TANEH KARO RAWAN LONGSOR DAN BANJIR

Pemkab Diminta Bentuk Badan Penanggulangan Bencana

Kabanjahe-andalas DPRD Karo meminta Pemkab untuk membentuk badan yang secara khusus menangani dan menanggulangi bencana. Badan ini nantinya diharapkan bisa mengantisipasi sejak dini terjadinya bencana, setidaknya bisa meminimalisir dampak yang timbul.

“Badan ini sudah mendesak dibentuk. Salah satu cara yang bisa dilakukan Pemkab dengan melakukan perampingan pada SKPD yang terlalu gemuk,” ujar Ketua DPRD Karo, Effendi Sinukaban di Kabanjahe, Rabu (13/2).

Dikatakannya, kondisi cuaca ekstrim saat ini sangat rawan menimbulkan terjadinya bencana. Di beberapa lokasi terjadi longsor, banjir, erosi menimbulkan kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur umum, bahkan memakan korban jiwa.

Untuk itu, perlu dibuat langkah konkrit untuk menangani persoalan ini.”Butuh kebijakan dari Bupati Karo untuk membentuk sebuah badan yang secara khusus menangani bencana yang terjadi di Bumi Turang,” katanya.

Tingginya ancaman dan risiko yang bakal ditimbulkan bencana, jika tidak tidak diimbangi sistem penanggulangan bencana memadai, terpadu, sistematis dan terencana, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

“Pengurangan risiko bencana sangat nyata tertuang dalam Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan tidak sekadar tanggap darurat semata, tapi meliputi tiga fase atau tahapan, yaitu fase pra bencana, fase saat tanggap darurat dan fase pascabencana,” terang Effendi.

Lebih jauh dikatakan, penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (2) penentuan status keadaan darurat bencana; (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (4) pemenuhan kebutuhan dasar; (5) pelindungan terhadap kelompok rentan; dan (6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: (1)  perbaikan lingkungan daerah bencana; (2) perbaikan prasarana dan sarana umum; (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (4) pemulihan sosial psikologis; (5) pelayanan kesehatan; (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (7) pemulihan sosial ekonomi budaya; (8) pemulihan keamanan dan ketertiban; (9) pemulihan fungsi pemerintahan; dan (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Selain itu, Politisi PDI perjuangan ini mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing, tidak membuang sampah ke drainase, menghindari penebangan hutan sembarangan serta menggerakkan penghijauan dengan reboisasi.

“Saya juga minta masyarakat untuk tetap berhati-hati dan selalu waspada jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya bagi daerah yang rawan longsor dan banjir,” pintanya.(RTA)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *