DUA ANAK BUAH HARTATI DIPINDAHKAN KE LP CIPINANG

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan dua anak buah Siti Hartati Murdaya, Yani Anshori dan Gondo Sudjono dari Rumah Tahanan (Rutan) Jakartaa Timur cabang KPK yang terletak di kantor KPK, Jakarta, ke Lembaga Pemasayarakat (LP) Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat (22/3).

“Benar KPK memindahkan tempat penahanan Yani dan Gondo ke LP Cipinang,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Sabtu (23/3).

Menurut Johan, pemindahan dilakukan karena status keduanya sudah menjadi terpidana kasus suap terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Buol. Atau vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pengamatan, Gondo dan Yani meninggalkan gedung KPK, Jakarta menuju LP Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat (22/3) sekitar pukul 16.00 WIB.

Dengan menggunakan baju tahanan KPk, keduanya digiring menuju LP Cipinang, Jakarta Timur.

Seperti diketahui, Yani Ashori dan Gondo Sudjono divonis masing-masing divonis 18 bulan dan 12 bulan penjara, serta pidana denda masing-masing Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sebab, dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana, diancam dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.
“Mengadili, menyatakan terdakwa Yani Anshori melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sam dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim, Gusrizal saat membacakan vonis dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/11).

Dalam putusannya, Yani selaku General Manager Supporting PT Hardaya Inti Plantations (HIP) atau Kepala Perwakilan PT HIP di Sulawesi Tengah dinyatakan terbukti memberikan uang Rp 3 miliar kepada Bupati Buol, Amran Batalipu dalam dua tahap, yakni tanggal 17 Juni 2012 sebesar Rp 1 miliar dan tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp 2 miliar.

Tetapi, menurut Hakim Anggota Slamet Subagiyo, terdakwa hanya melaksanakan kehendak dari kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh Direktur Utama (Dirut) PT HIP,  Siti Hartati Murdaya, Direktur Operasional HIP Gondo Sudjono, Direktur HIP Totok Lestiyo dan Financial Controller HIP Arim dengan Amran Batalipu.

Menurut Majelis Hakim, uang Rp 1 miliar diberikan Yani ke Amran setelah Siti Hartati menyetujuinya. Uang tersebut diberikan agar Amran membuatkan surat Ijin Usaha Perkebunan (IUP) atas lahan seluas 4.500 hektar untuk PT Sebuku Inti Plantation (SIP).

Kemudian, supaya Amran mengeluarkan surat rekomendasi ke Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) agar berkenan memberikan IUP atas nama PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) atau HIP atas tanah seluas 4.500 hektar. Serta, surat rekomendasi ke Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU) ke PT CCM/HIP atas lahan seluas 22.780,87 hektar.

Sementara itu, pemberian Rp 2 miliar kepada Amran agar Bupati Buol tersebut mengeluarkan surat rekomendasi yang sama atas tanah sisa dari 75.090 hektar milik HIP di mana, 22.780,87 yang sudah keluar IUP-nya.

Atas pemberian uang Rp 1 miliar tersebut, Amran selaku Bupati Buol mengeluarkan tiga surat, yaitu menolak IUP atas lahan seluas 4.500 hektar atas nama PT SIP, surat Bupati Buol ke Gubernur Sulteng perihal ijin perkebunan atas nama PT CCM atas tanah seluas 4.500. Dan surat Bupati Buol ke Kepala BPN perihal permohonan HGU kebun sawit 4.500 hektar atas nama PT CCM/HIP yang Isinya HGU agar diberikan ke PT CCM atau HIP.

Sementara itu, Gondo Sudjono selaku Direktur Operasional PT HIP divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan karena dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberikan uaang sebesar Rp 2 miliar kepada Bupati Buol, Amran Batalipu.

“Menyatakan terdakwa Gondo Sudjono secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana selama satu tahun dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Gusrizal saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/11).

Dalam pertimbangan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Gusrizal mengatakan Gondo terbukti menyerahkan uang Rp 2 miliar di villa milik Amran pada tanggal 26 Juni 2012 untuk memperoleh surat rekomendasi untuk perusahaan tempatnya bekerja bersama dengan Yani Anshori.

Tetapi, Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan Gondo hanya turut serta dalam pemberian uang yang Rp 2 miliar. Sehingga, dianggap sebagai hal yang meringankan hukuman juga.   Atas putusan tersebut, baik Gondo dan Yani mengatakan akan menggunakan waktu yang tersedia untuk pikir-pikir apakah akan menerima putusan atau mengajukan banding.

Setelah batas waktu pikir-pikir selama tujuh hari habis, keduanya diketahui belum juga mengambil sikap atas vonis Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor, Jakarta. [N-8]
sumber: suarapembaruan

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *