PENGADILAN SIANTAR PUNYA KEWENANGAN CEK KESEHATAN JHONSON

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR – Anggota Komisi I DPRD Siantar Rudolf Hutabarat saat dihubungi melalui selularnya menyatakan, jika terdakwa dengan sengaja memberikan surat sakit kepada Pengadilan agar dia tidak mengikuti sidang, menurut Rudolf itu merugikan si terdakwa sendiri. Alasannya,kata Rudolf, karena yang namanya kasus harus disidangkan. Sementara terdakwa terlihat mengulur waktu dengan memberikan surat sakit. Untuk itu, akunya, pihak Pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengecek terdakwa apakah ia benar sakit sesuai surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah atau tidak.

“Sepanjang ada pemberitahuan surat sakit dari dokter, pihak pengadilan tidak bisa melanjutkan sidang dan harus menunggu terdakwa benar-benar sembuh dari sakitnya,”ujarnya kepada www.tribun-medan.com, Rabu (27/3/2013).

Ditanya mengenai masalah mantan Kadis Kebersihan yang terlibat kasus korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM), Rudolf mengatakan dia tidak mengetahui secara pasti masalah ini. “Karena saat masalah itu, saya belum menjadi anggota dewan,”katanya.

Mengenai apakah sebaiknya pihak Pengadilan Siantar harus membawa dokter ahli sendiri untuk memeriksa kebenaran apakah Mantan Kadis Kebersihan itu benar sakit dan pernah dirawat di rumah sakit, Rudolf enggan berkomentar. “Kita tidak bisa mengintervensi Pengadilan dalam hal ini. Namun menurut saya, pengadilan pasti sudah mengetahui dan langkah apa yang akan ia ambil dalam masalah ini,”katanya seraya menyatakan kalau dalam masalah ini merupakan kewenangan Pengadilan.
sumber: medan.tribunnews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *