APARAT TURUNKAN BENDERA BULAN BINTANG

* Jangan Sampai Timbulkan Pertumpahan Darah

LHOKSUKON ( Berita ): Aparat gabungan TNI dan Polri menurunkan sejumlah bendera Bulan Bintang yang dikibarkan di tiga titik di Kec. Lhoksukon, Aceh Utara, Senin (25/3). Ketiga lokasi masing-masing Meunasah Rambot, Simpang Meunasah Dayah dan Keude Lhoksukon. Bendera GAM ini diduga dikibarkan OTK, Minggu (24/3) malam atau Senin (25/3) dinihari.
Kapolres Aceh Utara AKBP Farid BE yang dikonfirmasi melalui Kapolsek Lhoksukon, AKP Ridwan, enggan berkomentar soal penurunan bendera ini. Kapolsek mengarahkan menghubungi Koramil Lhoksukon. Namun, pihak TNI juga memilih bungkam. “Yang lebih berwenang menangani masalah ini polisi,” kata Kapten Aris, Pasi Intel Kodim 0103 Aceh Utara, yang dihubungi wartawan secara terpisah.
Seperti diketahui, setelah qanun bendera disahkan DPR Aceh, Jumat pekan lalu, sejumlah bendera Bulan Bintang berkibar di wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe. KPA atau PA mengaku tidak terlibat.“Kami tidak melakukannya karena belum ada perintah. Itu tindakan masyarakat kita yang sangat antusias pasca qanun disahkan DPRA. Masyarakat kita telah lama mengindam-idamkan bendera ini dapat berkibar kembali pasca konflik,” kata Ketua KPA Wilayah Pase, Zulkarnaini Hamzah, Sabtu (23/3).
Tidak Timbulkan Kisruh Rakyat Aceh, khususnya penduduk di wilayah Lhokseumawe mengharapkan masalah bendera Aceh tidak menimbulkan pertumpahan darah lagi. “Terus terang kami tidak terlalu mengerti masalah politik, karena itu adalah urusan dan kebijakan para elit politik di pemerintahan.
Apa pun keputusannya jika itu untuk kebaikan rakyat, kami menerimanya dengan lapang dada,” kata Ridwan, 55, seorang warga Cunda, Lhokseumawe, Senin (25/3). Berkibarnya bendera bulan bintang di sejumlah tempat di Lhokseumawe dan Aceh Utara dalam dua hari terakhir menimbulkan ketegangan, sekalipun tidak terlalu kentara. Situasi ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran akan menimbulkan gejolak.
Lembaran Daerah
Sementara itu, qanun bendera dan lambang Aceh, Senin (25/3) telah dimasukkan ke dalam lembaran Aceh tahun 2013 nomor 3 dan tambahan lembaran Aceh nomor 49 yang ditandatangani Gubernur Aceh Zaini Abdullah.
Artinya qanun tersebut sudah berlaku secara sah menurut hukum sesuai ketentuan pasal 233 UUPA.“Dengan demikian pengibaran bendera Aceh sebagaimana yang diatur dalam qanun Aceh sudah dapat dilaksanakan, dan qanun bendera dan lambang Aceh sudah sah dan legal,” ujar Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Edrian, Senin (25/3).
Menurut kepala biro hukum, qanun bendera dan lambang Aceh telah diundangkan Sekda Aceh Setia Budi, setelah dimasukkan ke dalam lembaran Aceh oleh gubernur Aceh Zaini Abdullah pada Senin (23/3).
Ketua Badan Legislasi DPRA, Abdullah Saleh, mengatakan,yang paling penting dipahami, keberadaan bendera Aceh sebagai kerangka pelaksanaan damai Aceh sebagaimana ditetapkan dalam MoU Helsinki dan UUPA.
Menurutnya, perlu dipahami bahwa sesuai isi qanun bendera dan lambang Aceh ukuran bendera Aceh yang ditetapkan mempunyai lebar 2/3 dari panjang bendera. Sedangkan bendera Aceh akan dipasang dikantor instansi pemerintahan,kantor BUMN, BUMD, sampai kantor geuchik (kepala desa) termasuk Kodam dan Polda.
Mantan advokat senior ini menyebutkan, setiap orang yang berdomisili di Aceh wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan bendera dan lambang Aceh, karena itu sebuah keistimewaan dan kekhususan bangsa Aceh. Sedangkan bagi pihak yang merusak, menodai, menghina dapat dikenakan sanksi kurungan paling lama 6 bulan dengan denda paling banyakRp 500 juta. (WSP/b19/cmk/b14/cb01)
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *