DPRD: HUTAN LABURA DIRAMBAH PT SLJ

MEDAN – Komisi-A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Utara menduga adanya perambah kawasan hutan di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).

Dugaan itu disampaikan sejumlah anggota Komisi-A DPRD Sumut dalam rapat dengar pendapat dengan Polda Sumut, Polres Labuhan Batu, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhan Batu di Medan, terkait operasional PT SLJ di hutan Desa Sukaramai, Kecamatan Kualuh Hulu.

Tudingan awal disampaikan anggota Komisi-A DPRD Sumut Hasbullah Hadi ketika mengetahui perusahaan itu belum memiliki izin pengusahaan hutan dari Kementerian Kehutanan.

Pihaknya mempertanyakan alasan operasional perusahaan itu dengan hanya mengandalkan izin prinsip yang dikeluarkan beberapa intansi terkait.

Namun, Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reskrim Khusus Polda Sumut AKBP Abdul Rizal menyatakan bahwa pihaknya menyimpulkan perusahaan itu telah memiliki izin dengan adanya izin prinsip tersebut.

Menanggapi pernyataan tersebut, Hasbullah Hadi menyatakan kesimpulan Polda Sumut itu salah, disebabkan izin prinsip belum dapat menjadi payung hukum dalam pemanfaatan hutan.

“Kesimpulan itu tidak benar, yang ada izin prinsip, bukan mengusahai. Harus ada izin lanjutan. Kesimpulan dari Polda (Sumut) itu salah,” kata politisi Partai Demokrat tersebut, hari ini.

Anggota Komisi-A DPRD Sumut dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bustami HS justru menuding PT SLJ sebagai perampok kawasan hutan karena tidak memiliki izin pengelolaan kawasan hutan.

Apalagi pihaknya mendapatkan informasi dari Wakil Bupati Labura Minan Pasaribu bahwa kawasan yang dikelola PT SLJ tersebut tidak diusulkan untuk diusahakan.

“Dalam kunjungan kerja kami belum lama ini, Wakil Bupati Bupati Labura, Minan Pasaribu, mengungkapkan bahwa kawasan itu tidak diusulkan menjadi hutan produksi,” katanya.

Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Labuhan Batu Untung Jauhari mengatakan, PT SLJ belum pernah mengajukan permohonan HGU atas hutan di Desa Sukaramai, Kecamatan Kualuh Hulu tersebut.

Meski perusahaan tersebut telah memiliki sejumlah izin prinsip, namun pihaknya tidak pernah menindaklanjutinya guna mengeluarkan HGU.

“Apalagi sesuai petunjuk Kemenhut, lahan itu masuk dalam kawasan hutan,” katanya.

Sementara itu, Kabag Pertanahan Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sumut Darwin Hutauruk mengatakan, perusahaan yang mengelola kawasan hutan di Labuhan Batu Utara itu telah melakukan kesalahan sejak awal.

“Kalau dikaji lagi, ‘illegal logging’ pun mungkin sudah terjadi di sana,” katanya. Menyahuti berbagai informasi yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat itu, AKBP Abdul Rizal meminta seluruh instansi terkait untuk menyampaikan tentang dugaan perambahan dan penyalahgunaan izin kawasan hutan dari Bupati Labura. “Nanti akan kami selidiki. Akan kami giring hingga pengadilan,” katanya.

Usai rapat dengar pendapat itu, Sekretaris Komisi-A DPRD Sumut Mustofawiyah membacakan rekomendasi yakni pihaknya meminta semua instansi terkait agar membatalkan seluruh izin yang berkaitan dengan operasional PT SLJ di Labura.

Dengan demikian, perusahaan tersebut diminta untuk menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pemanfataan kawasan hutan. Kemudian, Komisi-A DPRD Sumut meminta Pemkab Labura untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah itu dan mengembalikan status hutan produksi tersebut.

Setelah itu, Polda Sumut diminta untuk bertindak adil dalam menghadapai masalah yang terjadi, baik dalam memproses pengaduan masyarakat mau pun perusahaan jika memintan bantuan hukum.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

1 Response to DPRD: HUTAN LABURA DIRAMBAH PT SLJ

  1. Pingback: Purple Runtz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *