PINTU BESI DAN JERAYA YANG DI LUAR RADIUS 5 KM SEKARANG DIUNGSIKAN

NGGUNTUR PURBA. KABANJAHE. Jumlah pengungsi bencana erupsi Sinabung telah menembus angka 20 ribu jiwa lebih. Membludaknya angka ini dipicu oleh meningkatnya intensitas erupsi Sinabung dan semakin membahayakan/ mengancam.

Terkait penigkatan aktivitas gunung api Sinabung hingga saat ini [Jumat Sore 3/1], Satuan Kerja Tanggap Darurat melakukan rapat evaluasi untuk membahas seluruh penanganan bencana. Usai rapat, Dan Satgas Tanggap Darurat Letkol Prince Meyer Putong mengungkapkan, peningkatan aktivitas dan intensitas erupsi ini telah memicu lonjakan jumlah pengungsi.

“Jika sebelumnya jumlah pengungsi sebanyak 19 ribu jiwa lebih, kini kembali terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 20.331 jiwa,” katanya.

Kenaikan itu juga dipengaruhi keluarnya rekomendasi pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait evakuasi ratusan warga di Desa Pintu Besi dan Jeraya (Kecamatan Simpangempat) yang berada di radius 7 kilometer karena posisi ke dua desa yang berada persis di jalur mulut kawah. Namun, Meyer memastikan, hingga kini untuk zona berbahaya masih berada di radius 5 kilometer.

Sementara itu, hingga sore ini, erupsi Gunung Sinabung yang disertai awan panas terus saja terjadi. Bahkan semburan awan panas kini terlihat sudah membentuk jalur baru yang menuju ke desa-desa di zona bahaya.
sumber : sorasirulo

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

SINABUNG SEMAKIN RAWAN, WARGA PINTU BESI DAN JERAYA DIEVAKUASI PAKSA

NGGUNTUR PURBA. KABANJAHE. Hingga tadi sore [Jumat 3/2], peningkatan aktivitas gunung api Sinabung semakin membahayakan. Untuk mengantisipasi timbulnya korban akibat erupsi yang disertai luncuran awan panas, tim gabungan TNI-POLRI akhirnya melakukan evakuasi paksa terhadap ratusan penduduk 2 desa di sekitar Sinabung yang berjarak sekitar 7 kilometer dari kawah gunung.

Langkah evakuasi warga di luar Zona Bahaya ini dilakukan mengingat posisi kedua desa, yaitu Pintu Besi dan Jeraya, berhadapan persis dengan mulut kawah.

Dengan mengerahkan truk dan sejumlah personil, Tim Gabungan TNI-POLRI melakukan evakuasi terhadap setiap penduduk di Desa Pintubesi dan Desa Jeraya (keduanya di Kecamatan Simpangempat) meskipuni kedua desa ini tidak masuk dalam Zona Berbahaya karena berada di luar radius 5 kilometer dari kawah gunung.

ngguntur purba 63Tanpa perlawanan, warga terlihat hanya pasrah dievakuasi ke atas truk. Memang, diantaranya terlihat ada yang menangis karena mereka akhirnya turut terkena imbas bencana Sinabung.

Untuk mensterilkan kedua kampong, petugas juga melakukan penggeledahan satu per satu rumah penduduk guna memastikan kedua desa sudah kosong.

Terkait evakuasi ini, Kabag Ops Polres Tanah Karo, Kompol Edward N Saragih selaku pimpinan tim mengungkapkan, evakuasi terhadap ratusan penduduk di kedua desa dilakukan menyusul keluarnya rekomendasi pihak Pusat Vulkanologi yang menyatakan lokasi kedua desa sudah sangat rawan. Kendati berada pada radius 7 Km dari puncak gunung, namun posisi kedua desa berada persis di mulut kawah. Selanjutnya, penduduk desa ini akan langsung ditempatkan di lokasi penampungan di Berastagi untuk berbaur dengan pengungsi lainnya.

Sementara untuk memastikan tidak akan ada lagi masyarakat yang bermukim di kedua desa, pihak TNI-POLRI akan menyiagakan personilnya di pintu masuk desa/ guna sterilisasi.
sumber : sorasirulo

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

POLISI TEMBAK PERAMPOK SEPEDA MOTOR DI DEPAN YANGLIM PLAZA

Polsek Medan Area melumpuhkan satu dari dua pelaku perampokan sepeda motor, Jumat (3/1/2013) malam.

Informasi dihimpun, peristiwa perampokan ini terjadi di Jalan Asia, tepatnya di depan Yanglim Plaza, Jalan Emas.

Pelaku yang diketahui bernama Putra terpaksa ditembak petugas karena saat melawan saat hendak ditangkap.

Sementara, seorang teman pelaku yang diketahui bernama Yuda berhasil melarikan diri.

Putra kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara guna mendapatkan pertolongan akibat kaki kanannya tertembus timah panas petugas.

Usai mendapat perawatan, pelaku diboyong ke Polsek Medan Area guna menjalani pemeriksaan.

“Pelaku sudah di ruang Juper untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar seorang petugas di Mapolsek Medan Area.

Terkait penangkapan seorang tersangka perampok ini, belum ada keterangan resmi dari Kapolsek Medan Area Kompol Rama S Putra. [dito]
sumber : medanbagus

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima | Leave a comment

ORANG MISKIN DI SUMUT BERTAMBAH 51.600

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara saat ini ternyata bertambah 51.600 orang. Hal ini berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Sumut sebanyak 1.339.200 orang atau sebesar 10,06 persen dari jumlah penduduk. Namun pada bulan September 2013, penduduk miskin di Sumut naik menjadi 1.390.800 orang atau sebesar 10,39 persen dari total jumlah penduduk.

“Ada peningkatan jumlah penduduk miskin di Sumut sebanyak 51.600 orang,” kata Kepala Bidang Neraca Wilaya dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Ateng Hartono kepada wartawan, Jumat (3/1/2014).

Menurut Ateng Hartono peningkatan jumlah penduduk miskin di Sumut selama periode Maret hingga September 2013 berkaitan erat dengan sejumlah faktor.

Diantaranya seperti inflasi sebesar 11,87 persen, nilai tukar petani yang mengalami penurunan dari 100,78 menjadi 97,42. Ditambah lagi dengan meningkatnya angka pengangguran terbuka dari 6,01 persen menjadi 6,53 persen.

Dari jumlah penduduk miskin di Sumut tersebut, mayoritas tinggal di daerah perdesaan, yakni sebanyak 701.600 orang. Sedangkan 689.200 orang lagi berada di perkotaan. [ded|dito]
sumber : medanbagus

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

TERCIUM BAU UANG POLITIK 2014 DI BALIK KENAIKAN HARGA ELPIJI

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yakin sudah ada pra kondisi untuk menaikkan harga gas elpiji 12 Kg.

Pertama, pemerintah tidak pernah mau mengubah porsi penjualan gas antara kebutuhaan luar negeri dengan dalam negeri. Pemerintah tetap mempertahankan porsi penjualan gas luar negeri tetap tinggi dan dalam negeri rendah.

Kedua, kenaikan harga gas elpiji 12 Kg disebabkan rekomendasi BPK yang tertuang dalam hasil audit BPK semester 1 tahun 2013 terhadap PT Pertamina untuk sektor gas. Dalam rekomendasi BPK tersebut, PT Pertamina dalam kurun waktu 2011 – 2012 mengalami kerugian sebesar Rp7,73 triliun. Seharusnya, BPK tak melihat keuangan Pertamina dari sudut pandang perbandingan harga produksi LPG dengan harga jual ke publik karena pasti hasilnya Pertamina merugi.

“Jadi dari gambaran di atas, kenaikan harga elpiji Pertamina adalah kado istimewa dari Pemerintahan SBY untuk rakyat agar bisa menguras duit rakyat sendiri, atau membebani ekonomi rakyat,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, Jumat (3/1/2014).

Bahkan, Uchok mencium “ada udang di balik batu” terkait kenaikan elpiji ini.

“Tercium baunya untuk uang politik menjelang Pemilu 2014,” tegasnya.

Menurut dia, Pertamina dan DPR telah kehilangaan rasa perikemanusian karena hanya sibuk mencari keuntungan. DPR seharusnya kompak dengan segera menolak kenaikan harga elpiji, sebelum ada hasil audit investigasi terhadap Pertamina yang berkaitan dengan subsidi elpiji.

Dia juga beberkan, dalam nota keuangaan tahun 2014, pemerintah memberikan subsidi kepada elpiji tabung 3 Kg untuk tahun 2012 sebesar Rp31,5 triliun dan tahun 2014 sebesar Rp36,7 triliun.

“Tapi sekarang belum jelas pertanggungjawaban uang subsidi tersebut,” tegasnya. [rmol|dito]
sumber : medanbagus

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

2014, SEMUA PROYEK TENDER PEMPROVSU HARUS LEWAT LPSE

MBC. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengaku akan melaksanakan semua proyek yang melalui proses tender lewat Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 2014.

Menurut Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sumut Ibnu S Hutomo, pihaknya melalui Gubernur Sumut akan mengirimkan surat edaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mematuhi peraturan itu.

“Nanti akan kami kirim ke SKPD. Semua proyek yang lewat tender harus masuk di LPSE Provinsi Sumut,” tukasnya di Kantor Gubsu, Jumat (3/1/2014).

Dia menyebutkan, sesuai Inpres No 1/2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, pemerintah daerah memang didorong untuk melaksanakan 100 persen pengadaan melalui LPSE.

Dia mengklaim, pada 2013 mereka sudah melakukan itu. “Kami juga membantah tudingan yang menyatakan Pemprovsu melanggar Inpres No 1/2013,” kata Ibnu.

Ibnu menyebutkan, sesuai APBD Perubahan Sumut 2013, alokasi belanja langsung sebesar Rp2,8 triliun terdiri dari pengadaan secara e-tendering melalui LPSE sebesar Rp1,25 triliun.

Sementara untuk pengadaan e-Purchasing melalui e-Catalogue inaproc yang dikelola langsung LKPP dan pengadaan langsung serta swakelola yang dilaksanakan masing-masing SKPD sebesar Rp1,22 triliun.

“Untuk pemenang tender atau perusahaannya, kami tidak sampai ke sana. Kami hanya menyediakan sarana, soal evaluasi pemenang dan perusahaan menjadi hak panitia lelang dari masing-masing SKPD,” bebernya.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tidak mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

Pasalnya, Pemprov Sumut tidak melelang semua proyek secara elektronik, sebagaimana diperintahkan Inpres tersebut.

Direktur Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Fitra, Uchok Sky Khadafi Batubara mengatakan, pada butir 147 di lampiran Inpres, mewajibkan pelaksanaan pelelangan barang dan jasa secara elektronik (E-Proc) untuk 100 persen pengadaan di lingkup kementerian dan pemerintah daerah.

Untuk tahun ini, seharusnya nilai proyek yang dilelang dengan sistem elektronik sebesar Rp2,4 triliun. Anggaran ini diperuntukkan bagi 756 jenis pengadaan yang dilaksanakan Pemprov Sumut. Namun, hanya sebesar Rp1,2 triliun yang dilelang Pemprov Sumut secara elektronik.

Dari anggaran yang dilelang sebesar Rp1,2 triliun ini, ada dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp137,6 miliar. Sebab, lelang yang dilakukan atau yang terpilih bukan berdasarkan kapasitas dan profesional perusahaan yang mengikuti lelang tersebut, ungkapnya.

Dia memaparkan, modus lelang yang merugikan negara itu dengan mengatur pemenangnya sehingga tidak ada lagi kompetisi antara perusahaan peserta lelang. Ini bisa dibuktikan dalam sistem elektronik atau LPSE Sumut, perusahaan yang ikut lelang itu-itu saja.

Selanjutnya, pemenang lelang seperti arisan. Perusahaan yang kalah dalam lelang pertama, kemungkinan besar menang dan dapat proyek di lelang kedua. Panitia lelang selalu memenangkan perusahaan-perusahaan yang penawarannya lebih mahal dan tinggi, sedangkan yang penawarannya lebih rendah pasti dikalahkan, pungkasnya. [ded|dito]
sumber : medanbagus

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

KONSUMEN DI LABUSEL MENJERIT HARGA ELPIJI 12 KG MENCAPAI RP165 RIBU

Konsumen elpiji di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menjerit karena harga elpiji 12 Kg di kabupaten itu mencapai Rp165 ribu per tabung di tingkat pengecer. Padahal, minggu keempat Desember 2013 lalu, masih Rp105.000 per tabung.

Surni, warga Desa Sisumut, Kotapinang, Jumat (3/1/2014) mengaku kenaikan harga gas itu memukul perekonomian warga, termasuk dirinya yang berprofesi pedang gorengan.

Ibu rumah tangga ini mengatakan, dalam tempo beberapa hari terjadi beberapa kali kenaikan harga elpiji di daerahnya. Desember 2013 saja kenaikan harga elpiji terjadi dua kali.

“Pada Minggu keempat bulan Desember 2013 harga elpiji masih berkisaran antara Rp105.000. Lalu naik menjadi Rp108.000 per tabung,” jelasnya.

Terakhir per Januari 2014, harga elpiji kembali naik menjadi Rp165.000 per tabung.

“Sebagai penjual gorengan dengan kenaikan elpiji 12 Kg ini sangat mempengaruhi keuntungan saya dari hasil penjualan,” ujarnya.

Surni mengaku jika biasanya rata-rata memperoleh penghasilan kotor berkisar Rp175 ribu per hari, kini penghasilannya turun drastis, bahkan kini terancam gulung tikar karena tidak mampu lagi membeli isi ulang gas 12 Kg yang saat ini sangat mahal harganya itu.

Sementara itu ketersediaan elpiji ukuran 3 Kg masih mengalami kelangkaan di daerahnya. Ia berharap kepada Pemkab Labusel segera turun tangan mengatasi kelangkaan elpiji di Labusel.

Lucunya, Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Labusel Syahman Ritonga mengatakan, sesuai pengawasan pihaknya di lapangan, harga elpiji 12 Kg di daerah itu masih berkisar Rp90ribuan per tabung di tingkat distributor maupun agen elpiji.

“Memang minggu pertama pada bulan Januari 2014 kita sudah mendengar adanya informasi kenaikan harga (elpiji),” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Labusel Hasraruddin Daulay mengatakan, dengan naiknya harga elpiji 12 Kg mencapai Rp165.000 per tabung, pemerintah daerah itu diminta segera turun ke lapangan sekaligus membentuk tim monitoring terhadap harga di tingkat agen dan distributor elpiji.

“Jika ada konsumen yang keberatan dengan kenaikan harga gas elpiji itu, pintu DPRD terbuka lebar menerima pengaduan. Agar kita (DPRD) gelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga elpiji itu, dengan mengundang dinas terkait, agen maupun distributor elpiji di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan,” tandasnya. [dito]
sumber : medanbagus

Posted in Berita | Leave a comment

HARGA ELPJJI 12 KG TEMBUS RP 150 RIBU PER TABUNG DI MEDAN

Keputusan Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kilogram (kg) per 1 Januari 2014 mendapat reaksi dari masyarakat. Sebagai konsumen, masyarakat keberatan karena harus merogoh kocek yang lebih besar lagi per bulannya.

Kenaikan harga yang ditetapkan Pertamina dari Rp 70,2 ribu per tabung menjadi Rp 117,7 ribu. Namun di tingkat pengecer, harganya gila-gilaan. Jangan heran jika ada yang mencapai Rp 150 ribu per tabung, itupun barangnya langka.

“Jangankan pembeli, kami penjualpun kaget ketika membeli ke distributor dengan harga sekitar Rp135.000 per tabung,” kata salah seorang pedagang elpiji di Jalan Karya Jaya, Medan Johor.

Menurutnya, kini harga jual elpiji 12 kg di kedai ditetapkan sebesar Rp140.000 per tabung dan kalau diantar ke rumah konsumen Rp145.000 per tabung.

“Itu kalau barangnya ada. Kalau langka seperti sekarang ini, bisa Rp 150 ribu harganya,” ujar seorang ibu rumah tangga bernama Evi.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir memastikan kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kg tak berpengaruh pada masyarakat bawah.

Alasannya, pemerintah telah menyediakan elpiji 3 kg bersubsidi yang harganya lebih murah untuk masyarakat konsumen ekonomi lemah dan usaha mikro.

Terkait adanya kekhawatiran kenaikan harga elpiji 12 kg memicu migrasi konsumen ke elpiji 3 kg, Ali memastikan, Pertamina saat ini telah mengembangkan sistem monitoring penyaluran elpiji 3 kg (SIMOL3K), yang diimplementasikan secara bertahap di seluruh Indonesia mulai Desember 2013.

Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat memonitor penyaluran elpiji 3 kg hingga level pangkalan berdasarkan alokasi daerahnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, upaya Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg merupakan aksi korporasi dan tak perlu izin pemerintah.

“Memang itu (kenaikan harga elpiji) adalah corporate action. Dulu memang izin, karena mencari waktu yang tepat,” kata Hatta seperti dilansir rakyat merdeka online.

Ketua Umum PAN ini berdalih, pemerintah tidak dapat mengintervensi keputusan tersebut kecuali yang terkait harga elpiji subsidi. Terlebih lagi, Apalagi, BUMN ini sudah menetapkan keputusan itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Pemerintah tidak punya wewenang untuk mengintervensi harga kecuali menyangkut subsidi bersama DPR. Tapi kalau saya punya keinginan, tentu kita tahan, jangan dulu dinaikkan,” terang dia.

Penyesuaian harga tabung gas elpiji, dinilai Hatta, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan kerugian cukup besar yang menimpa BUMN Migas ini karena harga jual lebih rendah dari harga produksi.

“Jadi kami tidak bisa mengintervensi perusahaan yang sudah menetapkan bahwa kenaikan harga mulai dilakukan pada Januari ini,” ucapnya. [ded]
sumber : medanbagus

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

KANTOR BPJS SUMUT DIPADATI MASYARAKAT

Ratusan masyarakat Kota Medan memadati Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJS) Kesehatan Wilayah I Sumut di Jalan Karya, Medan, Jumat (3/1/2014).

Ramainya masyarakat yang datang ke bekas Kantor PT Askes ini bukan untuk berdemo, melainkan mengurus kartu BPJS yang telah diterapkan pemerintah sejak 1 Januari 2014.

Tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan secara gratis dari pemerintah, membuat mereka rela antre berdesakan mengurus kartu tersebut.

Pasalnya, sebagian warga terutama warga miskin takut tak kebagian kartu sehat seperti saat masa pemberlakuan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat yang diberlakukan pada tahun-tahun sebelumnya 2013, seperti Jamkesmas, Jamkesda, maupun JPKMS.

Pantauan di lapangan, terlihat sejumlah petugas BPJS sibuk melayani warga yang mendaftar. Untuk melayani masyarakat, petugas BPJS membuka meja pelayanan di dalam dan di luar kantor.

Masyarakat langsung mengisi formulir di lokasi agar cepat mendapatkan kartu sehat yang dijanjikan pemerintah pada tahun 2014 ini.

Salah seorang warga yang mengurus kartu BPJS, Tinem mengatakan, dirinya sangat membutuhkan kartu sehat tersebut untuk suaminya yang saat ini sedang terbaring sakit.

“Saya datang ke sini untuk mengurus kartu BPJS karena takut tidak kebagian, karena pada tahun semalam saya tidak kebagian,” ujarnya.

Dirinya berharap pemerintah dapat melayani kesehatan masyarakat dan tidak lagi seperti program kesehatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, menurut data yang dihimpun di Kantor BPJS Wilayah I Sumut, total masyarakat yang mengurus BPJS sebanyak 5.935.172 dengan kategori miskin sebanyak 4.192.297 jiwa. [dito]
sumber : medanbagus

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Kesehatan, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

2014, DITARGETKAN 121,6 JUTA PENDUDUK JADI PESERTA JKN

[JAKARTA] Respons dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014 cukup baik. Ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang secara mandiri mendaftarkan diri sebagai peserta, dan jumlahnya terus meningkat.

BPJS Kesehatan mencatat hari pertama atau per 1 Januari sebanyak 565 orang yang mendaftar sebagai peserta, dan pada hari keduanya, bertambah menjadi 15.000 orang yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus naik seiring dengan makin luasnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang sistem ini.

Dari pendaftar ini, sebagian besar berasal dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat sebanyak 2.500, Jawa Tengah 1.900, dan Jawa Timur sekitar 1.500.

“Memang kebanyakan di daerah Jawa, sedangkan di luar Jawa masih kurang, misalnya Makassar hanya sekitar 400-an,” kata Sri Endang Tidarwati kepada SP, di Jakarta, Jumat (3/1).

Endang mengungkapkan, selain karena kurang terpapar informasi, kesadaran untuk memiliki jaminan kesehatan jauh lebih mudah pada masyarakat di Pulau Jawa dibanding yang di luar itu. Di samping karena memang diakui sosialisasi terkait JKN dan BPJS belum optimal, namun akan terus diperluas.

Endang mengatakan, pemerintah menargetkan dalam satu tahun pelaksanaannya, BPJS Kesehatan akan mencakup 121,6 juta penduduk yang menjadi peserta. Jumlah ini terdiri dari 116 juta lebih peserta pengalihan dari program Jamkesmas, Askes, JPK Jamsostek, TNI/Polri, dan beberapa program Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Aceh dan Kartu Jakarta Sehat. Di samping itu, karyawan BUMN dan badan lainnya akan menjadi peserta sebelum 2015.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) perubahan dari Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, yaitu Perpres 111/2013 yang menyebutkan bahwa setelah peserta pengalihan pada 1 Januari 2014, tahapan kepesertaan berikutnya adalah pekerja penerima upah dari BUMN dan badan usaha lainnya paling lambat 1 Januari 2015. Itu artinya, pada 2014 ini karyawan BUMN dan badan lainnya juga diwajibkan ikut sebagai peserta.

Sedangkan pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja diberikan batas waktu sampai 1 Januari 2019. Sebanyak 140 BUMN telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan komitmen untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan pada yang disaksikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Sukabumi, baru-baru ini.

Soal kendala, Endang menyebutkan sejauh ini belum ada hambatan berarti, namun pihaknya akan terus melakukan evaluasi. Misalnya dari sisi fasilitas kesehatan, kata Endang, tidak ada masalah.

Pasalnya, peserta yang dicover pada awal operasional BPJS ini merupakan peserta pengalihan dari program sebelumnya yang telah memiliki fasilitas kesehatan. Penggabungan fasilitas kesehatan yang selama ini bekerjasama dengan Askes, Jamkesmas, JPK Jamsostek, TNI/Polri, dan beberapa Jamkesda otomatis menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Jumlahnya terdiri dari 1.861 fasilitas tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik, dan dokter praktek mandiri, serta layanan tingkat lanjutan atau rumah sakit sebanyak 1.709. Namun, melihat besarnya minat masyarakat dan kebutuhan peserta, jumlah fasilitas kesehatan ini akan terus ditingkatkan.

BPJS Kesehatan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi kesehatan untuk memetakan sejauh mana kebutuhan setiap orang untuk mengakses layanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan, terutama di tingkat pertama.[D-13]
sumber: suarapembaruan

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Kesehatan, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment