PENGUSAHA USULKAN PERDA KHUSUS ANGKUTAN KOTA

Medan-andalas Direksi CV Medan Bus, Jumongkas Hutagaol menyatakan, kesemrawutan angkutan kota saat ini, butuh penanganan khusus, dengan melibatkan semua elemen terkait, mulai dari Organda, Dishub Medan, hingga Satlantas Polresta Medan.

Untuk itu diperlukan sebuah payung hukum khusus dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang mengatur masalah angkutan kota yang tujuannya agar kondisi angkutan kota semakin membaik sehingga menjadi pilihan masyarakat.

“Hal ini masih terkait dengan ketidaksetujuan saya atas rencana kenaikan tarif angkutan umum, yang saat ini sedang dalam proses. Karena menurut saya, yang paling utama adalah pembenahan menyeluruh terhadap keberadan angkutan kota, terutama para pengemudinya,” katanya di hadapan para wartawan, Selasa (19/2).

Menjawab pertanyaan, mengapa pengemudi menjadi prioritas dalam pembenahan, Jumongkas menjawab, karena faktor itulah yang menjadi penopang utama berjalannya roda organisasi maupun perusahaan angkutan kota.

“Namun faktanya, yang ada di lapangan saat ini adalah, para pengemudi angkutan kota yang kadang tidak lagi mengedepankan etika berlalu lintas maupun mengutamakan pelayanan kepada penumpang. Tetapi lebih pada memenuhi kebutuhan sendiri dengan mengabaikan pelayanan tadi,” katanya.

“Tidak jarang saya melihat pengemudi angkutan kota yang hanya menggunakan, maaf, kaos kutang, bahkan ada yang tidak mengenakan pakaian. Mengapa bisa terjadi? karena tidak ada pembinaan terhadap mereka,” sambungnya.

Selain itu, Jumongkas juga melihat kurangnya tanggung jawab pengemudi atas kendaraan yang dikemudikannya, sehingga sering megalihkan kendaraan itu kepada orang lain dengan sembarangan.

“Padahal belum tentu yang orang diserahi tadi punya SIM. Sehingga tidak heran ada istilah ‘sopir batangan’, ‘sopir dua’, ‘sopir tembak’, dan lainnya. Itu karena satu kendaraan bisa dikemudikan bergantian lebih dari dua pengemudi, di mana masing-masing tanggung jawabnya sudah tidak jelas, sehingga cenderung merugikan perusahaan maupun pemilik angkutan kota, termasuk dari sudut perawatan kendaraan, dan juga merugikan penumpang,” paparnya.

Masalahnya, sambung pengusaha yang juga bergerak di bidang perumahan ini, kalau sebuah perusahaan mengambil tindakan kepada pengemudi yang dinilai tidak bertanggung jawab, dengan gampang pengemudi tadi pindah ke perusahaan lain.

“Di sinilah, maka saya selalu katakan, bahwa Organda juga tidak bisa lepas tangan soal sopir ini. Perusahaan bukan tidak mau membina. Tapi kalau ada yang tidak mau dibina, lantas pindah ke perusahaan lain, perusahaan yang ditinggalkan bisa apa?” katanya.

Untuk itulah, kata dia, demi ketertiban di sektor usaha angkutan kota, perlu sebuah koordinasi, bukan hanya mengurusi pengemudi tadi, tapi juga di bidang-bidang lain, sehingga ada standar yang harus diikuti setiap perusahaan maupun pengemudi, yang tujuannya untuk peningkatan pelayanan kepada penumpang.

“Saya kira tidak ada alasan bagi Organda untuk tidak campur tangan soal pengemudi karena AD/ART. Jangan terlalu kaku soal AD/ART ini. Kan bisa dibuat kebijakan. Atau bila perlu, AD/ART itu diamandemen sesuai tuntutan keadaan. Undang-undang dasar saja bisa diamandemen,” tandasnya.

Jumongkas berharap, dengan adanya komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang akutan umum, maka masalah tarif tidak lagi jadi persoalan.

“Tanpa menaikkan tarif pun, kalau calon penumpang sudah merasa nyaman, saya kira perusahaan angkutan akan tetap bertahan dengan baik. Kalau pengemudi sudah diinventarisasi, punya tanda pengenal, mendapat sanksi ‘blacklist’ kalau membuat kesalahan di sebuah perusahaan, maka saya kira masyarakat akan merasa nyaman naik angkutan umum,” katanya.

Tapi, sambung Jumongkas, itu tentunya butuh pengawasan dari instansi-instansi terkait. “Sebagaimana saya katakan di atas, ini harus melibatkan semua elemen mulai dari Organda, Dishub Medan, hingga Satlantas Polresta Medan, mulai dari pengawsan dan penindakan di lapangan, apabila misalnya ada pengemudi angkutan kota yang tidak memakai seragam atau tanda pengenal,” sebutnya.

“Untuk itulah mengapa saya katakan, perlu sebuah Perda yang khusus mengatur semua ini, sehingga aparat terkait punya dasar hukum untuk melakukan tindakan di lapangan,” imbuh Jumongkas.

Tarif Naik

Sesuai hasil pertemuan antara Organda Medan, Dishub Medan, Disperindag Medan, dan para pengusaha angkutan kota, yang berlangsung, Senin (18/2), di Kantor Dishub Medan, soal kenaikan tarif akan dibahas lebih lanjut, tapi tidak lagi seperti rencana sebelumnya yaitu Rp3.000 untuk pelajar/mahasiswa dan Rp5.000,- untuk umum.

Karena pada umumnya, para pengusaha angkutan sepakat dengan apa yang dikemukakan Jumongkas Hutagaol terkait pemahaman atas tingkat kemampuan masyarakat.

“Demikian juga soal pembinaan pengemudi angkot, sebagaimana saya sampaikan dalam pertemuan itu, akan menjadi program bersama Organda Medan, Dishub Medan, Satlantas, dan pihak berwenang lainnya,” sebut Jumongkas.(gus)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *