KERUSAKAN JALAN NASIONAL KARO-DAIRI HARUS DIPERBAIKI

Kabanjahe-andalas Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar Richard Eddy M Lingga SE, dengan tegas minta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kementrian PU Provinsi Sumatera Utara serius memperhatikan dan menangani kerusakan-kerusakan jalan nasional di wilayah Tanah Karo, Dairi dan Pakpak Barat. Karena akibat kerusakan jalan nasional itu, sudah banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di tiga kabupaten itu.

Menurut Richard, akibat kerusakan jalan dan drainase di Jalan Kabanjahe-Merek persisnya di kawasan Lau Dah Kabanjahe kecelakaan sering tidak terelakan. Bahkan, sampai merenggut nyawa pengguna jalan.

Setelah sekian kalinya terjadi kecelakaan itu, terakhir terjadi, Selasa lalu, akibat drainase jalan nasional Kabanjahe-Merek (di kawasan Lau Dah) tikungan pertama tidak befungsi maksimal, saat hujan deras turun air meluap setinggi kira-kira sebatas paha orang dewasa.

Hingga dampaknya seorang pengendara sepeda motor hanyut dan hilang terbawa arus hujan deras di jembatan Lau Dah Kabanjahe. “Sungguh sangat menyedihkan infrastruktur yang buruk merenggut korban tewas masyarakat,” kata Richard Eddy M Lingga, kepada wartawan, Minggu (3/2) di Berastagi
Khusus di kawasan Lau Dah, ada sejumlah titik drainase, parit jalan menganga seperti lobang besar sampai ke bibir jalan, yang setiap saat mengancam kecelakaan maut.

Sudah sering terjadi kecelakaan lalulintas di tikungan-tikungan tertentu di kawasan Lau Dah, akibat dalamnya dan terkikisnya beram jalan oleh air hujan yang mengalir di badan jalan.”Hal ini terjadi akibat tidak maksimalnya fungsi parit jalan,” ujar Richard Lingga.

Disebutkan, dirinya sudah sering menyuarakan keluhan-keluhan masyarakat tentang lambannya penanganan kerusakan jalan di Karo, Dairi dan Pakpak Barat baik melalui koran, rapat-rapat di dewan, maupun menghubungi pihak terkait secara langsung.

“Berulangkali saya menghubungi pihak BBPJN Wilayah I agar kerusakan jalan Kabanjahe-Merek, Perbatasan Karo-Dairi, Kabanjahe-Tigabinanga hingga batas NAD, di perhatikan, diperhatikan dan diperbaiki. Sudah terlalu banyak yang menjadi korban.

Jangan abaikan keluhan masyarakat itu. Karena kesusakan jalan dan jembatan sangat mempengaruhi prekonomian rakyat di tiga kabupaten ini. Jangan gara-gara lamban menangani kerusakan jalan rakyat jadi tidak percaya lagi kepada pemerintah,” tegas Richard.

Yang perlu diutamakan perbaikannya, karena rawan kecelakaan lalulintas, masing-masing drainase di sekitar tikungan Lau Dah, simpang tiga Lau Dah Kabanjahe, termasuk beram jalan di sepanjang Jalan Nasional di kawasan Lau Dah, Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Jalan Nasional di desa Kineppen Kecamatan Munte yang sudah hancur-hancuran.

Sekitar Benjire, Singgamanik dan Perbesi Kecamatan Tigabinanga, jalan rusak di kawasan Aek Popo Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Jalan Nasional di leter S Dairi, perbaikan pembuangan air jembatan Renun Dairi, begitu juga jalan-jalan lainnya yang rusak di tiga kabupaten itu.

Menyikapi desakan Richard Eddy M Lingga, Kepala BBPJN Wil-I, Wijaya Seta dan Kabid Perancanaan Fathur Rachman mengatakan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menindak lanjuti laporan kerusakan jalan dan jembatan di tiga kabupaten tiu. Namun untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu tentu tidak terlepas dari anggaran yang tersedia. Kalau anggarannya cukup maka pihak BBPJN akan segera menanganinya.

Wijaya Seta dan Fathur Rachman menambahkan, 2014 pihaknya menargetkan menyediakan jalan yang handal untuk melayani masyarakat. Diupayakan di tahun itu jalan nasional atau jalan negara di Sumut 90% baik,” ujarnya.

Tuntut Instansi Terkait

Terpisah, praktisi hukum, Sumber Alam Sinuraya, SH kepada andalas, mengaku fasilitas umum (fasum) yang rusak seperti jalan berlubang dan tidak ratanya penutup saluran air, dapat menimbulkan kecelakaan di jalan, masyarakat yang celaka atau menjadi korban akibat fasum yang rusak itu, dapat menuntut instansi terkait.

Masyarakat boleh menuntut ke penyelenggara jalan dalam hal ini Dinas PU. Aaturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 berbunyi, “Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,” terang pengacara yang mengaku siap mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban akibat jalan yang rusak.

Begitu pula jika jalan yang sudah rusak itu tidak kunjung diperbaiki, masyarakat dapat menuntut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” ucap Sumber Alam.

Dipaparkannya, jika fasum rusak tersebut mengakibatkan pengguna jalan terluka, apalagi tewas penyelenggara jalan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat dikenakan pidana, sesuai dengan ketentuan pidana pada Pasal 273.

273 ayat (1), setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang mengakibatkan pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 5 bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Pasal 273 ayat (3), dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahu atau denda paling banyak Rp 120 juta.

Pasal 273 ayat (4), Penyelenggara yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta, jelas Sumber Alam Sinuraya, SH. (RTA).
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *