KAS DAERAH ACEH BOCOR RP 33,5 MILIAR

BANDA ACEH, KOMPAS. com – Pemerintah Aceh hingga saat ini belum dapat mempertanggungjawabkan kebocoran kas daerah sebesar Rp 33,580 miliar. Kebocoran kas daerah terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menemukan adanya selisih sebesar Rp 33.580.463.284,43 antara penerimaan dan pengeluaran dalam kas daerah Aceh.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BPK Perwakilan Aceh, Rizaldi, Minggu (24/2/2013), mengungkapkan, temuan mengenai selisih kurang pada kas daerah Aceh yang tak bisa dipertanggungjawabkann tersebut terangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Aceh 2011.

Terkait temuan tersebut, BPK Aceh telah menyampaikannya kepada Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh untuk menelusurinya. ” Namun, sampai saat ini belum ada penjelasan yang disampaikan oleh Gubernur Aceh kepada BPK mengenai selisih kurang kas daerah Rp 33,5 miliar itu,” kata dia.

Dalam LHP, BPK juga merekomendasikan agar Gubernur Aceh memerintakan kuasa bendahara umum anggaran (BUA) mempertanggungjawabkan selisih kurang kas sebesar Rp 33.580.463.284. BPK juga meminta Gubernur Aceh memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPK D) atau Majelis Pertimbangan untuk menagih kepada Kuasa Bendahara Umum Anggaran (BUA) Aceh atau pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab atas selisih kurang kas pada unit kas daerah sebesar Rp 33.580.463.284,43 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan hasilnya. Jika memang tak ada pertanggungjawaban, tak ada jalan lain, ini harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum,” kata dia.

Laporan kas daerah Aceh per 31 Desember 2011 menyebutkan, total penerimaan Aceh sebesar Rp 8.925.624.050.508,23, sedangkan pengeluaran sebesar Rp 7.385.582.678.923,50. Dengan demikian, terdapat saldo dalam buku kas umum kas daerah Aceh sebesar Rp 1.540.041.371.644,73. Saldo tersebut disimpan di sejumlah bank pemerintah di antaranya, Bank Aceh, Bank Mandiri, BNI 46, BRI, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin. Namun, saldo kas dan bank setelah penyesuaian, yang tercatat hanya 1.506.460.908.360,30, atau terdapat selisih Rp Rp 33.580.463.284,43.

“Selisih saldo kas itu yang tak bisa dijelaskan oleh Pemerintah Aceh sampai sekarang,” ujar Rizaldi.

Koordinator Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh, Askhalani, mengatakan, pada bulan Maret 2013 ini Gerak Aceh akan melaporkan kasus kebocoran anggaran Rp 33,5 miliar dalam kas daerah Aceh ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ” Rasanya kalau ke kepolisian dan kejaksaan di Aceh kasus ini tak akan jalan. Karena itu, kami berharap KPK nantinya mengusut dengan tuntas,” kata dia.

Dari hasil penelaahan sementara yang dilakukan Gerak Aceh, kebocoran kas daerah ini terkait dengan permainan dalam pelaporan upah pungutan pajak dan bunga bank yang diperoleh dari penyimpanan kas daerah tersebut di sejumlah bank pemerintah. ” Kami melihat, pelaporan atas penerimaan daerah yang sebesar Rp 1,8 triliun pada saat itu tak sesuai prosedur. Ini bentuk permainan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Aceh dari pajak kendaraan, retribusi, dan lain sebagainya, yang dari tahun ke tahun ditetapkan hampir sama,” ungkap Askhalani.

Pemerintah Aceh, lanjut dia, terkesan sengaja tak menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Inspektorat Aceh yang bertugas menelusuri kecoboran tersebut tak pernah memberikan laporan. Terlebih, kepala inspektoratnya saat ini adalah pejabat baru. “Kami tak melihat adanya itikad dari Pemerintah Aceh untuk menindaklanjutinya,” tandas dia.
sumber : kompas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

1 Response to KAS DAERAH ACEH BOCOR RP 33,5 MILIAR

  1. Pingback: tinyblogging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *