INDONESIA BUTUH 175.000 INSINYUR PER TAHUN

Jakarta ( Berita ) :  Indonesia membutuhkan 175.000 insinyur per tahun untuk mengimplementasikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia hingga masuk 10 besar dunia pada 2030, kata Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia Heru Dewanto.

“Kita membutuhkan tambahan insinyur hingga 175.000 per tahun. Tapi saat ini jumlah insinyur hanya bertambah 37.000 per tahun,” kata Heru Dewanto di sela seminar nasional “Pecepatan Pembangunan Infrastruktur bidang Energi dan Transportasi dan Penerapan Kode Etik Insinyur” di Jakarta, Kamis [21/07].

Peluncuran MP3EI ditandai dengan diresmikannya 17 proyek besar mencapai Rp190 triliun yang tersebar di enam koridor dan merupakan bagian dari serangkaian proyek yang hingga 2014 diperkirakan bakal menelan dana Rp4.000 triliun untuk investasi pembangunan.

Ia mengkhawatirkan sistem pendidikan keteknikan yang tidak mampu menyiapkan lulusan insinyur hingga sejumlah itu, padahal dengan dibukanya mobilitas profesi insinyur di wilayah ASEAN hasil dari ASEAN Summit di Jakarta lalu, defisit jumlah insinyur tersebut dapat dibanjiri oleh insinyur asing yang datang ke Indonesia.

Karena itu, angkatan kerja Indonesia harus siap bersaing dengan tenaga kerja asing yang kualitasnya bisa saja lebih baik, ujarnya.

Dalam kaitannya dengan kemungkinan banjirnya insinyur asing yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya, menurut dia, perlu ada aturan hukum dan perundangan yang mengatur itu.

“Bila saat itu harus terjadi, kita harus sudah memiliki aturan hukum dan perundangan untuk melindungi konsumen pengguna jasa profesi insinyur dari kemungkinan mal praktik profesi insinyur sekaligus menjaga kualitas dan kompetensi profesi insinyur yang bekerja di Indonesia,” katanya.

UU tersebut, ujarnya, penting untuk menciptakan insinyur yang memiliki kompetensi dalam bidangnya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moril dan materil, dan menciptakan kualitas insinyur yang berstandar internasional yang mampu bersaing di pasar global, termasuk pasar tenaga kerja dalam negeri.

Dikatakannya, profesi insinyur penting dalam pembangunan, sayangnya tidak seperti profesi dokter dan advokat yang sudah memiliki UU, profesi insinyur belum memiliki perundang-undangan yang mengaturnya.

Di ASEAN, lanjut dia, hanya Laos dan Myanmar yang belum memiliki UU Keinsinyuran.

UU Keinsinyuran itu akan mengatur tentang sertifikat insinyur profesional, registrasi insinyur, penyelenggaraan lisensi kerja seperti izin kerja, hingga standar pelayanan.

Data terakhir, para insinyur perekayasa teknik yang menjadi anggota PII mencapai 17.902 orang, sebesar 53 persen merupakan insinyur teknik sipil, disusul teknik mesin dan elektro, teknik kimia, teknik industri, teknik pertanian, teknik fisika, teknik lingkungan dan lain-lain. (ant )
sumber: http://beritasore.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *