PGI SESALKAN PEMBONGKARAN GEREJA

Pembongkaran yang dilakukan Pemkab Bekas dinilai karena adanya tekanan kelompok intoleran.

JAKARTA – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyesalkan pembongkaran Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jemaat Setu di Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

PGI menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi membongkar gereja tersebut karena adanya tekanan dari sejumlah kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu.

Kepala Biro Penelitian dan Komunikasi PGI, Pendeta Henrek Lokra mengatakan, pembongkaran rumah ibadah di wilayah Setu, Bekasi, tersebut cacat hukum. Sikap Pemkab Bekasi yang merobohkan Gereja HKBP Setu dengan alasan tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menurutnya terlalu mengada-ada.

“Tidak ada sedikit pun maksud dan tujuan warga HKBP Setu mendirikan tempat ibadah dengan cara melangkahi hukum. Justru rumah ibadah selalu mengikuti prosedur hukum dan undang-undang yang berlaku. Proses pembangunan gereja tersebut sama dengan pendirian gereja pada umumnya,” kata Henrek di Jakarta, Jumat (22/3).

Pihak HKBP Setu juga telah memiliki surat IMB. Namun, proses penerbitan IMB untuk Gereja HKBP Setu memang tidak semulus seperti yang diharapkan masyarakat selama ini. Gereja harus menunggu selama 13 tahun untuk mendapatkan izin IMB. Padahal, pemerintah bertugas memfasilitasi jika terjadi kendala terkait pendirian rumah ibadah.

“Kami menilai Pemkab Bekasi seharusnya menjamin hak beribadah dan beragama bagi setiap warganya, dalam hal ini adalah hak memiliki tempat ibadah,” ujarnya. Supaya tidak terjadi aksi seperti itu lagi, PGI mengimbau seluruh masyarakat Bekasi bersikap saling terbuka dan toleransi.

Cacat Hukum

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Febi Yonesta mengatakan, Gereja HKBP Setu telah mengantongi izin dari warga setempat dan IMB telah diajukan sejak 2011. Karena itu menurutnya, langkah yang diambil oleh Pemkab Bekasi cacat hukum.

“Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1996, jika ada bangunan yang diperlukan atau berguna bagi orang banyak dan belum mendapatkan izin. Maka proses perizinan itu bisa disusulkan. Karena itu, langkah pemerintah, dalam konteks ini berarti cacat hukum,” ujarnya.

Febi menambahkan, dalam proses pengajuan perizinan kepada Pemkab Bekasi, HKBP Setu telah mendapat persetujuan dari 85 warga yang berada di lingkungan gereja, Jalan MT Haryono, Gang Wiryo, RT 05 RW 02, Taman Sari, Bekasi. Padahal menurutnya, berdasarkan undang-undang diperlukan 60 surat ketidakberatan dari warga sekitar jika ingin mendirikan rumah ibadah.

Sementara itu, Ketua PGI, Pendeta Andreas Yewanggoe menilai, Pemkot Bekasi telah melakukan diskriminasi dengan melakukan pembongkaran gereja. Itu karena pembongkaran itu didahului dengan penyegelan rumah ibadah milik jemaat yang terdiri dari 185 keluarga dan 627 jiwa. “Pemerintah seharusnya menjalankan fungsi pemerintahannya dengan baik. Jangan sampai diintervensi oleh ormas,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Kamis (21/3) siang, Pemkab Bekasi mengerahkan Satpol PP untuk membongkar Gereja HKBP Jemaat Setu di Jalan MT Haryono, Gang Wiryo RT 05/RW 02 Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Pemkab Bekasi beralasan pembongkaran dilakukan karena Gereja HKBP Setu yang telah berdiri sejak 1999 tidak mengantongi IMB.
sumber : shnews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *