BPH MIGAS SALAHKAN PEMERINTAH

Kerugian dari mogoknya supir truk yang terjadi mencapai ratusan miliar.

JAKARTA – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas, Andy Noorsaman Sommeng, menekankan pentingnya sosialisasi terhadap Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi kepada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman penafsiran. Hal itulah yang terjadi sehingga muncul aksi mogok masal di Pelabuhan Tanjung Perak.

“Inilah pentingnya sosialisasi diberlakukannya Permen ESDM No 1/2013 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi sehingga truk angkutan khusus pelabuhan yang melakukan mogok kerja di Pelabuhan Tanjung Perak selama 12 jam itu tidak perlu terjadi,” kata dia kepada SH di Jakarta, Kamis (21/3) pagi.

Andy mengakui, selama ini sosialisasi permen tersebut terus dijalankan meskipun lambat. Dia berharap semua pihak bahu-membahu untuk bersama-sama menyosialisasikan permen ini. “Ini kan peraturan baru dan perlu waktu untuk menyosialisasikannya ke semua pihak,” jelasnya.

Dalam rangka menjaga volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak melampaui pagu APBN sebesar 46,01 juta KL, pemerintah berupaya melakukan langkah pengendalian BBM yang lebih meluas sehingga dirasa perlu menyempurnakan Permen ESDM No 12 Tahun 2012.

Awal tahun ini dikeluarkan Permen ESDM No 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang memuat tambahan pengendalian BBM jenis Premium dan solar untuk kendaraan dinas, pengendalian BBM untuk sektor kehutanan, serta untuk sektor transportasi laut.

Kembali Normal

Aktivitas pengangkutan truk dan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis pagi, ini telah kembali normal.

Kepala Humas Pelindo II Eddy Priyanto yang dihubungi SH pagi ini menyatakan, sebenarnya aktivitas bongkar muat telah kembali normal sejak Rabu (20/3) sore pukul 17.00 WIB setelah adanya instruksi pengoperasian kembali dari Organda. Diungkapkannya, akibat aksi mogok angkutan khusus pelabuhan selama kurang lebih 12 jam, kerugian yang terjadi mencapai ratusan miliar.

“Angka pastinya saya tidak tahu dan ini berdasarkan kalkulasi keseluruhan, mulai dari pemilik kapal, tenaga kerja bongkar muat, operator truk yang tentu juga alami kerugian, forwarding, hingga pemilik barang. Semua pasti terimbas. Untuk kami, perusahaan bongkar muat (Pelindo) saja, potential lost kami mencapai Rp 1,2 miliar,” jelasnya.

Namun, sejak adanya instruksi dari Organda, Rabu sore, seluruh aktivitas di Pelabuhan Tanjung Perak kembali normal. Dipastikan, layanan logistik juga akan kembali normal dan ancaman mogok secara nasional tidak akan terjadi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memastikan bahwa seluruh truk angkutan barang yang beroperasi di luar wilayah pertambangan, perkebunan, dan kehutanan dapat mengisi bahan bakar minyak (bersubsidi) jenis solar.

Hal ini menegaskan kesalahpahaman sebelumnya terkait penafsiran Peraturan Menteri ESDM No 1/2013 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi sehingga truk angkutan khusus pelabuhan melakukan mogok kerja di Pelabuhan Tanjung Perak selama 12 jam, Rabu.

Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Andriansyah kepada SH, Kamis pagi, mengakui, aksi mogok truk bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak pada Rabu pagi karena kesapahaman. Setop operasi terjadi karena operator angkutan barang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat kesalahan pemahaman terhadap Permen ESDM No 1 Tahun 2013.

‚ÄúSetelah pertemuan kemarin dan penjelasan dari Menteri ESDM, angkutan barang dapat kembali mendapat BBM bersubsidi,” katanya.

Ia menjelaskan, salah paham yang terjadi kemarin lantaran operator angkutan barang menganggap larangan BBM bersubsidi jenis solar berlaku untuk semua angkutan barang tanpa kecuali.

Namun ternyata pengertian kendaraan barang yang dimaksud di dalam permen tersebut tidak boleh menggunakan BBM subsidi adalah kendaraan angkutan barang yang beroperasi dan dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan pertambangan, perkebunan, atau kehutanan.

Andriansyah meminta kepada para pemangku kepentingan agar setiap kebijakan dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan. “Ini penting karena seperti aksi mogok kemarin ternyata hanya salah paham. Berarti kan koordinasi dan sosialisasi peraturan di lapangan mandek. Tentunya ini berakibat menimbulkan keresahan yang akhirnya memicu kerugian banyak pihak juga,” katanya.

Akibat aksi mogok truk angkutan barang yang mencapai 7.400 unit di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, operator angkutan barang rugi sekitar Rp 15 miliar. “Itu belum termasuk kerugian pemilik kapal yang rugi karena waktu sandar kapal bertambah, atau kerugian pemilik barang yang terlambat dalam pengiriman (delivery) barang,” katanya. (Ellen Piri)
sumber : shnews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *