TARIF LAYANAN RSU PIRNGADI MEDAN BATAL DEMI HUKUM

Medan-andalas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan membatalkan kenaikkan tarif layanan RSU dr Pirngadi Medan (RSUPM), karena tidak merujuk kepada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Dalam UU No. 25 tahun 2009 Pasal 31 ayat 4 berbunyi penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota,” kata Anggota Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH, dalam rapat dengar pendapat dengan pihak RSPM dan Bagian Hukum Setdakota Medan, Selasa (19/2).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan, sebagaimana tertuang dalam UU No. 25 tahun 2009 pada Pasal 5 ayat 2 disebutkan ruang lingkup pelayanan publik itu meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.

“Jadi, sudah jelas ini harus menjadi pedoman, karena tarif rumah sakit masuk kedalam ruang lingkung UU No. 25 tahun 2009 ini,” kata Sekretaris FPAN ini.

Karenanya, Bahrum, menyarankan agar Pemko Medan dalam hal ini RSUPM dan Bagian Hukum segera menyampaikan Ranperda ke DPRD Kota Medan untuk dibahas secepatnya. “Karena mekanisme yang ditempuh dalam kenaikan tarif ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Tidak hanya UU No. 25 tahun 2009, sambung Bahrum, penentuan tarif juga tidak berdasarkan dengan UU No. 44 tahun 2009 tentang Perumah-Sakitan Pasal 50 ayat 2. Dimana, besaran tarif kelas III rumah sakit yang dikelola pemerintah daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

“Jadi, dalam UU No. 44 tahun 2009 itu juga sudah jelas besaran tarif ditetapkan melalui Perda, dan pengajuan Perda sendiri berarti harus ada persetujuan DPRD,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi B, H Surianda Lubis SAg, mengungkapkan Perwal terkait kenaikan tarif layanan RSUPM harus batal demi hukum, karena tidak merujuk kepada UU terkait dengannya. “Apalagi, mekanisme dalam penentuannya tidak ditempuh dan ada yang diabaikan,” sebutnya.

Atas permintaan dewan itu, Direktur RSUPM, dr Amran Lubis, menyampaikan permintaan maaf karena tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dalam menentukan kenaikkan tarif layanan tersebut.

“Saya, selaku Direktur RSUPM menyampaikan permohonan maaf. Kedepan, jika ada permasalahan terkait RSUPM akan kami komunikasikan dahulu dengan Komisi B sebagai pihak yang terkait dengan RSUPM. Kita menyadari tidak ada komunikasi terlebih dahulu perihal kenaikan tarif ini,” ungkapnya.

Sedangkan Kabag Hukum Setdakota Medan, Soritua Harahap SH, sepertinya tidak faham dengan proses menempuh Peraturan Walikota (Perwal), karena menurutnya bisa ditempuh sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri).

Dikonfirmasi usai pertemuan, Soritua, mengatakan tidak ada pembatalan tarif. “Tidak ada pembatalan tarif, orang itu saja,” sebutnya sambil berlalu.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) No. 5 tahun 2013 tertanggal 17 Januari 2013, tarif layanan umum RSUPM meningkat tajam hingga 100 persen dari sebelumnya terhitung sejak 1 Februari 2013.

Kenaikkan tarif tersebut didasarkan kepada UU No. 23 tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tetapi mengabaikan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berikut kenaikan tarif layanan RSUPM berdasarkan Perwal No. 5 tahun 2013 yakni, pendaftaran layanan pasien umum menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp10.000 (naik Rp5000).

Tarif rawat inap Kelas III menjadi Rp80.000 dari sebelumnya hanya Rp24.000. Begitu juga dengan tarif layanan rawat khusus seperti ICCU, ICU, ICU dari sebelumnya menjadi Rp500.000 dari sebelumnya Rp255.000. ( BEN/GUS)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *