SINABUNG MASIH BERGOLAK, WARGA 15 DESA HARUS TETAP MENGUNGSI

Liputan6.com, Jakarta : Aktivitas Gunung Sinabung masih cukup tinggi, kegempaan masih didominasi gempa hybrid yang mengindikasikan pertumbuhan kubah lava masih berlangsung. Potensi erupsi disertai awan panas masih ada, meski intensitasnya menurun. Sejak Sabtu 8 Februari 2014 terjadi 2 kali erupsi dan beberapa kali guguran.

“Status masih Awas atau level IV, masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas pada radius 5 kilometer dari puncak kawah. Masa tanggap darurat diperpanjang hingga Sabtu 15 Februari 2014,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam pesan turlisnya, Minggu (9/2/2014).

Menurut Sutopo, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan warga di 15 desa dan 2 dusun untuk tetap mengungsi. Desa-desa yang warganya harus tetap mengungsi itu adalah Desa Mardinding, Perbaji, Selandi, Sukameriah, Guru Kinayan, Gamber, Berastepu, Bekerah, Simacem, Sukanalu, Kuta Tonggal, Sigarang-garang, Kuta Rakyat, Kuta Gugung, Kuta Tengah, Dusun Sibintun, dan Dusun Lau Kawar.

“Di luar desa tersebut dapat kembali ke tempat tinggal masing-masing dan beraktivitas di luar radius 5 kilometer dari kawah gunung,” terang Sutopo.

Sutopo menambahkan, Kepala BNPB Syamsul Maarif menginstruksikan agar persiapan pemulangan pengungsi dilakukan dengan baik dan bertahap. Pengungsi dari 17 desa di luar radius 5 kilometer yang boleh pulang sesuai rekomendasi PVMBG dan keinginan pengungsi harus disiapkan baik.

“Bupati Karo agar mengumpulkan Kepala Desa dan memberikan arahan. Tahap pertama pemulangan akan dilakukan bagi 4 desa, yaitu Desa Batu Karang, Rimo Kayu, Cimbang, dan Ujung Payung. Para KK atau pria dewasa diharapkan membersihkan rumah dahulu. Setelah itu keluarganya akan difasilitasi kepulangannya,” tutur dia.

Hingga saat ini, jumlah pengungsi mencapai 32.351 jiwa dari 9.991 kepala keluarga (KK), dan tersebar di 42 titik. Pengungsi berasal dari 32 desa dan 2 dusun. Kebutuhan dasar bagi pengungsi tercukupi dengan baik.

BNPB bersama Universitas Sumatera Utara (USU) dan Unimed juga menyelenggarakan bimbingan belajar bagi siswa SMP dan SMA menghadapi UN. “Kemendikbud telah memberikan bantuan peralatan sekolah, buku pelajaran dan Rp 19,23 milyar beasiswa bagi siswa SD, SMP, SMA, dan PT. Saat ini Disdik Karo sedang menyiapkan pendistribusian kepada siswa,” ujar Sutopo. (Eks/Ism)
sumber : liputan6

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

PENGUNGSI SINABUNG LEBIH DARI 32.000 ORANG

Medan – Pengungsi erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, hingga Sabtu (8/2) mencapai 32.351 orang atau 9.991 kepala keluarga dan mereka ditempatkan di 42 posko penampungan di Kabanjahe.

Koordinator Media Center Penanggulangan Bencana Sinabung Posko Kabanjahe, Johnson Tarigan ketika dihubungi dari Medan, mengatakan, jumlah pengungsi tersebut setiap hari terus bertambah.

Dia menjelaskan, 32.351 orang pengungsi Sinabung tersebut terdiri atas 12.090 laki-laki, 12.267 perempuan, 2.406 lansia, 231 ibu hamil, dan 1.294 bayi.

Johnson menambahkan Pemkab Karo sedang mencari lokasi posko penampungan yang baru, mengingat jumlah pengungsi akibat erupsi gunung Sinabung terus bertambah setiap hari.

Data yang diperoleh di Posko Utama Penanggulangan Bencana Sinabung di Kabanjahe, jumlah 32.351 orang pengungsi tersebut berasal dari 34 desa dan dua dusun di Kabupaten Karo.
sumber : beritasatu

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

POLANTAS AKAN TILANG MOBIL BAK TERBUKA YANG ANGKUT MANUSIA

Jakarta – Peristiwa kecelakaan lalulintas (laka lantas) maut yang terus berulang melibatkan kendaraan bak terbuka seperti truk di Pandegelang, Banten, Jumat (7/2) yang menyebabkan enam orang tewas membuat jajaran Polantas akan lebih meningkatkan tindakan tegas berupa tilang di lapangan.

Pasalnya kecelakaan sejenis yang melibatkan mobil terbuka juga pernah terjadi di Probolinggo, Jawa Timur pada 28 Desember lalu saat sebuah pick up menabrak truk yang menyebabkan 18 orang tewas.

“Jajaran sudah saya intruksikan untuk terus sosialiasi melarang mengangkut manusia di mobil bak dan pencegahan dengan penjagaan di lapangan bahkan dengan penindakan (tilang) terus ditingkatkan ,” kata Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto saat dihubungi Minggu (9/2).

Menurut jenderal bintang dua ini, semua pihak harus mau peduli terhadap keselamatan masing-masing. Kita semua harus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

“Minggu lalu saya juga bicara soal ini dihadapan para Dansat TNI AD se Indonesia pada Apel Dansat TNI AD,” jelasnya dimana kegiatan itu adalah bagian Gerakan Nasional (Gernas) Pelopor Keselamatan Berlalulintas.

Terkait kecelakaan truk yang terguling di tanjakan Banganga Jalan Menger-Caringin, Pandeglang, Jumat (7/2), Pudji melanjutkan truk mengalami rem blong.

“Saya cek ke Dir Lantas Polda Banten, truk ini (tak luput) dari pengawasan anggota di lapangan. Saat rombongan start sampai dengan TKP, truk melewati 1 pos polisi. Tapi jalanan menurun tajam, beban truk berat, sehingga rem tidak mampu menahan,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, truk tersebut mengangkut siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pandeglang yang rencananya akan berkemah di Pantai Carita.
sumber : beritasatu

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

SEANTERO DUNIA MENGETAHUI KABUPATEN KARO

Akibat erupsi gunung Sinabung, seantero dunia mengetahui termasuk di Indonesia Kabupaten Kabupaten Karo terletak di Provinsi Sumatera Utara dan juga karena kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Hyudoyono beserta rombongan berkunjung dan bermalam denga para pengungsi erupsi gunung Sinabung beberapa waktu yang lalu.

Tidak hanya itu, berbagai komunitas akhirnya mengetahui bahwa :

1. Ada suku Batak Karo yang berdiam di Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara.

2. Ada Bahasa Karo

3. Ada Kebudayaan Karo

4. Kota Kabanjahe adalah ibu Kota Kabupaten Karo.

5. Disamping gunung Sinabung juga mengetahui ada gunung Sib ayak yang lokasinya berdekatan

6. Bahwa Kabupaten Karo memiliki 4 (empat) gunung yaitu gunung Sinabung, Sibayak, Barus dan Sipiso-Piso yang dua terkahir bukan gung yang aktif akan tetapi tidak tertutup kemungkinan suatu saat akan aktif kembali.

7. Bahwa Kabupaten Karo di pimpin oleh seorang Bupati bernama DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.

8. Ada gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) yang berpusat di kota Kabanjahe.

9. GBKP berperan aktif menanggulangi sebagian pengungsi gunung S.inabung sebanyak 16 Posko dari 42 Posko yang ada yang menampung tidak kurang dari mencapai 32.351 orang atau 9.991 kepala keluarga dan mereka ditempatkan di 42 Posko Penampungan dari Update: 7 Februari 2014 Jumlah Pengungsi: 9.996 KK/32.355 Jiwa Laki: 12088,
Perempuan: 12264 , Kelompok Rentan; Lansia: 2401, Ibu Hamil: 222, Bayi: 1293 dari 34 desa yang berasal dari 4 (empat) Kecamatan Tiganderket, Payung, Simpang Empat dan Naman Teran. (Data Posko Tanggap Darurat)

10. GBKP pada hari pertama erupsi gunung Sinabung pada tanggal 15 September 2013 yang lalu secara darurat telah menyiapkan makan pagi untuk pengungsi tidak kurang dari 1.000 orang dengan menggunakan sebagian beras jatah dari yayasan YKPC Alpha Omega salah satu yayasan dibawah naungan GBKP yang bertugas untuk mengasuh, mencerdaskan, merehabilitasi dan memandirikan penyandang cacat sehingga dapat hidup lebih sejahtera dan dapat berperan ditengah-tengah masyarakat. (sumber : Pdt. Agustinus Purba,STh, MA).

11. GBKP telah memberikan bantuan sebesar Rp. 800.000,- / mahasiswa mulai dilakukan penyerahan secara simbolis pada hari Senin tangga 16 Desember 2013 Moderamen GBKP, Jalan Kapten Pala Bangun Kabanjahe kepada 339 mahasiswa anak korban pengungsi erupsi Sinabung tanpa mengenal atau membedakan agama dan kepercayaannya. Bantuan tersebut sampai hari ini dan beberapa bulan kedepan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran karena adanya bantuan/ partisipasi aktif masyarakat dengan mengirimkan bantuan uang tunai ke REKENING BENCANA GUNUNG SINABUNG, BNI Cab. Kabanjahe Kabupaten Karo SUMUT, an Benderhara Bencana Kristiani br Ginting/Agustinus Purba No.0201112446 dan ada juga diantar langsung Atau langsung di antar ke posko Induk GBKP di Kantor Klasis Kabanjahe .Contact Person : Pdt. Agustinus Purba,STh, MA di hp No. : 0813-8923-0725 (sumber GBKP).

12. Akan direlokasi 5 (lima) desa yang rawan korban erupsi gunung Sinabung yaitu desa : Sukameriah, Bakerah, Simacem, Sukanalu Teran dan Sigaranggarang . Untuk tahap pertama yang akan segera direlokasi tiga desa yakni Desa Sukameriah, Kecamatan Payung, Desa Bekerah dan Desa Simacem di Kecamatan Namanteran. Jumlah penduduk di tiga desa itu sebanyak 1.255 orang, yakni Desa Sukameriah 450 orang (137 kepala keluarga ), Desa Bekerah 338 orang (115 kepala keluarga), dan Desa Simacem 467 orang (137 kepala keluarga).

13. Ada 34 desa yang terkena erupsi gunung Sinabung di 3 (tiga) kecamatan yaitu (1). KEC. PAYUNG : 1. Ds. Sukameriah, 2. Ds. Guru Kinayan, 3. Ds. Selandi, 4. Ds. Cimbang, 5. Ds. Ujung Payung, 6. Ds. Payung, 7. Ds. Rimo Kayu dan 8. Ds. Batu Karang; (2). KEC. SIMPANG EMPAT : 1. Ds. Berastepu, 2. Dsn. Sibintun, 3. Ds. Gamber, 4. Ds. Kuta Tengah, 5. Ds. Jeraya, 6. Ds. Pintu Besi dan 7. Ds. Tiga Pancur; (3). KEC. NAMANTRAN : 1. Dsn. Lau Kawar; 2. Ds. Bekerah; 3. Ds. Simacem, 4. Ds. Kutarayat, 5. Ds. Sigaranggarang, 6. Ds. Naman, 7. Ds. Kuta Mbelin, 8. Ds. Kebayaken, 9. Ds. Kuta tonggal, 10. Ds. Sukanalu, 11. Ds. Kuta Gugung, 12. Ds. Gung Pinto dan
13. Ds. Sukandebi; (4). KEC. TIGANDERKET :
1. Ds. Tiganderket, 2. Ds. Mardinding, 3. Ds. Temberun, 4. Ds. Perbaji, 5. Ds. Kuta Mbaru dan 6. Ds. Tanjung Merawa.

Demikianlah untuk sementara yang diketahui Dunia akan Kabupaten Karo secara keseluruhan, atau masih ada tambahan silahkan anda sempurnakan. Salam sjaya dan tksima, admin.

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

KERAMBA JARING APUNG DONGKRAK EKONOMI MASYARAKAT HARANGGAOL

Keberadaan keramba jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba ternyata sangat berdampak positif bagi pertumbuhan masyarakat di sana terutama di Kecamatan Haranggaol, Kabupaten Simalungun. Status ekonomi yang tadinya golongan menengah ke bawah berubah menjadi golongan menengah ke atas. Bahkan, bisa dikatakan yang namanya kemiskinan hampir tidak ada lagi di sana.
Di era tahun 60″an, perairan Danau Toba sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Ikan mujair yang berlimpah menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat pinggiran Danau Toba. Sedangkan dari sungai-sungai yang ada di sana juga turut membantu perekonomian masyarakat setempat dengan banyaknya ikan yang terdapat seperti ikan kecil atau ikan kepala putih, ikan lele, ikan itok dan ikan mas yang dipelihara di sawah setelah panen padi selesai.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi pertanian, penggunaan pestisida dan insektisida mulai banyak digunakan petani, menyebabkan populasi ikan menurun tajam bahkan sangat susah ditemukan. Parahnya lagi, dengan beroperasinya kapal-kapal bermesin diesel dan pembuangan oli-oli bekas ke danau mempercepat rusaknya biota danau termasuk ikan-ikan.

“Sekitar tahun 1990-1996, itulah awal terpuruknya ekonomi masyarakat Danau Toba. Ikan mujair dan kaporas tidak lagi bisa diandalkan sebagai pemberi nafkah bagi keluarga di Danau Toba. Keberadaannya mulai langka. Danau Toba hanya menyisakan udang kecil dan ikan-ikan kecil yang jarang dikonsumsi masyarakat karena sulit ditangkap serta rasanya juga kurang enak,” ucap Ketua Asosiasi Keramba Jaring Apung Haranggaol, Gerhard Saragih ketika berbincang dengan MedanBisnis, akhir Januari lalu, di Hotel Niagara, Parapat.

Saat itu, Asosiasi Keramba Jaring Apung menggelar Seminar Bersama Budidaya Ikan Air Tawar Secara Lestari di Kawasan Danau Toba dengan menghadirkan peserta dari petani-petani ikan di kawasan Danau Toba.

Tidak hanya populasi ikan mujair yang berkurang, pertambahan jumlah penduduk juga menurut Gerhard berakibat terhadap menurunnya kepemilikan tanah/lahan pertanian. Mau tak mau, masyarakat mencari alternatif lain untuk bertahan hidup.

Maka sekitar tahun 1998, salah satu perusahaan pakan ikan memperkenalkan metode cara pemeliharaan ikan dengan sistem jaring apung. “Sejak itulah masyarakat terutama yang tidak memiliki lahan untuk berladang/bertani mulai beralih ke budidaya ikan yang disebut dengan keramba,” jelasnya.

Keramba yang mulai ditekuni masyarakat sebagai penghasilan baru lanjut Gerhard, menunjukan keberhasilannya. Bahkan, yang tadinya tidak berminat untuk menekuni budidaya ikan nila dan ikan mas melalui KJA tergoda setelah melihat hasil yang diperoleh sangat menggiurkan.

“Secara umum bisa dikatakan bisnis keramba telah berhasil mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Haranggaol dan sekitarnya dengan omset miliaran rupiah per bulan,” kata Gerhard.

Dampak nyata lainnya adalah aktivitas warga mulai padat dari yang tadinya nyaris tidak terlihat. “Kalau dulu, bapak-bapaknya banyak yang menghabiskan waktu di kedai kopi hanya untuk ngobrol tanpa arah dan tujuan yang jelas. Tapi, sekarang, mereka sibuk mengurusi ikan-ikannya di danau,” terangnya.

Dikatakan Gerhard, bangkitnya status soial ekonomi masyarakat Haranggaol dan sekitarnya disebabkan permintaan ikan yang signifikan dari masyarakat Sumatera Utara (Sumut).

Kesadaran masyarakat yang mulai tinggi akan kebutuhan protein membuat permintaan ikan terus meningkat dari bulan ke bulan bahkan dari tahun ke tahun.

“Itu juga yang membuat keberadaan KJA semakin banyak di Danau Toba. Di Haranggaol sendiri jumlah KJA milik masyarakat sudah mencapai sekitar 1.000 an unit,” aku mantan wartawan Suara Karya ini.

Dari jumlah tersebut, sedikitnya 50 ton ikan nila keluar setiap hari dengan daerah pemasaran Medan, Rantau Parapat, Tarutung, Balige dan lain sebagainya.

Ia sendiri memiliki KJA sebanyak 100 unit dengan ukuran KJA sekitar 5 x 5 meter. Dan, tiap unit KJA mampu menghasilkan ikan nila sekitar dua ton tiap kali panen. Dengan harga jual ikan nila saat ini Rp 21.000 per kg di keramba maka tiap KJA mampu menghasilkan sekitar Rp 42.000.000.

“Setelah potong biaya produksi dan ikan yang mati, rata-rata keuntungan bersih yang diperoleh petani ikan berkisar Rp 10 juta per lubang (KJA). Dengan masa budidaya sekitar enam bulan. Jadi, jelas margin yang diperoleh petani sangat-sangat membantu kami dalam perekonomian,” aku Gerhard yang telah memulai budidaya ikan sejak tahun 2004 lalu. ( junita sianturi)
sumber: medanbisnisdaily

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi AgriBisnis | Leave a comment

BANTUAN BIBIT BAGI PENGUNGSI SINABUNG BAKAL DIKAWAL KETAT

Jakarta – Program penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus dikawal ketat. Hal ini agar benar-benar dinikmati warga setempat dan tepat sasaran.

Anggota Komisi VIII DPR, Soemientarsi Muntoro, menegaskan hal itu untuk mengkritisi beberapa langkah penanganan yang mulai dilakukan BNPB.

“DPR mengawal penanganan erupsi Sinabung dan bencana lainnya di Indonesia. Penanganan yang sudah lamban, jangan ditambah lagi dengan realisasi yang meleset,” kata Soemientarsi Muntoro, di Jakarta, Sabtu (8/2).

Sejauh ini, BNPB berencana melakukan relokasi warga tiga desa yang berada di radius tiga kilometer dari puncak Sinabung. Total penduduknya mencapai 1.255 jiwa yang terdiri dari 389 KK.

Selain itu, juga akan memberikan 1500 ekor ayam, 800 ekor sapi, serta peralatan pertanian seperti hand tractor, cultivator, dan pompa air. Sedangkan bibit-bibit tanaman antara lain tomat, cabe, kubis, kentang, wortel, sawi, jeruk, dan kopi.

“BNPB sudah berjanji akan merealisasikannya secara bertahap. Distribusi bibit tanaman pada Februari, jagung Maret, sementara kopi dan jeruk April. Mengingat sekarang sudah Februari berarti BNPB harus melakukannya sesegera mungkin tepat waktu dan tepat sasaran,” lanjut Mien Muntoro, sapaan akrabnya.

Dia juga mengingatkan, pengadaan dan distribusi bantuan mesti dilakukan secara transparan dan jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Pelaksanaan oleh BNPB, Pemkab dan Pemprov dan kementerian terkait harus bersih. DPRD dan DPR RI pasti mengawasi dengan ketat,” tegas dia.

Lebih jauh, belajar dari bencana yang terjadi sepanjang Januari berupa erupsi, banjir dan longsor, menurut Mien Muntoro, pemerintah juga harus melakukan tindakan antisipasi. Tujuannya, supaya penangangan bencana tidak lagi cenderung represif.

“Secara khusus, Presiden SBY harus memasukkan antisipasi dan penanganan bencana sebagai prioritas dalam sisa akhir masa pemerintahannya. Lambannya penanganan Sinabung karena fokus SBY condong ke politik, ini yang harus diperhatikan,” ujarMien Muntoro.

Desakan adanya langkah antisipasi preventif didorong pula oleh peningkatan status 19 gunung api aktif dari normal menjadi waspada. Belasan gunung itu di luar tiga gunung yang berstatus siaga yaitu Karangetang, Rokatenda dan Lokon, serta Sinabung sendiri yang berstatus awas.

Menurut dia, status aktivitas vulkanik dan prakiraan cuaca ekstrem seperti potensi gelombang tinggi serta angin kencang, harus dipahami sebagai peringatan dini yang harus ditanggapi.

“Pemerintah harus lebih responsif, peka dan memiliki kesatuan gerak dalam menghadapi gelombang bencana. Presiden SBY harus membuktikan pemerintahannya memiliki skema penanggulangan situasi darurat,” tandas anggota Fraksi Hanura ini.
sumber : beritasatu

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

POLEMIK PANJANG LAHAN EKS BANDARA POLONIA

Ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan tahun 2011-2031 yang akan menjadikan eks Bandara Polonia sebagai pusat bisnis dan ruang terbuka hijau, dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62/2011 yang akan menjadikan eks Bandara Polonia sebagai pangkalan angkatan udara (pangkalan militer) sepertinya akan menjadi polemik yang berkepanjangan.
Mau dijadikan apa pun eks bandara, pihak-pihak terkait harus mempertimbangkan dan memperhatikan banyak hal. Diantaranya adalah tentang keberadaan bandara itu sendiri. Demikian kata Ketua Real Estate Sumut (REI) Sumut, Tommy Wisten, kepada MedanBisnis, di Medan, Sabtu (8/2).

“Kita harus melihat, apakah bandara masih dibutuhkan untuk pesawat militer? Lalu dengan padatnya hunian di sekitar, apakah cocok atau tidak. Ini harus digodok secara matang antara pihak-pihak terkait,” ucapnya.

Kalaupun eks bandara Polonia itu nantinya dijadikan Central Business District (CBD), atau ruang terbuka hijau (RTH), menurutnya, harus ada kepastian hukum. Juga harus dilihat lagi serta membenahi masalah-masalah yang ada seperti transportasi umum, infrastruktur,dan lainnya.

Dia juga berpendapat, dengan dipindahkannya bandara ke Kualanamu, sebenarnya menjadi peluang dan potensi yang besar untuk memajukan Kota Medan. Sebab perkembangan ekonomi tidak hanya berpusat di inti kota, namun semestinya juga merata ke seluruh daerah.

Hanya saya, sepengetahuan Tommy, yang menjadi persoalan adalah banyak pemikiran yang berbeda tentang pusat bisnis atau CBD. Padahal sebenarnya, Kota Medan ini telah ada yang namanya CBD seperti di kawasan Helvetia, pusat pasar, MTC, dan lainnya, jika konotasikan berdasarkan definisi pusat pasar.

Hanya saja, sambungnya, banyak yang memiliki pola pikir bahwa pusat bisnis itu adalah sebuah kawasan dengan konsep bangunan vertikal. Di sisi lain, jika memang dijadikan pangkalan militer, peraturan tentang tinggi bangunan harus digodok lagi. Bila perlu dilakukan perombakan agar diperbolehkan membangun lebih tinggi dari 45 meter.

“Kan pesawat militer tidak sebanyak dan tidak sebesar pesawat penumpang. Tapi intinya, mau di apapun eks bandara tersebut tidak masalah,” ungkapnya.

Lantas menurutnya pribadi, dari kacamata seorang pengembang dan arsitek, maka eks Bandara Polonia paling cocok dijadikan pusat bisnis, mengingat akan berdampak positif pada banyak orang. Tapi kalau dijadikan pangkalan militerTNI AU seperti sekarang ini, sarannya, ada tempat yang lebih cocok untuk itu, salah satunya di kawasan Serdang Bedagai.

Pendapat lainnya dari pihak yang mengetahui permasalahan peruntukkan eks Bandara Polonia, bisa disimak di Spektrum, halaman 3.(sri mahyuni).
sumber: medanbisnisdaily

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima | Leave a comment

POLONIAKU, POLONIAMU, POLONIANYA SIAPA?

Ketika berjalan menyusuri Bandara Polonia Medan yang kini berganti nama menjadi Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, langsung teringat pada aktivitas ketika bandara ini masih menjadi tempat landasan pesawat komersil.
Aktivitas Bandara Polonia ketika masih menjadi bandara komersil. Ada petugas di pintu masuk yang memberi karcis kepada semua kendaraan yang masuk ke area parkir umum bandara. Masuknya gratis memang, tapi begitu melewati pos pintu keluar, ada petugas yang mengutip Rp 1.000 kepada pengendara sepeda motor, dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat ke atas.

Masih terkenang bagaimana orang-orang barat dan mereka yang berperawakan Asia, lalu-lalang di halaman gedung paling depan. Di sana ada plang bertuliskan Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Luar Negeri.

Sedangkan terminal keberangkatan dan kedatangan dalam negeri, agak jauh ke belakang. Harus melewati area parkir kendaraan lebih dahulu. Mereka yang tak membawa kendaraan, pasti lumayan letih berjalan dari gerbang masuk sampai ke terminal ini. Apalagi kalau sambil menjinjing koper dan beberapa kardus ukuran air mineral, sebelum sampai ke gedung yang dituju, harus beberapa kali berhenti untuk menarik nafas sejenak.

Namun sekarang semua aktivitas tersebut sudah beralih ke Kualanamu International Airport (KNIA), di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Deliserdang. Sekitar 40 km di luar Medan. 25 Juli 2013, Bandara Polonia pensiun sebagai landasan komersil. Papan namanya berganti jadi “Komando Operasi TNI AU I Pangkalan TNI AU Soewondo”.

Tidak terasa memang, hingga kini 90 tahun sudah Polonia beroperasi sebagai tempat terbang dan mendaratnya pesawat, sejak pesawat Fokker asal Belanda mendarat pertama kali di lapangan pacuan kuda di sekitar Medan pada 1924. Tapi kalau pertama kalinya cikal-bakal Bandara Polonia didarati pesawat, yakni pada 1928, saat datang pesawat KNILM dari Belanda.

Meski sekarang menjadi pangkalan militer TNI AU, namun jika dilihat kondisi bangunannya tidak banyak yang berubah kala masih disebut Bandara Polonia. Hanya saja suasananya tidak lagi seramai tahun sebelumnya.

Saat MedanBisnis melewati pintu masuk Lanud Soewondo yang tanpa ada penjaganya, beberapa hari lalu, suasana lengang kental terasa. Namun tampaknya ada satu pemandangan yang memberi kesan hidup.

Ya, di area yang dulunya tempat parkir, kini banyak didirikan tempat jualan kuliner. Nama lokasi “foodcourt” bertenda plastik itu disebut Warung Kopi Parkiran Polonia (Warkop Parpol).

Ada sekitar 20-an warung menyediakan berbagai jenis makanan. Saat MedanBisnis menyambangi lokasi itu jelang sore hari, beberapa pedagangnya terlihat sedang bersiap-siap membuka warungnya.

Salah seorang pedagang nasi kari yang tak mau disebutkan namana, mengatakan, ia dan beberapa rekannya sudah 2,5 bulan berdagang di lokasi ini. Mereka yang ingin berdagang di sini harus membayar sekitar Rp 3.750.000, kepada pihak pengelola untuk mendapat stand berjualan. Kemudian tiap bulannya pedagang diwajibkan membayar iuran sewa tempat sebesar Rp 500.000, serta Rp 200.000 ribu untuk keperluan air, listrik dan kebersihan.

Dia bilang, Warkop Parpol biasanya ramai pengunjung pada akhir pekan, seperti hari Sabtu dan Minggu. Seperti baru-baru ini, sebutnya, pernah digelar event musik dan balapan kendaraan di Polonia. Kegiatan seperti itu sangat membantu usahanya, warung nasinya jadi ramai disinggahi pembeli.

Diributkan dan Diperebutkan
Terlepas dari tempat kuliner tersebut, meski eks Bandara Polonia kini dijadikan salah satu Markas TNI AU, namun karena letaknya berada di kawasan strategis Kota Medan, membuat eks bandara komersil yang luasnya sekitar 200 hektare itu kini diributkan dan diperebutkan banyak pihak.

Pemerintah Kota Medan misalnya, menegaskan bahwa lahan bekas Bandara Polonia akan dijadikan menjadi Central Business District (CBD). Pembangunan komplek bisnis di lahan tersebut sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031.

Dalam Perda tersebut, pada pasal 33 ayat 2 poin J disebutkan bahwa CBD Polonia mencakup kawasan bekas Bandara Polonia dan kawasan sekitarnya. Sebelumnya, dalam poin I pasal itu disebutkan bahwa Kawasan Garden City Polonia mencakup kawasan Jalan Sudirman, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro.

Dalam Perda itu juga disebutkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung CBD Polonia. Pada pasal 18 ayat 1 poin D dikatakan bahwa akan dibangun Terminal Tipe B di CBD Polonia. Di pasal 17 ayat 2 poin P dituliskan bahwa direncanakan dibangun ruas jalan layang/tol dari Komplek CBD Polonia ke Jalan Tol Belmera. Lainnya di pasal 43 ayat 3 disebutkan bahwa perkantoran pemerintahan ditetapkan di CBD Polonia dan sekitarnya.

Lain lagi menurut Pemprovsu. Melalui sidang Paripurna DPRD Sumut tahun lalu, menetapkan 25 hektare dari 144 hektare kawasan eks Bandara Polonia menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumut mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan 9 September 2013. Usulan itu tercantum pada Pasal 29 ayat (22) huruf (f) Perda RTRW yang masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Baik Perda Nomor 13 Tahun 2011, maupun Perda Provsu tentang RTRW tersebut, seolah jadi tak berarti apa-apa apabila dihadapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKW) Mebidangro. Peruntukan lahan di Mebidangro harus sesuai pasal 145 Perpres No 62. Kemudian pada pasal 146 disebutkan tidak diperbolehkan merubah peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan Perpres.

Sejumlah pihak lantas menilai, ada beberapa pasal di RTRKW Mebidangro yang merugikan dan bertentangan dengan RTRW kabupaten/kota, antara lain untuk RTRW Kota Medan yakni pembangunan central businis distric (CBD) di Polonia. Sebab, sesuai RTRKW Mebidangro, Bandara Polonia Medan masih tetap dipergunakan.

RTRKW Mebidangro juga membatasi pembangunan gedung tinggi di Kota Medan, tidak diperbolehkan mengubah fungsi lahan sekitar kawasan Bandara Polonia Medan. Artinya peruntukan lahan di Mebidangro harus sesuai pasal 145 Perpres No 62. Kemudian pada pasal 146 disebutkan tidak diperbolehkan merubah peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan Perpres.

Perpres bukan harga mati. Ini kata sejumlah pihak yang kurang setuju. Menurut mereka, mengingat ada beberapa pasal di Perpres itu yang merugikan daerah di Mebidangro, tentu bisa dilakukan judicial review oleh individu yang dirugikan, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, badan hukum dan clas action.(wina vahluvi)
sumber: medanbisnisdaily

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima | Leave a comment

MANTAN KASATPOL PP SUMUT DAN BENDAHARA DIADILI

Medan ( Berita ) : Terdakwa Anggiat Hutagalung mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Sumatera Utara dan Bendahara Paian Sipahutar diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat [07/02], karena kasus dugaan korupsi dana pengelolaan anggaran 2012 sebesar Rp4,8 miliar.

Sidang kasus korupsi itu dipimpin Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Lebanus Sinurat,SH, dan Hakim Anggota, Agus Setiawan,SH, dan Ahmad Derajat,SH.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Medan, Maya dalam dakwaannya menyebutkan, perbuatan tindak pidana korupsi dilakukan kedua terdakwa Anggiat dan Paian pada pengelolaan anggaran langsung dan tidak langsung di Satpol PP Pemprov Sumut pada Tahun Anggaran 2012.

Menurut JPU, kelebihan belanja pegawai Rp90 juta, dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak dibayarkan ke PNS Satpol PP sebesar Rp 19 juta, sisa anggaran pembayaran honor senilai Rp3,2 miliar, dan sisa belanja tidak terduga Rp129,2 juta.

Selain itu, kata JPU, ditemukannya bukti transfer dari bendahara Paian Sipahutar kepada Kasatpol PP Anggiat Hutagalung senilai Rp70 juta, biaya perjalanan dinas ganda dan biaya makan tidak dibayarkan serta pungutan pajak yang tidak disetor senilai Rp210 juta.

“Kedua terdakwa tersebut, dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” kata Maya.

Kuasa hukum terdakwa Anggiat Hutagalung dan Paian Sipahutar, Ahmad Dahlan Hasibuan,SH, mengatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau tangkisan atas dakwaaan yang telah disampaikan JPU.

Namun, menurut Dahlan, akan mengajukan pledoi atau pembelaan nantinya pada pembacaaan tuntutan terhadap kedua terdakwa, Anggiat Hutagalung dan Paian Sipahutar. “Pada sidang hari ini (Jumat, 7/2) tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU,” ujar Pengacara/Advokat.

Sidang kasus korupsi tersebut, dilanjutkan Jumat mendatang (14/2) untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi-saksi.

Pantauan pada sidang tersebut, terdakwa Anggiat Hutagalung mengenakan kemeja batik berwarna coklat dan celana coklat dan begitu juga Paian Sipahutar mengenakan kemeja batik warna hijau, serta celana biru dongker. Kedua terdakwa tersebut kelihatan termenung mendengar dakwaan JPU dari Kejari Medan. (ant)
sumber: beritasore

Posted in Berita | Leave a comment

PEMBEBASAN CORBY TIDAK RENDAHKAN MARTABAT HUKUM

Jakarta ( Berita ) : Pembebasan Bersyarat untuk terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby, tidak menunjukkan Indonesia sebagai negara yang lemah secara hukum serta tidak merendahkan martabat bangsa, kata Menkum-HAM Amir Syamsuddin di Jakarta, Jumat [07/02].

Meski tidak menyebut nama Corby secara langsung, Amir mengatakan jika terpidana asal Negeri Kangguru itu termasuk dalam 1.291 orang terpidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

“Kami menelaah 1.725 Pembebasan Bersyarat, agar diketahui bahwa pembebasan itu diberikan setiap ada narapidana yang jatuh tempo sehingga mendapatkan hal itu,” katanya.

Menurut dia pembebasan Bersyarat ini bukan kebijakan atau kemurahan, itu adalah hak yang diatur dalam peraturan dan sejalan dengan seluruh rangkaian aturan yang ada. Menurut Kemenkumham, PB itu sesuai dengan PP 32/99 yang telah direvisi dengan PP 28/2006.

Dalam peraturan tersebut, Pembebasan Bersyarat dapat diberikan selama seorang narapidana memiliki catatan berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak adanya catatan Register F, yaiu catatan pelanggaran tata tertib dan hukuman disiplin selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. (ant)
sumber: beritasore

Posted in Berita, Berita Pilihan | Leave a comment