KENAIKAN RETRIBUSI SAMPAH DIKELUHKAN WARGA

LHKP Sibolga Akui Ada Kesalahan Teknis Pengutipan

Sibolga, (Analisa). DPRD mendesak Pemko Sibolga melakukan pembenahan teknis pengutipan retribusi sampah daerah berpedoman pada peraturan daerah (Perda) No. 4/ 2012. Hal tersebut sekaitan dengan permasalahan protes masyarakat atas kenaikan retribusi sampah sebesar 200 persen lebih per Januari 2013 kemarin.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Sibolga dipimpin Hj. Nur ‘Arifah dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Tumbur Harahap serta Direktur PDAM Tirta Nauli Sibolga Leonard Purba, Kamis (21/3) di gedung dewan Sibolga menegaskan, kenaikan retribusi sampah bukan jadi permasalahan di tengah masyarakat, tapi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat sesuai kandungan Perda 4/2012 tadi.

Begitupun, kata Nur Arifah, ketika pemberlakuan kenaikan retribusi sampah, diduga hasilnya tidak disosialisasikan lebih dulu ke tengah masyarakat oleh pemerintah melalui instansi terkait. Akibatnya, menuai protes dan mungkin saja terjadi kesalahan teknis pengutipan yang tidak sesuai kriteria/golongan.

“Untuk itu, Komisi III DPRD minta Dinas LHKP supaya melakukan sosialisasi Perda No 4/2012 tentang kenaikan retribusi sampah ini lebih dulu. Setelah itu, lakukan perbaikan dalam teknis pengutipan. Di mana jangan sampai terjadi kesalahan dalam penempatan karcis kutipan yang tidak sesuai kriteria,” pesannya.

Nur Arifah juga meminta Dinas LHKP untuk membuat pos pelayanan pengaduan supaya masyarakat dapat menyampaikan laporan bilamana telah terjadi kesalahan dalam penempatan karcis kutipan yang dianggap telah memberatkan.

“Kalau boleh, pos pengaduan tersebut dibuat dilingkungan kantor LHKP saja,” imbuhnya.

Nur Arifah berharap, semua hal tersebut sudah harus selesai paling lambat pada akhir April 2013, sehingga tidak lagi timbul permasalahan di tengah masyarakat atas kenaikan retribusi sampah sebesar 200 persen tersebut.

“Lakukan perbaikan teknis itu hingga akhir April ini. Mari kita sama-sama menyelesaikan dan redakan keresahan masyarakat. Sementara, kepada masyarakat kami sampaikan, kenaikan retribusi sesuai Perda ini semata untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Hal senada disampaikan, Kamil Gulo juga anggota Komisi III DPRD meminta Dinas LHKP dan PDAM Tirta Nauli sebagai pihak yang melakukan pengutipan retribusi sampah langsung melalui pembayaran rekening air supaya dapat bersama menyelesaikan permasalahan keresahan masyarakat atas kenaikan retribusi sampah tersebut.

“Dalam teknis pelaksanaan penentuan kriteria dalam penetapan kenaikan retribusi sampah ini, kami juga sangat berharap jangan lihat dari pemakaian tarif air, tetapi sesuaikan dengan kriteria riil masyarakat yang sebenarnya,” tukasnya.

Menanggapi permintaan dewan, Kadis LHKP Sibolga, Tumbur Harahap mengakui adanya kesalahan terhadap stafnya atas kutipan tersebut. Pihaknya juga mengaku tidak melakukan sosialisasi mengenai Perda kenaikan retribusi sampah tersebut sebelumnya. “Ke depan kami berusaha memperbaiki teknis pengutipannya, sehingga sesuai kriteria riil masyarakat atau usaha,” sebutnya.

Tumbur juga tidak menepis bilamana kemungkinan telah terjadi kesalahan pengutipan melalui penempatan karcis yang tidak sesuai dengan kriteria sesuai Perda No 4/2012 tersebut. “Kami telah memiliki metode atau gambaran untuk perbaikan ini dan diharapkan semuanya dapat terselesaikan dengan baik sesuai rencana. Hasilnya akan kami laporkan nanti di DPRD,” imbuhnya.

Sejak pemberlakuan kenaikan tarif retribusi sampah, lanjut Tumbur, sejak Januari – Februari 2013 telah menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah senilai Rp114.120.000. “Sementara, target yang dibebankan kepada kita sebesar Rp500 juta dari Rp250 juta dari anggaran sebelumnya,” tuturnya.

Adapun kenaikan retribusi sampah itu, untuk rumah semi permanen sebesar Rp5.000 dari Rp2.000, rumah semi permanen Rp10.000 dari Rp3.000. Selanjutnya untuk rumah mewah Rp20.000 dari Rp6.000, instansi pemerintah Rp25.000 dari Rp 7.500, Niaga I Rp50.000 dari Rp15.000, Niaga II dan industri, Hotel Bintang Tiga dan Rumah Sakit Rp100.000 dari Rp50.000. (yan)
sumber: analisadaily

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *