KEJATI ACEH SIDIK 16 KASUS KORUPSI BESAR

BANDA ACEH (Waspada): 16 Kasus korupsi besar yang terjadi di Aceh pada Januari hingga Juni 2011 yang mengeruk dana APBA dan APBK, dengan pelakunya pejabat pemerintahan dan pengusaha kini sedang dalam penanganan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh H Muhammad Yusni,SH.MH. kepada wartawan, Kamis (21/7) menjelaskan, 16 kasus korupsi itu sedang dalam penyidikan dan ada juga yang telah dilimpahkan kepada Kejari.

Kasus besar itu di antaranya, kasus pengadaan bibit kelapa sawit yang menjadi terdakwa masing-masing berinisial: Ir H YY, KA, M, S, ER, SP, A, S, RS, AN. Para terdakwa telah melakukan TP korupsi pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 128.895 batang untuk petani di Kab. Aceh Selatan yang bersumber dari Anggaran Dana Otsus tahun 2009 kerugian negara mencapai Rp. 3.388.649.550.

Penyimpangan penggunaan dana APBD TA 2008 dalam proses pencairan dana proyek pekerjaan pengaspalan jalan desa Suka Mulia-Suka Damai 6.000 M2 Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang. Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 213.773.227,20.

Selain itu Kejati telah menetapkan H sebagai terdakwa. H sebagai Penyedia jasa/ Kontraktor berdasarkan Surat Kuasa Direktur dari CV. LISIK KARYA dalam kegiatan pengadaan notebook pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues tahun 2009 melakukan perubahan sepihak terhadap spesifikasi notebook yang terdapat dalam kontrak nomor: 642/855.3/otsus-dikpora/2009 tanggal 10 November 2009 yang mana per unit notebook yang dibeli tersangka H sebesar Rp.9.500.000 sebanyak 150 unit, padahal seharusnya dalam kontrak per unit notebook seharga Rp.15.000.000 sebanyak 150 unit.

“Akibat perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.478.500.000.” terangnya.

Kemudian tindak pidana korupsi mark-up terhadap pembayaran harga sewa kontrak rumah/bangunan untuk mess Pemkab Aceh Barat di Jl. Bacang No. C-310 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat yang bersumber dana APBD sebesar Rp.230.000.000,- menyebabkan kerugian negara sebesar Rp100.000.000, yang dilakukan oleh tersangka berinisial MA dan teman-temannya.

Kejati juga menetapkan Abu Bakar sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan pungutan pajak PPh Pasal 21 dana insentif gaji tenaga wiyata bhakti, PNS dan PTP tahap II dilingkungan Dinas Kesehatan Kab. Pidie tahun 2004 sebesar Rp. 609.705.000. Serta kasus korupsi kilang Padi Usaha Rajin tahun 2005 di Kecamatan Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara tidak melaksanakan pekerjaan sehingga terjadi indikasi kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp 300.580.000

Sedangkan kasus korupsi dengan tersangka berinisial IAH dan S yang merugikan negara sebesar Rp220.000.000.000 telah dilimpahkan kepada Kejari Banda Aceh. (cgto)
sumber: http://waspadamedan.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

1 Response to KEJATI ACEH SIDIK 16 KASUS KORUPSI BESAR

  1. Pingback: phone number owner tracker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *