USULAN GUBERNUR DIPILIH DPRD MULAI MENEMUKAN TITIK TERANG

[SERANG] Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terutama mengenai usulan pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi, mulai menemukan titik terang.

Saat ini pemerintah tinggal menunggu jawaban fraksi-fraksi di DPR RI yang tengah melakukan konsultasi ke partai masing-masing.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan, saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Banten di Pendopo Gubernur Banten Jumat, (22/3/), menjelaskan, usulan revisi terkait pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi akan mendapat kepastian Rabu (27/3) mendatang. Fraksi-fraksi di DPR RI tengah melakukan konsultasi dengen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing.

“Kami di Kemendagri selalu berkonsultasi dengan Mendagri dan Presiden,” ujarnya.

Djohermansyah menjelaskan bahwa usulan yang berkembang saat ini adalah gubernur dipilih DPRD, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh masyarakat dengan alasan otonomi daerah berada di tingkat kabupaten/kota.

“Pemerintah sedang menggodok usulan tersebut. Ada juga usulan agar bupati dan wali kota dipilih DPRD, sementara gubernur tetap dipilih langsung,” ungkapnya.

Dia mengatakan, semua usulan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan soal untung rugi, menurutnya bisa dicari.

“Ini soal pilihan saja, tidak ada yang lebih hebat, soal untung rugi bisa dicari,” katanya.

Selain persoalan pemilihan gubernur langsung atau tidak langsung, Djohermansyah juga mengungkapkan bahwa persoalan lain  yang masih belum mendapatkan kesepakatan bersama adalah masalah wakil guburnur dan wakil bupati/wali kota.

Pemerintah menurutnya, mengusulkan agar wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota tidak dipilih satu paket dengan calon gubenrur, bupati dan wali kotan.

“Pemerintah mengusulkan wakil dari PNS yang ada standarnya, baik pangkat maupun jabatannya. Kalau PNS dia bisa bekerja profesional,” katanya

Namun menurutnya, DPR RI masih belum menyetujui usulan itu. Kendati demikian, pemerintah tetap mengusulkan agar wakil tetap tidak dipilih berpasangan dengan calon gubernur, bupati atau wali kota.

“Kalau wakil tidak disetujui dari PNS, bisa dipilih yang non PNS. Yang pasti kami tawarkan dua pintu dan fraksi-fraksi di DPR RI sedang pikir-pikir soal mekanisme pemilihan wakil tersebut. Kalau yang non PNS bisa dari parpol, ormas, tokoh masyarakat  atau lainnya,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya telah membuat skema tentang kebutuhan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota. Untuk daerah yang jumlah penduduknya di bawah 100 ribu, maka kemungkinan tidak akan menggunakan wakil bupati atau wakil wali kota.

Sedangkan untuk provinsi, itu berlaku apabila jumlah penduduknya di bawah lima juta.

“Berdasarkan pengalaman, untuk pasangan bupati dan wali kota, yang awet cuma 3,38 persen. Sementara sisanya sebanyak 96 persen terpecah. Sedangkan untuk provinsi hanya ada lima pasangan gubernur dan wakil gubernur yang tidak pecah kongsi antara lain Gubenrur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, satu lagi saya lupa,” ungkapnya.

Atas dasar hal tersebut, menurutnya, pemerintah mengusulkan perubahan wakil tidak perlu dipilih satu paket.

“Penggunaan model paket ada fenomena pecah kongsi antara kepala daerah dengan wakilnya. Salah satu penyebab tidak sejalannya kepala daerah dan wakilnya, karena beda partai, kepentingan beda, idiologi beda,” jelasnya.

Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah mengaku akan mengikuti aturan yang ada.

“Kami dari Banten akan mengikuti aturan yang berlaku. Jika nanti disetujui dan ditetapkan dalam UU terkait pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi, kami dari Banten akan siap melaksanakan perintah UU,” kata Atut. [149]
sumber: suarapembaruan

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *