tidak akan dilanjutkan kepada proses penyidikan oleh Komisiner KPPU.

Menanggapi permintaan pihak pengurus Organda dan ALFI Sumut siap mencabut (membatalkan) kesepakatan tarif tersebut jika dinilai melanggar UU No 5 Tahun 1999, Gopprera mengatakan, jika ada pernyataan tertulis dari pihak pengusaha, hal tersebut akan disampaikan kepada pihak Komisioner KPPU di Jakarta. ( sarsin siregar)
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *