PEREKRUTAN PNS SARAT POLITIK

JAKARTA – Kebijakan rekrutment pegawai negeri sipil (PNS) dan pengangkatan pegawai honorer sebagai PNS selama ini lebih sarat dengan kepentingan politik. Pemerintah diminta tidak gegabah membuat kebijakan baru soal PNS.

Ramai-ramai merekrut pegawai dan mengangkat pegawai honorer sejak 2005 dinilai sebagai pemicu penambahan beban anggaran negara. Pengangkatan tersebut lebih sarat muatan politis dibanding penyesuaian kebutuhan negara terhadap pegawai.

“Jelas sekali PNS menjadi lahan basis untuk (mendapat) dukungan politik. Salah satunya muncul di daerah dengan rekrutmen pegawai baru,” kata pengamat politik dari Universitas Gajah Mada Ari Dwipayana saat dihubungi SH, Jumat (22/7).

Di daerah, terutama daerah-daerah yang baru terbentuk, struktur kelembagaannya cenderung maksimalis mengikuti daerah induk. Akibatnya, struktur kelembagaan birokrasi sangat besar yang menyebabkan anggaran membiayai belanja pegawai membengkak.

“Struktur kelembagaan tidak berbasis pada (konsep) miskin struktur kaya fungsi. Namun yang terjadi saat ini kaya struktur, miskin fungsi,” ujarnya. Politisasi birokrasi bisa dilihat dari bagaimana cara mendapat dukungan, yaitu dengan cara membangun model dan struktur birokrasi yang tidak sesuai kebutuhan. Dengan APBN Rp 1.240 triliun, hampir 70 persen beban anggaran digunakan untuk belanja pegawai.

Kini saat anggaran negara terbebani, pemerintah berencana melakukan moratorium perekrutan PNS mulai 2012. Namun Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo dan pengamat kebijakan publik Andrinof A Chaniago meragukan moratorium ini adalah solusi. ”Moratorium CPNS 2011 itu baik-baik saja. Namun, harus diingat pula daerah-daerah pemekaran yang tentunya akan sangat membutuhkan CPNS,” ungkap Andrinof.

Sementara Ganjar meminta pemerintah pusat tidak gegabah. “Jangan-jangan yang perlu dimoratorium itu (hanya) di pusat,” ujarnya. Pemerintah pusat, menurut Ganjar, harus terlebih dahulu memperbarui data atau reassessment sebelum menerapkan kebijakan moratorium penjaringan PNS. Hal itu perlu dilakukan agar kebijakan moratorium justru tidak menimbulkan problem baru pada masa mendatang.

Ketidakseimbangan antara jumlah PNS di pusat dan daerah, kata Ganjar, menjadi salah satu persoalan besar yang sampai saat ini tidak juga terselesaikan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk memetakan terlebih dahulu tingkat penyebaran PNS di Indonesia.

Pemerintah juga harus melihat jumlah PNS yang bekerja di sektor pelayanan, apakah saat ini sudah sesuai rasio antara masyarakat yang harus dilayani dengan jumlah PNS yang akan menjadi pelayan publik. Menurut dia, sejak 2005 tidak ada hasil signifikan dalam menekan laju pertumbuhan jumlah pegawai.

Dalam pengadaan PNS, lanjut dia, pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang dengan rasio sesuai kebutuhan. ’’Puncaknya adalah pengangkatan tenaga honorer secara massal sejak 2005 yang hingga saat ini belum tuntas, yang jumlahnya mencapai 800.000-an, bahkan cenderung membengkak tiap tahunnya,’’ tuturnya.

Andrinof  menambahkan, sistem rekrutmen CPNS tidak profesional karena diganggu dengan munculnya sekolah kedinasan yang jumlahnya lebih dari 90, di samping juga tenaga honorer. ”Bukan rahasia umum lagi sekolah kedinasan dan tenaga honorer sarat dengan praktik KKN. Ini juga yang menjadi biang kerok penerimaan CPNS,” paparnya.

Di samping itu, distribusi CPNS juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini karena banyak provinsi yang ternyata kelebihan PNS namun ada pula yang minim PNS.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (Februari 2011) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mei 2011), pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2007 sebesar 9,18 persen dan 2009 sebesar 10,8 persen. Sementara pada periode 2003–2004, pertumbuhan pegawai dapat ditekan menjadi minus 1,66 persen. Saat itu, ungkap dia, jumlah pegawai berkurang dari 3.648.005 pada 2003 menjadi 3.587.337 di 2004.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengatakan, keberadaan banyak lembaga nonstruktural yang dibentuk pemerintah juga menjadi penyebab anggaran negara banyak tersedot. Padahal, kebijakan remunerasi yang diterapkan mengasumsikan pengeluaran anggaran akan menjadi lebih efisien.

Namun, kata dia, kenyataannya pemerintah justru kian gemar membentuk lembaga nonstruktural yang kewenangannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga yang sudah ada, misalnya, satuan tugas. Terkait persoalan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, misalnya, sudah ada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Namun, kata dia, pemerintah masih membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Satuan Tugas Perlindungan TKI yang belakangan dibentuk presiden. “Lembaga baru maka belanja pegawai akan bertambah,” ujar Yuna.

Papua Hentikan Penerimaan CPNS

Sementara itu, dari Papua dilaporkan sepuluh kabupaten, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Boven Digul, Merauke, Dogiyai, Mamberamo Tengah, Mappi, Nabire, Sarmi, dan Supiori, menghentikan penerimaan CPNS, meskipun belum  mendapatkan surat resmi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain sepuluh kabupaten di Papua, ada empat kabupaten di Papua Barat yang juga tidak mengangkat PNS tahun ini, di antaranya Kabupaten Sorong Selatan, Fakfak, Maybrat, dan Teluk Bintuni. Alasannya, mereka merasa bahwa jumlah PNS yang ada sekarang sudah cukup.

Sekretaris Daerah Papua Constant Karma mengelak bahwa Papua telah menghentikan perekrutan. “Soal terima dan tidak terima itu urusan Jakarta ya, bukan kita,” ujarnya. Namun ia mengakui PNS terlalu padat dan beban biaya untuk birokrasi juga tidak baik. (Norman Meoko/Odeodata H Julia)
sumber: http://www.sinarharapan.co.id

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *