SIDANG LANJUTAN PEMALSUAN SK WALI KOTA SIANTAR

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR – Sidang lanjutan terdakwa AAM warga Jalan Patimura oknum PNS pemalsuan Surat Keputusan (SK) mutasi untuk 12 orang menjadi pegawai di lingkungan Pemko Pematangsiantar kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Dalam sidang lanjutan ini, Pengadilan Siantar memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Pasar Siantar Sertaulina Girsang, Kepala Satpol PP Julham Situmorang, Camat Siantar Utara Junaedi Sitanggang. Menurut informasi yang diterima Tribun, Rabu (27/3/2013) mereka diperiksa karena di instansi mereka yang mendapatkan penempatan pegawai dari oknum PNS yang memalsukan SK mutasi 12 orang yang menjadi pegawai di Pemko Siantar.

Sidang lanjutan ini dipimpin Hakim Arfan Yani SH dibantu PP Musrifa Harahap SH, JPU Siti Martiti SH dan Dewi Sartika SH, Rabu (27/3/2013) di PN Pematangsiantar.

Saksi Ulina Sari Girsang menerangkan, dirinya menandatangani surat tugas pegawai Bonardo Hatorangan setelah menerima keterangan dari sekretaris dinas, namun ia berkata tidak pernah melihat Bonardo masuk kerja semenjak penandatanganan SK hingga menerima gaji sebulan, terkait penggajian dikatakan bukan urusan dinas namun pemerintah tingkatan kota.

Julham Situmorang sebagai saksi menerangkan pada kantor yang dipimpinnya menerima penempatan pegawai atas nama Jefri Samosir pada Agustus 2012 lalu dan sempat menerima gaji. Ketika hakim menanyakan keganjilan terkait terima gaji namun berkas penempatan belum lengkap, Julham mengatakan berkas dijanjikan dilengkapi menyusul dan beberapa waktu berikut diketahui SK itu palsu.

Sementara Junaedi menerangkanĀ  mendapat pegawai baru atas nama Tomi Jonatan Silalahi, ia mengetahui SK palsu setelah adanya pemberitahuan sebulan kemudian dari BKD menyusul temuan Bawasda.

Dalam dakwaan sebelumnya, AAM menjadi tersangka karena pada Juli 2012 memasukkan 12 orang pegawai ke Pemko Pematangsiantar dengan dalih mutasi dari Kabupaten Simalungun, terdakwa pun memalsukan berkas kelengkapan yang dibutuhkan Pemko dengan memalsukan SK penempatan dan membantu mengusulkan didaftarkan pada penggajian Pemko di Dispenda. Hal tersebt dilakukannnya dengan mengambil kop surat Sekda dan Wali Kota dan melakukan scan di salah satu rental komputer yang berada di Jalan Pane.

Akhirnya setelah bertugas sebulan, perbuatan terdakwa terbongkar dengan pemeriksaan birokrasi Bawasda, 12 orang yang sempat bekerja dinonaktifkan. Untuk mendengarkan saksi lainnya sidang ditunda hingga minggu depan.
sumber: medan.tribunnews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *