KNPSI DESAK KEJAGUNG TINDAK KEJARI SIMALUNGUN

Dituding Endapkan Laporan Masyarakat

Simalungun-andalas Dinilai bertindak tidak profesional dengan mengendapkan laporan masyarakat, terkait dugaan kejahatan tindak pidana korupsi di Kabupaten Simalungun, Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI),  minta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung menindak tegas Kajari Simalungun.

Tindak lanjut permintaan KNPSI tersebut, berujung pada permintaan keterangan oleh Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terhadap Ketua KNPSI Jan Wiserdo Saragih. Namun, siaran pers yang disampaikan kepada andalas, Kamis (7/2), Jan Wiserdo selaku Ketua KNPSI tak menyebut kapan dirinya dimintai keterangan Aswas Kajati Sumut.

Laporan KNPSI yang masih mengendap di Kejaksaan Negeri Simalungun yakni dugaan korupsi proyek pengadaan mesin absensi dengan sidik jari (finger print ) senilai Rp 850.000.000, di Dinas Kesehatan. Proyek ini diduga kuat telah terjadi mark up (penggelembungan), serta penggantian spesifikasi jenis barang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 546 juta.

Kemudian, pengadaan mesin genset untuk kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Simalungun senilai Rp 1,5 miliar oleh Dinas Tarukim dan Tamben, diduga kuat telah melakukan mark up harga dan penggantian spesifikasi barang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih Rp 700 juta.

Lalu, dugaan korupsi pengadaan alat berat truk Trado senilai Rp 1.250.000.000,-oleh Dinas PU Bina Marga Simalungun, Jan Wiserdo Saragih juga menduga telah dilakukan mark up harga yang juga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 570 juta.

Akibat mengendapnya laporan KNPSI tersebut di Kejaksaan Negeri Simalungun, Jan Wiserdo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan supervisi atas laporan itu kepada Kejari Simalungun yang juga belum diproses.

Adapun dasar KNPSI melakukan supervisi, menurut Jan Wiserdo, adalah. Pertama. KNPSI telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan, Dinas PU BIna Marga, Dinas Pertanian, Tarukim dan Tamben, sejak November 2011. Namun, sampai dengan akhir 2012, laporan pengaduan tersebut masih mengendap atau tidak diproses Kejaksaan Negeri Simalungun.

Akhirnya, KPK merespons permohonan tersebut. Terbukti,  pihak KPK telah menjawab permohonan KNPSI melalui suratnya dengan Nomor R-106/40-43/01/2013, pada 10 Januari lalu ditandatangani Handoyo Sudrajat sebagai Deputi bidang pengawaan internal KPK, yang akan melakukan supervisi terhadap laporan KNPSI, kepada Kejaksaan Negeri Simalungun atas dugaan korupsi tersebut. (LS)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *