RP 6 JUTA SUDAH DISERAHKAN, PN BINJAI TAK KUNJUNG EKSEKUSI RUMDIS

TRIBUN-MEDAN.COM, BINJAI – Sengketa rumah. rumah dinas (rumdis) Wali Kota Binjai HM Idaham dengan ahli waris Sultan Langkat T Zulkifli Kamil, hingga saat ini tidak kunjung selesai.

Hingga saat ini, meski permintaan ekskusi rumah dinas tak jua dilakukan, padahalĀ  pihak ahli waris sudah diminta uang sebesar Rp6 juta untuk memfasilitasi pertemuan dengan Pemko Binjai kepada pihak PN Binjai.

“Sudah kami bayar Rp 6 Juta, kepada Pansek (Panitra Sekretaris) itu, asalkan ekskusi rumdis dapat dilakukan. Namun sampe sekarang juga tidak dilakukan, sehingga batas waktu perundingan atau pertemuan (almanming) selama delapan hari tidak berlaku lagi. Nah, jadi kapan ekskusinya,” kata penasehat hukum ahli waris Syafaruddin SH Rabu (27/3/2013), saat mendatangi Pengadilan Negeri Binjai, guna menayakan proses eksekusi.

Lebih jauh dikatakan Syafarudddin, selama almaning (pemberitahuan,red) kemarin, pihaknya dan pihak Pemko Binjai sempat bertemu di PN Binjai menyangkut soal ganti rugi atas penempatan rumah dinas oleh Pemko Binjai sebesar Rp8 miliar. Namun, dalam pertemuan itu, tidak ada respon dari Pemko Binjai untuk memenuhi putusan MA tersebut.

Dalam perkara ini, pihaknya juga sudah menyurati kembali pihak MA untuk memutuskan ekskusi terhadap rumah dinas dimaksud. “Hal ini kita lakukan untuk menekan PN Binjai agar memenuhi putusan ekskusi MA yang sudah diputuskan pada 28 Desember 2011 silam,” terangnya

Selain itu, pihaknya juga meminta PN Binjai untuk sesegera mungkin melakukan ekskusi terhadap rumah dinas. Karena sesuai keputusan MA, pihak Pemko harus mengganti rugi sebesar Rp8 miliar.

Menyikapi lambatnya proses ekskusi dimaksud, Wakil Ketua PN Binjai Saur Sitindaon yang menerima kunjungan ahli waris dan penasehat hukumnya menjelaskan, mengenai sengketa rumah dinas ini, pihaknya juga sangat menginginkan segera ada penyelesaian. Namun karena dirinya bukan pengambil kebijakan, tentunya tidak bisa seenaknya memutuskan perkara dimaksud.

“Perkara ini kan masih ada proses PKĀ  jadi tentunya lebih baik menunggu proses PK selesai agar tidak ada tuntutan dibelakang hari. Saya pun ingin kasus ini selesainya,” ucapnya

Soal pemberian uang sebesar Rp6 juta ke Panitra, Saur menjelaskan, persoalan itu lebih baik dilaporkan langsung ke Aswas MA, agar segera ditindak lanjuti. “Buat saja laporan resminya, pasti akan ditindaklanjuti,” sebutnya.

Dalam pertemuan itu, pihak pengawas dari MA juga turut hadir menampung aspirasi ahli waris Sultan Langkat. Saat pertemuan, pihak ahli waris juga memberikan surat permohonan ekskusi kepada pengawas MA yang tengah bertugas di PN Binjai.
sumber: medan.tribunnews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *