YLKI MINTA DINKES DATA PRAKTIK PENGOBATAN ALTERNATIF

Medan, 23/3 (Antara) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sumatera Utara minta Dinas Kesehatan Kota Medan dapat mendata praktik pengobatan tradisional atau alternatif yang semakin banyak beroperasi di daerah tersebut.

“Praktik pengobatan tradisional itu juga banyak yang menjanjikan dapat mengobati berbagai jenis penyakit,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara, Abubakkar Siddik di Medan, Sabtu.

Pengobatan alternatif tersebut, menurut dia, juga banyak yang diiklankan di media massa untuk dapat diketahui masyarakat dan mau berobat ke tempat itu.

Praktik pengobatan tradisional itu, seharusnya juga harus jelas terdaftar dan memiliki izin dari Dinas Kesehatan, sehingga dapat diketahui kegiatan yang dilakukan terhadap pasien atau masyarakat.

“Jadi, kalau ada terjadi sesuatu masalah terhadap pasien yang berobat dapat diketahui dan bisa dicarikan solusinya.Maksudnya ada yang bertanggung jawab dalam masalah tersebut dan tidak lepas tangan,” ucap Abubakar.

Dia mengatakan, iklan yang dibuat di beberapa surat kabar itu disebutkan bisa mengobati penyakit kanker, diabetes, lemah syahwat, gagal ginjal, lambung, penyakit menahun, urat terjepit dan berbagai penyakit lainnya.

Mengenai promosi yang cukup gencar seperti itu, dan juga perlu diingatkan kepada masyarakat harus hati-hati dan jangan terus percaya begitu saja.

“Masyarakat jangan sampai tertipu dengan iklan pengobatan yang dapat dengan cepat menyembuhkan penyakit, karena beberapa pasien yang pernah mencobanya juga pernah kecewa,” ujarnya.

Oleh karena itu, katanya, masyarakat juga harus hati-hati bila ingin berobat secara alternatif.”Kalau ingin juga

baik ditanyakan dahulu kepada orang yang mengetahui mengenai praktik pengobatan tradisional tersebut,” kata Abubakar.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah melalui Dinas Kesehatan juga dapat melakukan pengawasan ekstra ketat kepada pengelola praktik pengobatan alternatif tersebut.

Sebab, jelasnya, kemungkinan bisa saja terjadi penyalahgunaan dalam pengobatan alternatif itu.

“Pemerintah Kota Medan harus mendata jumlah praktik pengobatan alternatif dan tradisional, pemiliknya, alamat praktik untuk menjaga hal-hal yang tidak dingini,” kata Abubakar.(Ant)

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *