KEJAGUNG TETAP AKAN EKSEKUSI SUSNO DUADJI

Jurnas.com | KEJAKSAAN Agung akan tetap mengeksekusi mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Susno Duaji yang putusan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht ke Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Wakil Jaksa Agung, Darmono, mengatakan, eksekusi terhadap para terpidana kasus korupsi, termasuk Susno Duadji, wajib dilaksanakan Kejaksaan karena merupakan perintah undang-undang (UU). “Kejaksaan sebagai pelaksana undang-undang dan eksekutor tentu harus melaksanakan isi putusan hakim yang sudah inkracht,”kata Darmono di Jakarta, Selasa (19/2).

Menurutnya, Kejaksaan tak akan terpengaruh oleh sikap sejumlah koruptor yang melawan atau menolak dieksekusi dengan berlindung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 22 November 2012 terkait ketentuan pasal 197 KUHAP yang mengharuskan adanya perintah eksekusi.

“Itu kan penafsiran. Karena jelas, ada batasan untuk putusan sebelum 22 November 2012 tidak ada masalah. Artinya terpidana yang kasusnya diputus sebelum MK memutus pada 22 November tetap bisa dieksekusi,”katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Masyhudi, mengaku belum siap mengeksekusi Susno karena masih mempelajari putusan MA. Salinan putusan yang diterima Kejari, dinilai Masyhudi bermasalah. “Tidak mencantumkan amar putusan menolak kasasi dari jaksa dan terdakwa,”kata Masyhudi.

Masyhudi pun mengatakan, putusan MA tersebut juga tidak memerintahkan penahanan sesuai Pasal 197 tersebut. Masyhudi mengaku kebingungan dengan hal ini.

Diketahui, kasasi Komjen (Purn) Susno Duadji kandas. Mahkamah Agung (MA) mengamini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menghukum Susno selama 3,5 tahun dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari (PT SAL) dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Susno dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Polri dalam penanganan kasus Arwana dengan menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut. Ia dinyatakan terbukti memangkas Rp 4.208.898.749, dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat Kapolda Jabar pada 2008 untuk kepentingan pribadi.

Putusan MA Nomor 899 K/PID.SUS/2012 itu diputusn Majelis Hakim kasasi diketuai Leopold Luhut Hutagalung dengan hakim anggota Sri Murwahyuni, dan M. Zaharuddin Utama
sumber: jurnas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *