SUMBAR BELUM TERIMA STRIKER PEMBATASAN BBM

PADANG–MICOM: Pemerintah daerah hingga kini belum menerima stiker pengendalian bahan bakar minyak (BBM) dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk kendaraan pengangkut produksi pertambangan dan perkebunan.

“Kita belum menerima stiker yang akan dipasang di kendaraan pengangkut produksi tambang dan perkebunan yang direncanakan BPH Migas dalam implementasi kebijakan pengendalian BBM,” kata Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Sumbar Syafrial di Padang, Kamis (20/9).

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan BBM berlaku mulai 1 September, bahwa kendaraan pengangkut produksi pertambangan dan perkebunan tidak dibenarkan lagi menggunakan BBM bersubsidi.

Syafrial didampingi Kepala Biro Perekonomian Wardarusman mengatakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu dikecualikan terhadap kendaraan pengangkut hasil kebun perorangan dengan skala usaha kurang dari 25 hektare.

Selain itu juga terhadap kendaraan pertambangan rakyat, misalnya pengangkutan dan penjualan pertambangan batuan atau galian C yang dapat menggunakan jenis BBM tertentu berupa minyak solar (gas oil).

“Kita sudah minta Biro Perekonomian dan Dinas ESDM Sumbar ke Kementerian terkait di Jakarta guna mengonsultasikan pelaksanaan petunjuk teknis kebijakan tersebut,” katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah jika ingin membuat aturan pendukung harus juga masih harus menunggu ketentuan atau pedoman dari Kemendagri yang hingga kini juga belum ada.

“Padahal petunjuk teknis dari pemerintah pusat sangat penting, sehingga dapat melihat seberapa penyerapan dan bagaimana pengaturan atau pemasangan stiker tersebut,” ujar dia.

Kendati demikian, menurut Syafrial, Pemprov Sumbar akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian BBM untuk kendaraan pengangkut produksi perkebunan dan pertambangan itu pada Oktober mendatang.

Langkah itu bertujuan untuk melihat apakah sudah terjadi pengurangan terhadap pemakaian BBM bersubsidi serta sejauh mana efektifitasnya dan dimana sisi kelemahan pelaksanaannya di lapangan.

“Kita berharap mudah-mudahan selama September 2012 ini terjadi pengurangan pemakaian BBM bersubsdi di Sumbar, meski secara teknis dan pengawasan belum maksimal,” ujarnya.

Kepala Biro Perekonomian Wardarusman menambahkan, selama ini setiap industri sudah memiliki tanki penampung BBM non subsidi yang disuplai Pertamina.

Jadi setiap kendaraan pengangkut produksi tambang dan perkebunan harus mengisi BBM untuk sektor industri, meski tidak tertutup kemungkinan sebelum kebijakan keluar ada yang mengisi di SPBU. (Ant/Ol-3)
sumber: mediaindonesia

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

1 Response to SUMBAR BELUM TERIMA STRIKER PEMBATASAN BBM

  1. Pingback: pau max duro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *