LINDUNGI KONSUMEN PEMERINTAH PERKETAT ATURAN IMPOR HP

MEDAN (Berita): Pemerintah memperketat pengawasan terhadap impor telepon genggam (handphone/HP), komputer genggam dan komputer tablet untuk melindungi konsumen dan sekaligus menarik investasi produk itu di dalam negeri.
“Pengawasan dilakukan dengan mewajibkan importir mendapat Penetapan Importir Terdaftar (IT) dan Persetujuan Impor (PI) produk itu dari Menteri Perdagangan,”kata Direktur Impor Kementerian Perdagangan RI, Didi Sumedi, di Medan, Kamis. Untuk mendapatkan Persetujuan Impor, Importir Terdaftar harus terlebih dahulu mendapatkan Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT), Kementerian Perindustrian dan Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dia mengatakan itu pada acara Sosialisasi Kebijakan di Bidang Impor Telepon Selular, Komputer Genggam dan Komputer Tablet Serta Ketentuan Impor Produk Tertentu yang dihadri para pengusaha, asosiasi dunia usaha dan berbagai instansi/lembaga.
Kebijakan itu dinilai perlu dilakukan mengingat hingga dewasa ini, pasokan produk tersebut ke Indonesia yang cukup banyak dan tren meningkat terus tidak diikuti dengan mutu yang bagus termasuk tidak memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada pemerintah. Pada 2012 volume impor ketiga produk itu sudah sebanyak 53.127.970 unit senilai 2,099 miliar dolar AS atau naik pesat dibandingkan tahun 2009 yang masih 24.952.551 unit sebesar 1,620 miliar dolar AS.
“Di tengah lonjakan pasokan produk itu, nyatanya banyak juga yang tidak bermutu termasuk barang rekondisi dimana merupakan barang bekas yang sudah menjadi limbah di luar negeri kemudian dikemas dengan kemasan baru yang tentunya merugikan konsumen dan pemerintah serta menimbulkan persaingan tidak sehat di jenis produk itu,”katanya. Diharapkan dengan pengaturan danpengawasan ketat terhadap produk itu, semua yang menjddi masalah selama ini bisa ditekan bahkan tidak ada lag.
Didi menjelaskan, seperti halnya pada produk tertentu lainnya, pintu masuk untuk telepon selular, komputer genggam dan komputer tablet itu hanya bisa dilakukan melalui pelabuhan laut masing-masing Pelabuhan Belawan di Medan, Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya) dan Soekarno Hatta di Makasar.
Sementara untuk pelabuhan udara masing-masing Polonia, Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani (Semarang), Juanda (Surabaya) dan Hasanuddin di Makssar. Didi menegaskan, sebenarnya Permendag yang mengatur tentang produk itu berlaku efektif 1 Januari 2013, tetapi pemerintah melalui Surat Menteri Perdagangan tanggal 11 Januari 2013 memberikan masa transisi untuk barang yang dikapalkan sebelum, pada dan sesudah tanggal 1 Januari diberikan masa transisi untuk diimpor dan harus tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 15 Maret 2013.
“Sosialisasi kembali dilakukan untuk semakin mengingatkan pengusaha atas ketentuan tersebut sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen,”katanya. Sementara itu Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian mengakui, bahwa Indonesia masih menjadi pasar empuk bagi produk elektronika.
“Selain karena jumah penduduknya yang cukup banyak juga karena kemampuan daya belinya yang bagus,”katanya. Serbuan barang elektronika itu apalagi yang tidak diikuti dengan standar mutu tentu saja merugikan pemerintah dan konsumen.
“Untuk menghindari kerugian sekaligus memanfaatkan peluang pasar yang cukup besar di Indonesia itu, maka memang harus ada aturan-aturan yang dibuat dan diberlakukan seperti dewasa ini,”katanya.
Produk barang seperti elektronika diakui memberikan nilai tambah yang sedikit sehingga pemerintah Indonesia berupaya menarik investasi di sektor itu dari dewasa ini masih menjadi serbuan barang impor,”katanya.(irm/rel)
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *