PARPOL SEPAKAT TAK MENUNDA PILKADA SERENTAK

Oleh: ANDY RIZA HIDAYAT

JAKARTA, KOMPAS — Sebelas pemimpin partai politik menyepakati waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. Mereka berkomitmen menciptakan pilkada itu secara damai dan demokratis. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/7) malam.

“Komisi Pemilihan Umum akan melengkapi kesepakatan itu dengan regulasi pendukung yang dibutuhkan. Terkait parpol yang sedang dilanda perpecahan, mereka dapat mengikuti pilkada dengan beberapa syarat dan ketentuan,” kata Jusuf Kalla seusai pertemuan Senin malam.

Pertemuan tertutup itu berlangsung mulai pukul 21.00 hingga pukul 23.15. Selain parpol pendukung pemerintah, parpol oposisi juga hadir dalam acara itu. Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai peserta pemilu yang tidak hadir. “Hal inilah yang diputuskan malam ini, semua yang hadir sepakat dan kami tulis dalam lembar kesepakatan,” kata Kalla.

Selain 11 pemimpin parpol, hadir pula Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Ashidiqi Jimly Asshiddiqie, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik.

Adapun perwakilan pemerintah, selain Wapres Jusuf Kalla yang memimpin acara, juga hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno serta Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Secara lengkap butir kesepakatan yang dicapai pada pertemuan semalam antara lain, satu, menyepakati pilkada serentak tepat waktu pada 9 Desember 2015. Kesepakatan kedua, berkaitan sengketa Partai Golkar dan PPP, disepakati bahwa tiap-tiap pihak bersengketa di partai itu dapat mengajukan pasangan calon yang sama. Kesepakatan ketiga, meminta KPU segera menyelesaikan regulasi pelaksanaan pilkada serentak.

Semua setuju

Husni Kamil Manik mengatakan, pada prinsipnya semua yang hadir setuju dengan kesepakatan tersebut. Setiap pihak berupaya mencari jalan keluar. Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, meminta waktu untuk membicarakan hasil kesepakatan itu. “Selebihnya merespons dan mendukung,” kata Husni.

Menurut Husni, butir-butir kesepakatan itu akan dituangkan dalam peraturan KPU tentang proses perdamaian. Dalam ketentuan itu, diatur mekanisme pencalonan yang dilakukan dua pihak kepengurusan secara terpisah. “Syaratnya, pasangan calon yang diajukan sama,” kata Husni.

Seusai pertemuan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi pertemuan itu. Tidak hanya menyepakati pelaksanaan pilkada serentak, semua pihak juga berinisiatif mencari solusi berbagai implikasi permasalahan yang muncul. Pertemuan semalam juga penting dalam rangka deteksi dini seandainya ada berbagai permasalahan yang muncul secara bersama.

Tjahjo mencontohkan, salah satu masalah yang perlu diselesaikan adalah terkait dengan pendanaan penyelenggaraan pilkada. Pada pertemuan itu muncul sinyalemen dari Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa pemerintah akan memberikan bantuan. “Pengertian membantu adalah mengklarifikasi berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri,” kata Tjahjo.
sumber: kompas

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo | Leave a comment

KELAIKAN MODA JADI MASALAH

Kecelakaan Bus PO Rukun Sayur Menewaskan 12 Penumpang

CIREBON, KOMPAS — Pemilik dan pengguna jasa wajib memastikan kelaikan kendaraan bermotor, termasuk moda angkutan yang digunakan saat mudik. Pengelolaan kelaikan kendaraan umum dinilai masih menjadi masalah pelayanan publik di samping kompetensi pengemudi.

Hal itu terkait dengan kecelakaan yang menimpa bus Perusahaan Otobus (PO) Rukun Sayur di Tol Palimanan-Kanci Kilometer 202 di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (14/7) sekitar pukul 13.30. Kecelakaan di jalur mudik tersebut merenggut 12 korban tewas, yaitu 11 orang di tempat kejadian dan satu di rumah sakit, serta mengakibatkan 6 orang luka berat dan 33 luka ringan.

Menurut keterangan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Condro Kirono, bus naas itu membawa pekerja bangunan asal sejumlah daerah di Jawa Tengah dari kawasan Sunter di Jakarta. Bus itu adalah angkutan jenis antarkota dalam provinsi (AKDP). Umur kendaraan itu 20 tahun.

“Dua puluh tahun itu sudah tua untuk ukuran bus, apalagi digunakan untuk jarak jauh,” kata Condro seraya menyatakan akan menurunkan segera tim laboratorium forensik Polri untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

Pelanggaran

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit secara terpisah menyatakan, kelaikan kendaraan bermotor wajib dipastikan pemilik kendaraan dan pengguna jasa kendaraan. Danang menyinyalir ada sejumlah pelanggaran terkait keberadaan moda dalam kecelakaan bus Rukun Sayur itu, yakni pelanggaran izin operasi, uji kelaikan jalan kendaraan, dan batas usia kendaraan. Menurut Danang, secara ideal kendaraan umum berusia kurang dari tujuh tahun. Jika pemeriksaannya prima, maksimal bisa digunakan hingga berumur 15 tahun.

“Mengacu pada kejadian atas bus Rukun Sayur yang izinnya AKDP, seharusnya pemilik dalam rangka Lebaran bisa mengurus izin sementara AKAP (antarkota antarprovinsi),” kata Danang.

Ia mengatakan, pengelolaan kelaikan kendaraan umum menjadi titik lemah pelayanan publik. Hal itu berkelindan dengan pengelolaan atas tingkat kompetensi pengemudi. Pemerintah didesak mengambil tindakan tegas atas kecelakaan itu.

Condro menambahkan, pengemudi PO Rukun Sayur pada saat kejadian merupakan pengemudi pengganti. Pengemudi pengganti yang ikut menjadi korban tewas dalam kejadian itu sehari-harinya adalah sopir angkutan umum jurusan Solo-Tawangmangu di Jawa Tengah.

Pengemudi utama bus itu, dipastikan Condro, akan diperiksa polisi. Sang pengemudi itu menderita luka berat dan dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Kabupaten Cirebon, bersama semua penumpang luka-luka.
sumber: kompas

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo | Leave a comment

KOMISI C DPRDSU BANTAH RAPAT MALAM DI KANTOR GUBSU TERKAIT PEYUAPAN HAKIM PTUN MEDAN

*BKD akan Minta Penjelasan, Apakah Rapat Begitu Urgen dan Mendesak, Sehingga Digelar Hari Libur

Medan (SIB)- Komisi C DPRD Sumut membantah keras “rapat malam” dengan Sekdaprovsu H Hasban Ritonga dan sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah) di kantor Gubsu pada, Sabtu (11/7) malam di kantor Gubsu  (bertepatan dengan penggeledahan kantor Gubsu) terkait dengan kasus suap dan tertangkapnya hakim PTUN Medan dan pengacara dari Jakarta oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Tidak ada kaitannya rapat  Komisi C DPRD Sumut dengan Sekdaprovsu dan sejumlah SKPD Provsu di Kantor Gubsu pada, Sabtu malam dengan kasus suap terhadap Hakim PTUN Medan, panitera dan seorang pengacara dari Jakarta. Rapat itu inisiatif pimpinan Komisi C dan Pemprovsu untuk berdiskusi. Jadi tidak ada kaitannya dengan suap-menyuap dan rapat itu tidak perlu dijadwalkan di Banmus (Badan Musyawarah),” ujar HM Hanafiah Harahap SH kepada wartawan, Senin (13/7) di DPRD Sumut.

Memang diakui Hanafiah, rapat “malam” tersebut tidak terjadwal sebelumnya di Banmus sesuai aturan rapat di lembaga legislatif, karena atas inisiatif pimpinan Komisi C dan Pemprovsu. Dirinyapun mendapat undangan via SMS dari staf Komisi C.

Jika ditinjau dari segi Tatib (tata tertib), tegas Sekretaris FP Golkar ini, tidak ada yang melanggar aturan sesuai Pasal 74 Tatib dewan yang mengamanahkan, rapat DPRD dapat dilaksanakan pada malam hari yang dimulai pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB.

“Lagi pula, rapat belum membahas apa-apa. Kita baru membuka rapat pada pukul 20.30 WIB, tapi ada informasi, bahwa KPK sudah berada di kantor Gubsu untuk melakukan penggeledahan  ruang kerja Gubernur. Kita melihat banyak aparat kepolisian terpaksa rapat kita tutup,” tandas Hanafiah seraya menambahkan dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Parlinsyah Harahap, Ketua Komisi C Muchrid Coki Nasution dan sejumlah anggota Komisi C itu hanya berdiskusi ringan.

Berkaitan dengan itu, Hanafiah yang juga politisi Partai Golkar ini meminta semua pihak agar jangan terlalu membesar-besarkan “rapat malam” tersebut, karena sifatnya hanya berdiskusi dengan sejumlah SKPD Provsu untuk menggali potensi PAD lebih maksimal lagi. “Ya..kalau dicari-cari kesalahan, tentu ada saja celah, tapi rapat itu sifatnya hanya inisiatif, jangan dibesar-besarkanlah,” katanya.

BKD Minta Penjelasan
Sementara itu, anggota BKD (Badan Kehormatan Dewan) Drs Baskami Gintings mengaku belum mendapatkan informasi lengkap menyangkut Komisi C DPRD Sumut menggelar “rapat malam” di Kantor Gubsu pada Sabtu malam. Namun demikian, pihaknya akan meminta penjelasan dari Komisi C secara transparan, apalagi rapat tersebut digelar bersamaan dengan penggeledahan Kantor Gubsu.

“Kita belum ada terima informasi mereka (Komisi C-red) ada menggelar rapat tersebut. Namun, pastinya kita akan segera mengecek kebenarannya sekaligus  kita akan meminta klarifikasi maksud dan tujuan mereka menggelar rapat diluar jam kerja, termasuk hari Sabtu yang merupakan hari libur bagi legislatif maupun eksekutif,” kata Baskami Gintings.

Baskami juga mengaku terkejut dan prihatin terhadap sejumlah rekannya yang “nekat” melakukan rapat di kantor Gubsu tanpa terjadwal melalui Banmus DPRD Sumut. “Rapat resmi jika mengatasnamakan lembaga legislatif seharusnya terjadwal lewat Banmus. Makanya, kita akan mempertanyakan hal ini kepada pimpinan dan anggota Komisi C, apakah rapat itu begitu urgen dan sangat mendesak,” sebutnya. (A03/f)
sumber: hariansib

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo | Leave a comment

SELAIN GATOT DAN OC KALIGIS, EVY SUSANTI IKUT DICEKAL

Kasus Penyuapan Hakim PTUN  
* Gatot “Menghilang”, Pejabat Pemprovsu “Kecut”

Jakarta (SIB) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mencekal Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Evy (seorang wanita yang mempunyai terkaitan keluarga dengan Gatot) dan OC Kaligis untuk bepergian ke luar negeri. Selain mencekal Gatot, Evy dan OC Kaligis, ketiganya juga dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Selasa (13/7).

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, pencekalan terhadap Gatot Pujo Nugroho dan OC Kaligis dilakukan guna mempermudah penyidik KPK untuk mengonfirmasi keterangan ketiganya terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap tersebut. Alasan lainnya, secara logika dan fakta sementara, agak tidak mungkin seorang pengacara (Gerry-red) memiliki uang suap tersebut.

“Ada 6 orang, setahu saya 2 nama itu (Gatot dan OC Kaligis) sudah (dicegah ke luar negeri),” terang Indriyanto Seno Adji kemarin.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga menilai keterlibatan Gubsu dalam kasus pemberian suap dana Bantuan Sosial (Bansos) tersebut, bisa saja dimungkinkan.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Sementara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo. Selain Gatot dan OC Kaligis, empat orang lain yang diajukan pencegahannya, adalah Julius Irawansyah Mawarji, Yulinda Tri Ayuni, Yeni Oktarinan Misnan, dan Evy Susanti.

Keenamnya dicekal semenjak dikeluarkan surat tersebut hingga enam bulan ke depan.

Selain itu,  Johan Budi juga mengatakan tim penyidik akan memanggil keempatnya guna menjalani pemeriksaan.

“Pemeriksaan akan dilakukan bertahap,” ujarnya sambil menambahkan saat ini tim penyidik KPK juga menggeledah Kantor OC Kaligis di Jalan Majapahit, Jakarta Pusat, Senin (13/7) sore. “Penggeledahan karena diduga ada jejak-jejak tersangka,” tandasnya.

DIJADWALKAN DIPERIKSA
Sementara, dalam jadwal pemeriksaan, nama Gatot Pujo Nugroho dan OC Kaligis akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka M Yagari Bhastara.

Diperiksa Otto Cornelis Kaligis (advokat) dan Gatot Pujo Nugroho (Gubsu) sebagai saksi untuk tersangka MYB. Pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah kepada hakim PTUN Medan,” ujar Priharsa.

Seperti diberitakan, penyidik KPK menangkap 5 orang yang diduga terlibat tindak pidana korupsi di kantor PTUN Medan. Tiga di antaranya merupakan hakim yakni Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putra, Hakim Amir Fauzi, dan Hakim Dermawan Ginting.

Selain ketiganya, penyidik juga menangkap seorang panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan dan dan seorang advokat yang bekerja di kantor Kaligis & associates, M Yagari Bhastara.

Selain berhasil menangkap ke-5 tersangka, tim penyidik juga menyita uang US$ 15 ribu dan SG$ 5 ribu yang diduga sebagai uang suap kesekian kalinya untuk hakim dari pengacara guna memuluskan gugatan Kepala Biro Keuangan Pemprovsu Ahmad Fuad Lubis di PTUN Medan.

Dalam kasus ini KPK menjerat Ketua PTUN Tripeni Irianto Putro, dua hakim anggota Dermawan Ginting dan Amir Fauzi dengan pasal sangkaan, yakni pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Pasal yang sama juga diterapkan kepada Panitera PTUN Syamsir Yusfan.

Sementara Gerry yang merupakan anak buah OC Kaligis, dijerat sebagai pemberi suap dan dikenai pasal sangkaan, yakni melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau pasal 13 uu 31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SEGEL DIBUKA
Sementara dari Medan dilaporkan, KPK telah melepas segel di ketiga ruangan pada PTUN Medan, Senin (13/7). Pantauan wartawan, ketiga segel yang sebelumnya tertempel di pintu masuk ruangan Ketua PTUN Medan, ruangan panitia sekretaris dan lemari yang berada di ruangan hakim sudah tidak ada lagi.

Wakil Ketua PTUN Medan Herman Baeha membenarkan hal kalau ketiga ruangan tersebut sudah dibuka oleh penyidik KPK. “Ketiga ruangan sudah dibuka,” jelasnya kepada wartawan.

Sementara yang akan menjadi pelaksana tugas menggantikan Ketua PTUN Medan yang masih ditahan oleh KPK, langsung diambil alih wakil ketua.
Menyangkut perkara tersebut, yang berdasarkan informasi kalau pihak Kejatisu dalam perkara gugatan tersebut sudah mengambil langkah banding, dirinya mengaku belum menerimanya.

“Kalau sampai saat ini untuk banding dari Kejatisu belum ada, karena itu kan sesuai putusan memiliki waktu 14 hari setelah putusan untuk nyatakan banding,” ungkapnya.

Dirinya pun menambahkan kalau tidak ada pengaruhnya dalam persidangan atas masalah ini.

“Untuk persidangan tidak ada masalah sama sekali. Mulai dari tadi pagi kita sudah mulai sidang, dan tidak ada kendala, semua normal seperti biasanya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, kalangan DPRD Sumut mendesak pimpinan dewan untuk segera memanggil Gubsu dalam rapat konsultasi dengan legislatif untuk menjelaskan persoalan penggeledahan ruang kerjanya serta pencekalan dirinya oleh KPK terkait kasus ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoely ST (FP Nasdem) dan Ketua Komisi E Efendi Panjaitan SE MSP (F-PDIP) , Senin (13/7) di DPRD Sumut.

JANGAN DIPOLITISIR
Sementara Bendahara F-PAN, Muslim Simbolon,  mengingatkan semua pihak agar jangan terlalu mempolitisir kasus yang sedang menimpa Pemprovsu, karena bisa menimbulkan gejolak sosial sekaligus mengganggu suasana tidak kondusif di Sumut.

“Mari kita tunggu proses hukum, biarkan hukum berjalan dan itu harus kita dukung demi percepatan penyelesaian yang sedang menimpa Pemprovsu. Semua pihak harus tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, jangan sampai terimbas dan berujung kepada stagnannya pemerintahan di Sumut,” tandas Muslim Simbolon.

SIAP JALANKAN SISTEM
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Wilayah Sumut siap menjalankan sistem terkait informasi dicegahnya Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan pengacara OC Kaligis bepergian ke luar negeri.

Hal ini dikatakan Kepala Divisi Imigrasi Kemenkumham Wilayah Sumut M Dian, Senin (13/7) di Medan.

Ia menjelaskannya, mekanismenya, nama-nama yang dicegah pergi ke luar negeri oleh suatu instansi langsung dikirim ke Kemenkumham RI dan ditindaklanjuti Dirjen Imigrasi.

“Mereka yang mengirim nama-namanya. Kemudian kita masukkan ke dalam sistem cekal. Nanti sistem itu menyebar ke seluruh kantor Imigrasi di Indonesia. Sifatnya rahasia. Jadi kita tidak bisa mengetahui,” katanya.

Orang yang dicegah bisa diketahui saat ia hendak berpergian keluar negeri. “Jadi kita bisa mengetahui orang yang dicegah itu saat dia mau ke luar negeri.

Sistem kita mendeteksinya,” jelasnya sambil menyatakan tidak ada kewajiban Kemenkumham menginformasikan nama-nama yang dicekal.

GUBSU “MENGHILANG”, PEJABAT PEMPROVSU “KECUT”
Suasana di kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, kemarin mendadak heboh dengan ramainya PNS yang memperbincangkan kasus yang menimpa orang nomor satu di Sumut itu.

Namun semua pejabat berkompeten, mulai Wagubsu hingga yang berfungsi untuk informasi publik tampak kecut memberi informasi kepada pers.

Wartawan yang sehari-hari bertugas di kantor Gubsu kelimpungan mencari kebenaran tentang keberadaan Gubsu, apakah masih di Medan atau sudah di Jakarta.
Pasalnya, Sekdaprovsu Hasban Ritonga yang ditunjuk sebagai pusat informasi satu pintu ternyata, sedang tidak berada di Medan.

Diketahui, Hasban membawa sejumlah pejabat Pemprovsu melaksanakan kegiatan safari Ramadhan ke Kabupaten Pakpak Barat.

Wartawan yang mencoba berkomunikasi melalui selular Hasban, tidak menerima jawaban apapun saat ditanya mengenai keberadaan Gatot dan pencekalan KPK.

Sementara Kadiskominfo Sumut Jumsadi Damanik saat dimintai keterangannya, mengatakan mulai Senin (13/7) informasi keluar satu pintu melalui Sekdaprovsu.

DI UJUNG TANDUK

“Biasanya kalau sudah dicekal ke luar negeri, pasti dipanggil KPK untuk diperiksa. Terkait kasus ini ada kemungkinan jabatan Pak Gatot sebagai gubernur di ujung tanduk,” ucap seorang PNS yang enggan disebut namanya, usai apel pagi yang dipimpin Wagubsu HT Erry Nuradi, di halaman Kantor Gubsu.

PNS tersebut  juga memberikan apresiasi atas tindakan KPK. “Prestasi KPK ini sudah sewajarnya diapresiasi dan kita dukung agar ke depannya ada efek jera bagi pejabat kita dan tidak lagi mempermainkan hukum,” ujar PNS itu lagi.

Sementara itu saat wartawan mendatangi rumah Dinas Gubsu di Jalan Sudirman Medan, para petugas Satpol PP yang bertugas piket mengaku tidak mengetahui keberadaan Gubsu dan istri. (G02/A03/A18/A14/d)
sumber: hariansib

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo | Leave a comment

ASDP MERAK PREDIKSI 800.000 PEMUDIK BELUM DISEBERANGKAN

Merak (ANTARA News) – PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Merak memprediksi 800.000 pemudik dari Pulau Jawa belum diseberangkan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

“Kami optimistis sisa penumpang sebanyak itu akan terlayani selama tiga hari ke depan,” kata Kepala Cabang PT ASDP Merak Yanus Lentanga di Merak, Selasa.

Ia mengatakan, selama ini arus mudik di Pelabuhan Merak normal dan terkendali, meskipun terjadi kepadatan penumpang pejalan kaki dan penumpang kendaraan motor.

Bahkan, malam ini ribuan penumpang pejalan kaki berjubel di gang way menuju penyeberangan kapal yang bersandar di dermaga Pelabuhan Merak.

Begitu juga penumpang di atas kendaraan memadati lima dermaga sehingga terjadi antrean hingga ke pintu gerbang Merak.

Namun, antrean tersebut tidak mengular hingga ruas jalan Cikuasa Atas.

“Kami terus bekerja keras agar penyeberangan lancar tanpa terjadi penumpukan juga antrean kendaraan,” ujarnya.

Menurut dia, ASDP Merak terus mengoptimalkan kantung-kantung parkir di dalam pelabuhan.

Pengoptimalan ini agar tidak terjadi antrean kendaraan hingga mengular ke Jalan Cikuasa Atas.

“Kita menjaga agar antrean kendaraan pemudik itu tidak sampai mengular ke pintu gerbang Tol Merak-Jakarta,” katanya.

Ia menyebutkan, pihaknya akan menerapkan percepatan proses kegiatan bongkar muat kapal yang bersandar agar bisa diseberangkan antara 30-35 menit.

Apabila, proses bongkar muat dipercepat dipastikan tidak akan terjadi antrean panjang.

“Kami yakin dengan percepatan bongkar muat itu maka bisa terurai kepadatan kendaraan pribadi,” katanya.

Sementara itu, sejumlah penumpang pejalan kaki mengaku mereka tidak menunggu lama lagi di Pelabuhan Merak karena bisa langsung diseberangkan menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung.

“Kami malam ini lega setelah bisa diseberangkan menuju Pulau Sumatera,” kata Wardoyo, pemudik pejalan kaki bertujuan Kota Bumi, Lampung Utara.(Ant)

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo | Leave a comment

PEMUDIK BERMOTOR KUASAI JALAN ARTERI KARAWANG-CIKAMPEK

Karawang (ANTARA News) -Pemudik bersepeda motor dari arah Jakarta menuju Cirebon dan sekitarnya menguasai jalan arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memasuki H-2 lebaran atau Rabu dini hari.

Para pemudik mulai memadati jalan arteri Karawang-Cikampek sejak Selasa (14/7) tengah malam. Kondisi itu terjadi karena petugas membagi dua jalur bagi pemudik bermotor tersebut di daerah Lamaran.

Di Lamaran, petugas mengarahkan pemudik bermotor untuk melintasi jalan arteri Karawang-Cikampek. Selain itu, ada pula pemudik yang diarahkan untuk melintasi jalur khusus sepeda motor (Lamaran-Telagasari-Krasak-Cikalong).

Atas hal tersebut, sepanjang jalan arteri Karawang-Cikampek dipadati pemudik yang menggunakan sepeda motor. Para pemudik yang menyimpan barang bawaannya di bagian depan dan belakang motor itu melintas dengan rombongan.

Pantauan Antara di Lamaran, Selasa (14/7) tengah malam hingga Rabu dini hari, iring-iringan pemudik bersepeda motor nyaris tidak putus.

Dede, petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karawang, mengatakan bahwa jumlah pemudik bermotor selalu mengalami lonjakan setiap malam hingga dini hari.

“Akan tetapi, lonjakan jumlah pemudik bermotor pada Selasa (14/7) tengah malam cukup tinggi. Itu terjadi karena sudah memasuki liburan panjang,” katanya di Karawang.

Ia mengingatkan para pemudik bermotor tidak kebut-kebutan di sepanjang jalur mudik sebab hal itu membahayakan dan rawan terjadi kecelakaan.

Selain itu, para pemudik bermotor juga diimbau agar tidak memaksakan kehendak untuk terus berkendara, dan segera beristirahat jika merasa lelah.(Ant)

Posted in Berita | Leave a comment

BUS TABRAK BESI PEMBATAS, 11 PEMUDIK TEWAS

Oleh Jumarto Yulianus dan Rini Kustiasih

CIREBON, KOMPAS — Sebelas pemudik yang berangkat dari Jakarta dengan tujuan Jawa Tengah tewas akibat bus yang mereka tumpangi menabrak pagar besi pembatas di median jalan di Tol Palimanan-Kanci, Selasa (14/7) siang. Sebanyak 34 penumpang lain mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit.

“Diduga sopir bus mengantuk,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Cirebon AKP Erwinsyah di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (14/7) petang.

Erwinsyah menambahkan, saat melaju di Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) Km 202 atau di wilayah Sumber, Cirebon selatan, bus oleng. Selanjutnya, tak terhindarkan. bus Rukun Sayur yang melayani trayek Jakarta-Kudus itu dengan keras menabrak pagar yang ada di median jalan.

Justru dalam kondisi jalanan lancar, kata Erwinsyah, para pengendara diminta hati-hati dan tidak menggeber kecepatan kendaraannya.

Didapat keterangan, saat kecelakaan maut itu terjadi pukul 14.00, Jalan Tol Palikanci dalam keadaan tak begitu padat sehingga mobil-mobil bisa melaju. Saat itulah bus Rukun Sayur bernomor polisi AB 1543 CR yang diperkirakan membawa lebih kurang 45 penumpang mendadak oleng hilang kendali dan menabrak pagar di median jalan.

Sampai menjelang sore, dari keterangan polisi disebutkan bahwa korban meninggal dunia akibat musibah di jalan raya tersebut sebanyak 11 orang serta 34 lain menderita luka berat dan ringan. Para korban ada yang terlempar keluar dari bus dan ada yang terimpit badan bus yang menabrak pagar.

Belum diperoleh data para korban, tetapi didapat keterangan bahwa rata-rata pemudik itu beralamat di Pati, Rembang, Blora, dan Demak.

Sore ini, para petugas masih melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan memotong pagar besi yang rusak tertabrak bus. Sementara arus lalu lintas sedikit merayap saat melewati lokasi kecelakaan.
sumber: kompas

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo | Leave a comment

MENCOBA KABUR DARI ISIS, JUARA “KICKBOXING” JERMAN DIKABARKAN TELAH DIEKSEKUSI

BAGHDAD, KOMPAS.com — Seorang mantan juara kickboxing asal Jerman, Valdet Gashi, yang pada Januari lalu bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), dikabarkan telah ditangkap atau dieksekusi setelah mencoba kabur bulan lalu.

Kabar ini muncul beberapa hari setelah seorang penyanyi rap asal Inggris, Abdel-Majed Abdel Bary, dikabarkan tengah diburu pasukan ISIS karena mencoba meninggalkan kelompok militan itu.

Lembaga pemantau HAM Irak (SOHR) mengatakan, Gashi (29) meninggalkan istri dan dua anaknya di Thailand untuk bergabung dengan ISIS pada Januari lalu.

Pada 30 Juni lalu Gashi mencoba kabur meninggalkan ISIS, tetapi dikabarkan tertangkap di kota Aleppo. “Kami mendengar ISIS menahan dia (Gashi) dan mengeksekusinya tiga hari kemudian. Namun, tak ada seorang pun yang menyaksikan eksekusi itu, hanya mendengar,” kata Direktur SOHR, Rami Abdel Rahman.

“Kabar ini belum terkonfirmasi karena sumber-sumber lain di dekat Aleppo mengatakan bahwa ISIS menangkap Gashi. Kini dia ditahan di penjara ISIS di Manbej, tak jauh dari Aleppo,” tambah Rami.

Gashi sudah mencoba kabur dari Suriah dan kembali ke Jerman sebulan setelah bergabung dengan ISIS. Rami mengatakan, Gashi sangat terkejut dengan aksi kekejaman ISIS.

Lewat akun Facebook-nya yang kini sudah tak digunakan, Gashi mengatakan, selama di Suriah, dia tak pernah menggunakan senjatanya, tetapi dia menyaksikan sejumlah eksekusi yang digelar di depan warga.

Pada Juni lalu, beberapa saat sebelum mencoba kabur, Gashi mengatakan, dia mendapatkan tugas berpatroli di sepanjang Sungai Efrat untuk mencari para penyelundup. “Kami mencari para penyelundup yang membawa barang-barang ilegal, seperti rokok, alkohol, atau narkoba yang sangat terlarang,” kata Gashi lewat akun Facebook-nya.

Menurut data PBB, tak kurang dari 22.000 warga asing bertempur bersama ISIS di wilayah Suriah dan Irak yang dikuasai kelompok itu.

Sementara itu, SOHR memperkirakan ISIS sudah mengeksekusi 143 orang anggotanya yang kedapatan hendak kabur meninggalkan kelompok itu sejak Abu Bakar al-Baghdadi memproklamasikan sebuah kekhalifahan pada Juni 2014.
sumber: kompas

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima | Leave a comment

ISTANA: SYARAT FORMIL GRASI ANTASARI TIDAK TERPENUHI

     ” Terkait dengan permohonan grasi ini, masalah grasi ini kan sebenarnya sudah diatur di dalam UU Nomor 5 tahun 2010. Di dalam UU ini jelas disebutkan, khususnya Pasal 7 bahwa grasi ini meskipun itu hak prerogatif Presiden, tapi Presiden harus mendapat ”

Jakarta (ANTARA News) – Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menyatakan syarat formil grasi yang diajukan Antasari Azhar tidak terpenuhi.

“Terkait dengan permohonan grasi ini, masalah grasi ini kan sebenarnya sudah diatur di dalam UU Nomor 5 tahun 2010. Di dalam UU ini jelas disebutkan, khususnya Pasal 7 bahwa grasi ini meskipun itu hak prerogatif Presiden, tapi Presiden harus mendapat pertimbangan dari MA,” kata Eko Sulistyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, terkait konteks dalam UU tersebut khususnya pasal 2, di dalamnya ada pembatasan soal limiditas pengajuan grasi yang dibatasi hanya satu tahun sejak keputusan itu berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Jadi, kata dia, kalau dilihat dasar pertimbangan MA, bahwa saat ini sudah melampaui batasan setahun pengajuan sejak Inkracht, maka sebetulnya ruang grasi ini syarat formilnya menjadi tidak terpenuhi.

“Oleh karena itu, Presiden atas dasar kemanusian dan hak preogratif tadi itu terkendala atau sangat dibatasi oleh UU pemberian grasi itu. Supaya kita juga tidak salah dalam proses pemberian grasi ini,” katanya.

Ia menegaskan, konstruksi dalam UU memang semacam itu, sehingga syarat formil menjadi tidak terpenuhi.

“Ruang prerogatif presiden oleh UU sebenarnya sudah dibatasi dalam lingkup waktu satu tahun. Kesempatan itu yang tidak dipergunakan oleh Antasari,” katanya.

Terkait hal itu, kini istana masih mengkaji agar tindak lanjut berikutnya tidak menabrak UU dan peraturan yang berlaku.

Menurut dia, dalam konteks sekarang ini Presiden tidak secara penuh menggunakan hak prerogatif.

“Dulu dalam UUD, bisa secara penuh, sebelum ada perubahan. Tapi setelah ada perubahan UUD, hak preogratif itu harus memperoleh pertimbangan dari MA. Jadi itu untuk membatasi juga supaya tidak dipergunakan secara luar biasa oleh presiden. Kemudian diatur dengan UU ini,” katanya.

Eko menegaskan Presiden telah disumpah untuk tidak melanggar UU sehingga kajian yang dilakukan pasti dilakukan dalam ruang yang tidak dibatasi oleh peraturan yang berlaku secara legal.(Ant)

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo | Leave a comment

OC KALIGIS: SAYA TIDAK RAMPOK UANG NEGARA

     ” … bukan saya yang ngasih duit kepada hakim. Saya tidak menyuruh anak buah saya ke Medan…”

Jakarta (ANTARA News) – Pengacara senior, Otto Cornelis Kaligis, menegaskan tidak melakukan sangkaan korupsi yang dituduhkan KPK kepadanya, apalagi merampok uang negara.

“Sebelum diperiksa sebagai saksi, (saya) langsung (diperiksa sebagai tersangka). Saya tidak merampok uang negara, bukan saya yang ngasih duit kepada hakim. Saya tidak menyuruh anak buah saya ke Medan,” kata Kaligis, di Jakarta, Selasa.

Dia katakan itu saat akan ditahan seusai dipemeriksa pertama kali selama lima jam sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Selasa.

KPK menetapkan Kaligis sebagai tersangka dugaan pemberi suap hakim PTUN Medan. Pada hari ini penyidik KPK menjemput paksa Kaligis dari Hotel Borobudur, Jakarta, dan langsung menahan di Rumah Tahanan KPK di Detasemen Polisi Militer Kodam Jaya, di kawasan Guntur, Jakarta Pusat.

Kaligis yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK itu juga membantah ada keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, dalam perkara itu.

“(Gatot) Sama sekali tidak (terlibat). Saya sudah larang anak buah saya ke Medan, jadi saya sama sekali enggak..” kata Kaligis, terputus dan langsung masuk ke mobil tahanan KPK.

Pernyataan Kaligis terputus karena terjadi keributan saat beberapa orang pendukungnya berusaha menghalangi wartawan merekam maupun memotret Kaligis yang juga ketua Mahkamah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.

KPK sebelumnya juga sudah mengirim surat permintaan cegah untuk Kaligis sejak Senin (13/7) untuk enam bulan ke depan sekaligus menggeledah kantor hukum OC Kaligis, di Jalan Majapahit, Jakarta Pusat, pada hari yang sama.

KPK sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini yaitu sebagai penerima suap terdiri atas Ketua PTUN Medan Tripeni Putro, anggota majelis hakim Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta panitera/Sekretaris PTUN Medan, Syamsir Yusfan.

Sedangkan tersangka pemberi suap adalah pengacara dari kantor OC Kaligis bernama M Yagari Bhastara Guntur (MYB) alias Gerry.

Kelimanya ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di PTUN Medan pada 9 Juli 2015 dan mengamankan uang 15.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp195 juta) dan 5.000 dolar Singapura (sekitar Rp45 juta) di kantor Putro.

Tindak pidana korupsi itu terkait dengan proses pengajuan PTUN di Medan oleh mantan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Sumatera Utara, Ahmad Lubis, atas terbitnya surat perintah penyelidikan dalam perkara penyalahgunaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, 2013 dan 2014.

Atas itulah, pemerintah provinsi Sumatera Utara pun mengajukan gugatan ke PTUN Medan dengan pemerintah provinsi menunjuk Gerry sebagai pengacara untuk melakukan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dengan UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Berdasarkan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN yang berhak menilai apakah aparat sipil negara melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam putusannya, Putro dan rekan menyatakan permintaan keterangan oleh jaksa kepada Lubis ada unsur penyalahgunaan kewewenangan.(Ant)

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo | Leave a comment