SUWENO DITUNTUT 1,5 TAHUN PENJARA

Korupsi Biro Umum

Medan-andalas Mantan staf Subbag Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Setda Pemprov Sumut, Suweno, akhirnya dituntut selama 1,5 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustini, pada persidangan di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (26/3) malam lalu.

JPU mengatakan, pembacaan tuntutan dilakukan bertempat di ruang utama PN Medan, dihadapan ketua majelis hakim Suhartanto.

“Tadi malam tuntutannya, setelah agenda pembacaan vonis terdakwa Aminuddin. Selain tuntutan kurungan badan, terdakwa dikenakan denda Rp 50 juta subsider empat bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp85 juta,” ujarnya di gedung PN Medan, Rabu (27/3).

Urai jaksa, terdakwa dituntut karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama uang kegiatan belanja makan dan minum senilai Rp216 juta lebih, bersama atasannya Neman Sitepu, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Pemprov Sumut (berkas terpisah).

Dijelaskan jaksa bahwa pada tahun 2011 Biro Umum Setda Pemprov Sumut mengelola anggaran untuk kebutuhan makan dan minum senilai Rp415 juta lebih bersumber dari APBD T.A 2011.

Namun setelah dana tersebut disalurkan kepada Suweno, untuk selanjutnya dibayarkan kepada sejumlah rumah makan, belakangan diketahui terjadi penggelembungan harga dan mark-up, serta beberapa pembayaran fiktif lainnya.

“Dan dalam pembayaran tersebut ditemukan selisih pembayaran senilai Rp216 juta lebih dari total anggaran senilai Rp415 juta lebih. Sementara uang yang dibayarkan untuk makan dan minum itu hanya berkisar Rp198 juta lebih. Dan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa itu senilai Rp220 juta,” ujar JPU.

Selain melakukan penggelembungan harga dan mark-up, lanjut JPU, terdakwa bersama Neman Sitepu juga kerap melakukan pemotongan uang tiap kegiatan sebanyak 14 persen.

Akibat perbuatannya, JPU sebelumnya dalam dakwaannya menjerat terdakwa dengan Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.(fel)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *