SOAL BABI PANGGANG KARO, PEMKAB TAK PEDULI ULTIMATUM FPI CS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menyatakan tidak peduli dengan ultimatum sejumlah ormas Islam yang memaksa pemerintahan daerah setempat segera menutup rumah makan Babi Panggang Karo (BPK) dalam waktu 3 x 24 jam.

“Kita kan pemerintah, punya wibawa. Mana bisa pemerintah diultimatum ormas,” kata Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemkab Deliserdang, Haris Binar Ginting, saat dihubungi Batakgaul.com, Selasa (26/7).

Haris mengatakan, tanpa adanya desakan Front Pembela Islam (FPI) cs pun, Pemkab Deliserdang memang ingin menata kawasan perkotaan sesuai Perbup Nomor 68 Tahun 2016.

“Perbupnya memang mengatur kawasan itu hanya untuk makanan halal,” ujar dia.

(BACA JUGA: FPI Protes Babi Panggang Karo, Josua Siregar Surati Jokowi)
FPI demo kantor Pemkab Deliserdang/facebook

Nantinya, kata dia, kawasan akan ditata dengan sistem zona. Wilayah mana yang boleh makanan nonhalal dan mana yang tidak.

“(Wilayah) Timbangan ke atas itu boleh, karena banyak komunitas Kristen. Sementara yang dekat kantor bupati tidak boleh,” kata Haris.

Haris mengatakan, pihaknya tidak akan mengusir penjual makanan nonhalal di kawasan halal, jika mereka mau mengubah dagangannya menjadi makanan halal.

“Tentu kita dituntut untuk menata itu dengan saling menghormati,” ujarnya.

Namun sebaliknya, Haris menjamin, akan menutup rumah makan yang masih menjual makanan nonhalal di kawasan halal, karena mengganggu orang lain yang pantang terhadapnya.

(BACA JUGA: Ini Alasan FPI Cs Ingin Babi Panggang Karo di Jalinsum Ditutup)

Ditanya kapan target sterilisasi makanan nonhalal di kawasan halal itu, Haris menjawab, “Kita tidak ada target, secepatnya lah.”

Lebih jauh, Haris menegaskan, persoalan ini bukanlah masalah agama atau etnis.

“Ini soal penataan,” tegas Haris.

(BACA JUGA: Heboh! Perempuan Berkerudung Jual Nasi Uduk Babi di Mal Jakarta)

Seperti diberitakan, Sejumlah ormas Islam, termasuk Front Pembela Islam (FPI), akan menutup paksa rumah makan Babi Panggang Karo (BPK) di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan-Lubukpakam, Sumatera Utara.

Ancaman FPI cs ini dilancarkan jika Pemkab Deliserdang tidak mengindahkan tuntutan mereka agar rumah makan non-halal tersebut ditutup dalam waktu 3x 24 jam, setelah unjuk rasa pada Jumat (22/7) lalu.
sumber: batakgaul

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

APA KATA ALKITAB MENGENAI HUKUMAN MATI? APAKAH ALKITAB MEMBERI KITA OTORITAS UNTUK MENGHUKUM MATI ORANG?

Pertanyaan:

Apa kata Alkitab mengenai hukuman mati? Apakah Alkitab memberi kita otoritas untuk menghukum mati orang?

Jawaban:

Hukum Perjanjian Lama memerintahkan hukuman mati untuk berbagai perbuatan: pembunuhan (Keluaran 21:12), penculikan (Keluaran 21:16), hubungan seks dengan binatang (Keluaran 22:19), perzinahan (Imamat 20:10), homoseksualitas (Imamat 20:13), menjadi nabi palsu (Ulangan 13:5), pelacuran dan pemerkosaan (Ulangan 22:4) dan berbagai kejahatan lainnya.

Namun, Allah seringkali menyatakan kemurahan ketika harus menjatuhkan hukuman mati. Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan, namun Allah tidak menuntut supaya nyawanya diambil (2 Samuel 11:1-5; 14-17; 2 Samuel 12:13). Pada akhirnya, semua dosa yang kita perbuat sepantasnyalah diganjar dengan hukuman mati (Roma 6:23). Syukur kepada Allah, Allah menyatakan kasihNya kepada kita dengan tidak menghukum kita (Roma 5:8).

Ketika orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang wanita yang tertangkap basah sedang berzinah dan bertanya kepadaNya apakah wanita itu perlu dirajam, Yesus menjawab “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu” (Yohanes 8:7).

Ini tidak boleh diartikan bahwa Yesus menolak hukuman mati dalam segala hal. Yesus hanya mengungkapkan kemunafikan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus untuk melanggar Hukum Perjanjian Lama … mereka sama sekali tidak peduli dengan wanita yang akan dirajam itu (di mana laki-laki yang tertangkap basah dalam perzinahan itu?).

Allah sendiri yang menetapkan hukuman mati: “Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri” (Kejadian 9:6).

Yesus akan mendukung hukuman mati dalam kasus-kasus lain. Yesus juga menunjukkan anugerah ketika hukuman mati seharusnya dijatuhkan (Yohanes 8:1-11). Rasul Paulus juga mengakui kuasa dari pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati, ketika dibutuhkan (Roma 13:1-5).

Ya, Allah mengijinkan hukuman mati. Namun, pada saat bersamaan, Allah tidak selalu menuntut hukuman mati. Kalau begitu bagaimana seharusnya pandangan orang Kristen terhadap hukuman mati?

Pertama-tama, kita mesti mengingat bahwa Allah sendiri yang telah menetapkan hukuman mati melalui FirmanNya, Karena itu, menjadi kesombongan jika menganggap kita mampu menetapkan standar yang lebih tinggi dariNya atau bisa lebih bermurah hati dariNya.

Allah memiliki standar yang paling tinggi dan suci dari semua makhluk karena Dia sempurna adanya. Standar ini berlaku bukan hanya untuk kita namun juga untuk diriNya. Karena itu, Dia mengasihi secara tak terbatas, dan memiliki belas kasihan yang tak terbatas.

Kita juga melihat bahwa murkaNya tanpa batas, dan semua ini terjaga dengan seimbang.

Kedua, kita harus mengenali bahwa Allah telah memberi pemerintah otoritas untuk menentukan kapan hukuman mati pantas dijatuhkan (Kejadian 9:6, Roma 13:1-7). Justru tidak alkitabiah mengklaim bahwa Allah menentang hukuman mati dalam segala hal.

Orang Kristen tidak boleh bergembira ketika hukuman mati dilaksanakan, namun pada saat bersamaan, orang Kristen juga tidak sepantasnya melawan hak pemerintah untuk mengeksekusi pelaku-pelaku kejahatan yang paling kejam.
sumber: gotquestions

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

KEMLU RI: HUKUMAN MATI TAK LANGGAR HUKUM INTERNASIONAL

“Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan rezim hukum internasional. hukuman mati merupakan bagian dari penegakan hukum di Indonesia.”

JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah menjadi sorotan organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional terkait rencana pelaksanaan hukuman mati terhadap 14 narapidana kasus narkotik pekan ini. Mereka menuntut kembali penghapusan hukuman mati di Indonesia.

Dalam jumpa pers mingguan di kantornya, Kamis (28/7), juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir memastikan hukuman mati tidak bertentangan dengan rezim hukum internasional. Dia menambahkan hukuman mati merupakan bagian dari penegakan hukum di Indonesia.

“Kita perlu tegaskan hukuman mati itu tidak bertentangan dengan rezim hukum internasional. Di Indonesia hukuman mati masih merupakan bagian dari hukum positif berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hak hidup diatur dalam Undang-undang Dasar 1945,” ujarnya.

Eksekusi mati pekan ini merupakan gelombang ketiga setelah tahap pertama dilaksanakan April 2015 dan periode kedua Januari tahun ini. Jaksa Agung H.M. Prasetyo memastikan 14 narapidana, termasuk empat warga negara Indonesia, bakal dieksekusi dalam gelombang ketiga.

Sebanyak 14 narapidana akan dieksekusi itu adalah Ozias Sibanda (Zimbabwe), Obina Nwajagu bin Emeuwa (Nigeria), Fredderik Luttar (Zimbabwe), Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), Freddy Budiman (Indonesia), Agus Hadi (Indonesia), Pujo Lestari (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Merry Utami (Indonesia), Michael Titus Igweh (Nigeria), Okonkwo Nongso Kingsley (Nigeria), dan Eugene Ape (Nigeria).

Arrmanatha menjelaskan penegakan hukuman mati diperlukan karena peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat menyebarluas. Indonesia juga tidak lagi sekadar menjadi negara transit, namun telah menjadi sasaran perdagangan narkotik.

Mengutip data dari Badan Narkotika Nasional, Arrmanatha menjelaskan di Indonesia 40-50 orang sehari meninggal akibat narkotika. Masalah narkotika menyebabkan kerugian negara Rp 63,1 triliun per tahun, dan mengakibatkan 4,1 juta orang menjadi pecandu narkotika.

Arrmanatha menekankan semua hak hukum dan proses hukum terhadap 14 narapidana mati kasus narkotika sudah diberikan.

“Hak-haknya sudah diberikan semuanya dan ini merupakan last result. Juga harus ditekankan targetnya adalah bandar, pengedar, bukan pengguna. Untuk konteks pengguna, kita melakukan rehabilitasi,” kata Arrmanatha.

Arrmanatha memastikan pemerintah sudah memberitahu pihak keluarga dan kantor perwakilan diplomatik dari semua narapidana asing terkait rencana pelaksanaan hukuman mati pada minggu ini.

Sebelumnya, kepala urusan hak asasi manusia PBB telah mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana eksekusi terhadap 14 orang atas kejahatan narkoba itu. Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra’ad Al Hussein menyatakan keprihatinannya atas kurangnya transparansi dan ketaatan akan jaminan peradilan yang adil. Ia mendesak pemerintah Indonesia agar memberlakukan moratorium hukuman mati. [fw/lt]
sumber: voaindonesia

Posted in Berita | Leave a comment

PEMERINTAH TOLAK DESAKAN PBB, UNI EROPA UNTUK HENTIKAN EKSEKUSI

“Pihak berwenang telah mulai memperketat keamanan di penjara tersebut beberapa hari yang lalu, dengan lebih dari 1.000 polisi dikirim ke Cilacap dan Nusakambangan.”

CILACAP — Pemerintah dengan segera menolak desakan dari kepala urusan hak asasi manusia PBB dan Uni Eropa untuk menghentikan rencana mengeksekusi 14 orang atas kejahatan narkoba, di tengah persiapan yang meningkat di pulau Nusakambangan tempat para terpidana hukuman mati ditempatkan.

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra’ad Al Hussein mengatakan ia “sangat prihatin” atas kasus-kasus hukuman mati yang kurang transparan dan patuh pada hak atas peradilan yang adil, termasuk hak untuk banding.

Ia mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera memberlakukan moratorium atas hukuman mati.

Serangkaian ambulans yang membawa peti mati tiba Kamis pagi (28/7) di Cilacap, Jawa Tengah, kota pelabuhan yang tedekat dengan Nusakambangan, tempat eksekusi terhadap terpidana hukuman mati, yang sebagian besar adalah warga negara asing dengan kasus narkoba, akan dilakukan oleh regu tembak.

Pihak berwenang telah mulai memperketat keamanan di penjara tersebut beberapa hari yang lalu, dengan lebih dari 1.000 polisi dikirim ke Cilacap dan Nusakambangan.

Pemerintah belum mengeluarkan daftar resmi siapa saja yang akan dieksekusi namun Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Rabu (27/7), mengatakan bahwa 14 orang akan dihukum mati.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, yang terlibat dalam beberapa kasus hukuman mati tersebut, telah menyebarkan nama-nama yang termasuk empat orang Indonesia, enam warga Nigeria, dua orang Zimbabwe, seorang warga India dan satu orang Pakistan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengatakan telah menganggarkan dana untuk melakukan sampai 16 eksekusi tahun ini.

Uni Eropa mengatakan bahwa hukuman mati itu merupakan penyangkalan yang tidak dapat diterima terhadap harga diri manusia dan menyerukan Indonesia agar “mempertimbangkan untuk bergabung dengan komunitas dari lebih dari 140 negara yang telah menghapus hukuman mati atau telah mengadopsi moratorium.”

Muhammad Rum, juru bicara Kejaksaan Agung, mengatakan eksekusi-eksekusi tersebut adalah “implementasi hukum positif” dan tidak akan ditunda atau dihentikan. Semua kasus telah melalui proses hukum yang panjang termasuk naik banding, ujarnya. “Mereka telah diberikan kesempatan di semua tahap.”

Pemerintah Indonesia mengatakan hukuman mati perlu dilakukan untuk kejahatan narkoba karena negara ini menghadapi epidemi narkoba, yang terutama berdampak pada anak-anak muda. Namun para pengkritik mengatakan hukuman mati tidak efektif dalam menghambat peredaran narkoba dan beberapa pihak juga mempertanyakan akurasi data pemerintah mengenai penyalahgunaan narkoba.

Eksekusi ini merupakan gelombang ketiga di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, yang sebelumnya memiliki janji kampanye untuk meningkatkan hak asasi manusia. Pemerintahannya dalam dua tahun telah mengeksekusi lebih banyak orang dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Empat belas orang dihukum mati tahun lalu.

Para pengacara dan kelompok-kelompok HAM telah mempertanyakan legitimasi vonis-vonis dalam beberapa kasus narkoba, termasuk terhadap warga Pakistan Zulfikas Ali, warga Indonesia Merri Utami dan orang Nigeria Humphrey Jefferson.

Dari Lahore, saudara perempuan Ali, Humaira Bibi, hari Rabu mengajukan permohonan yang emosional kepada pemerintah Indonesia untuk mengampuni saudaranya yang sedang sakit itu.

Justice Project Pakistan, sebuah kelompok yang memberikan bantuan hukum gratis, mengatakan bahwa para diplomat Pakistan mencoba menyelamatkan Ali namun sekarang diperlukan representasi dari presiden atau perdana menteri Pakistan. Lembaga itu mengatakan bahwa polisi Indonesi amenggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari Ali, yang ditahan November 2004.

Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj mengatakan di Twitter bahwa pemerintahannya sedang melakukan “upaya terakhir” untuk menyelamatkan Gurdip Singh.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak melakukan eksekusi antara 2009 dan 2012, namun melakukannya tahun 2013.

Secara global, China diyakini sebagai negara dengan tingkat eksekusi tertinggi namun tidak pernah mengeluarkan angka pasti. Amnesty International memperkirakan beberapa ribu orang dieksekusi di China setiap tahun. Dari lebihd ari 1.600 eksekusi yang diumumkan kepada publik tahun lalu, Amnesty mengatakan hampir 90 persen diantaranya ada di tiga negara: Arab Saudi, Pakistan dan Iran. [hd]
sumber: voaindonesia

Posted in Berita | Leave a comment

KELUARGA TERPIDANA MATI DIMINTA SIAP-SIAP KAMIS MALAM

Jakarta (ANTARA News) – Kejaksaan Agung meminta keluarga terpidana mati untuk siap-siap pada malam ini, demikian kuasa hukum terpidana mati Warga Negara Nigeria Humprey Ejike, Ricky Gunawan.

“Yang ada hanya diberitahukan kepada keluarga, Nanti siap-siap ya, dan saya juga standby sampai malam?” katanya di Jakarta, Kamis malam.

Ia mengaku soal kepastian pelaksanaan eksekusi sendiri dirinya tidak tahu karena Kejagung sendiri belum menyampaikan secara pasti kendati terpidana mati sudah berada di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Dikatakan, proses eksekusi berjalan tidak transparan karena sejak Senin pagi pihaknya menunggu kepastian dari Kejagung.

“Nah, dari Senin pagi itu sampai sekarang prosesnya tidak transparan, semua berjalan senyap. Tak ada kejelasan,” katanya.

Yang ada, kata dia, pihak keluarga diminta untuk bersiap-siap malam ini. “Tahun lalu kita juga mendampingi, ada briefing di malam sebelumnya,” tegasnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman mati kepada Humphrey pada 2003 atas kepemilikan heroin seberat 1,7 kilogram.

Di dalam penjara, Humprey tetap menjalankan usaha dagang narkoba hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menangkapnya pada tahun 2012.(Ant)

Posted in Berita | Leave a comment

MEDAN SIAGA 1 !!! INI MEDAN BUNG – TAK GENTAR RIBUAN WARGA BATAK AKAN TURUN KE MEDAN HADAPI KASUS LARANGAN BPK

Kasus BPK ( Babi Panggang Karo ) yang baru-baru ini dilarangan pengizinan rumah makannya menjadi konflik yang belum terselesaikan , larangan tersebut tentu saja membuat para pengamut kristiani terutama warga karo / batak terus bertanya apa yang salah dengan gaya kehidupan mereka yang memang sudah lama berjalan.

Paham Sebayang , yang merupakan Ketua DPP Pemuda Merga Silima ( PMS ) Sumut mengatakan jika kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan , namun Simsu Bukit berbicara lain , jika mereka siap mengarahkan warga suku karo yang mencapai puluh ribuan untuk turun kejalan dan menentang keras kebijakan tersebut.

“Jangan hanya akibat ulah segelintir Ormas dan antek-anteknya, izin RM BPK Tesalonika dicabut. Apabila RM BPK Tesalonika ditutup secara sepihak, kita dan puluhan ribu anggota siap turun ke Kabupaten Deliserdang untuk menuntaskan masalahnya,” kata Paham kepada Sora Sirulo kemarin

Masyarakat BATAK terkusus masyarakat karo merasa sangat terhina dan dilecehkan oleh salah satu ormas ke agamaan yang beberapa waktu lalu melakukan unjuk rasa menuntut BPK ditutup.

Berbagai reaksi keras pun langsung bermunculan di media sosial dan di warung2 kopi ,Lapo tuak, tempat dimana biasa masyarakat karo ber interaksi, berbagai kalangan masyarakat karomengutuk keras tindakan ormas tersebut. Beberapa pemuda karo mengaku di media sosial cukup emosi dengan tindakan ormas tersebut, dia menambahkan bahwa di deli serdang suku karo bukan pendatang dan BPK adalahmakanan khas karo yang sudah turun-temurun ada.

Pemuda karo baik yang ada di deli serdang, pancur batu sekitarnya, kota medan dan pemuda karo dari Tanah karo simalem mengaku sangat-sangat siap untuk melibas gerombolan ormas yang merusak tatanan keberagaman yang selama ini sudah terjalin mesra. Pemuda karo dan pemuda batak lainya siap mempertahankan makanan khas karo, mereka mengatakan tidak boleh ada yang mengganggu tradisi kami.

Kota Medan tentu saja menjadi salah satu pusat berkumpulnya warga karo jika terjadi penolakan yang tidak di inginkan , dan ini semua bisa berdampak buruk pada warga-warga setempat , untuk itulah kita harus tetap berhati-hati dan memastikan kasus ini bisa terselsaikan secara kekeluargaan.
sumber: beritaonline

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

PULUHAN RIBU WARGA KARO SIAP DIKERAHKAN LINDUNGI BABI PANGGANG KARO

IMANUEL SITEPU-MEDAN. Bila Simsu Bukit mengatakan akan mengerahkan warga Suku Karo untuk menggeruduk (ngugur) Kantor Bupati Deliserdang, sedikit beda dengan yang dilontarkan oleh Ketua DPP Pemuda Merga Silima (PMS) Sumut, Paham Sebayang.

Paham Sebayang menyebutkan kisaran jumlahnya. Menurut Sebayang mergana ini, jika Pemkab Deliserdang jadi mencabut izin RM BPK (Babi Panggang Karo) Tesalonika, pihaknya akan menurunkan puluhan ribu massa untuk menggelar aksi.

“Jangan hanya akibat ulah segelintir Ormas dan antek-anteknya, izin RM BPK Tesalonika dicabut. Apabila RM BPK Tesalonika ditutup secara sepihak, kita dan puluhan ribu anggota siap turun ke Kabupaten Deliserdang untuk menuntaskan masalahnya,” kata Paham kepada Sora Sirulo kemarin [Minggu 24/7].
sumber: sorasirulo

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

FPI PROTES BABI PANGGANG KARO, JOSUA SIREGAR SURATI JOKOWI

Protes sejumlah ormas Islam, termasuk Front Pembela Islam (FPI), atas berdirinya rumah makan Babi Panggang Karo (BPK) di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, banyak ditentang keras.

Josua Siregar, salah satu penentang, bahkan menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam tulisan terbukanya di grup Facebook ‘Kumpulan Batak Sedunia’, Josua menyebut FPI adalah biang keonaran.

“Bubarkanlah FPI itu pak. Please pak, biar enak dulu Bhineka kita seperti sediakala pak,” tulis Josua dalam postingan 23 Juli 2016 yang sudah dibagikan ratusan orang.

(BACA JUGA: Lapo Batak Justru Laris Manis di Bulan Puasa)
Demo FPI dkk protes rumah makan BPK/Facebook

Seperti diberitakan, usai salat Jumat (22/7), ratusan anggota dan simpatisan ormas Islam, termasuk FPI, menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Deliserdang.

(BACA JUGA: Heboh! Perempuan Berkerudung Jual Nasi Uduk Babi di Mal Jakarta)

Dalam orasinya, ratusan orang berpakaian putih-putih ini menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menutup rumah makan BPK yang berada di sekitar kantor Bupati Deliserdang maupun di Jalinsum. Mereka memberi tenggat waktu kepada Pemkab selama 3 hari ke depan.

Berikut surat terbuka lengkap Josua Siregar untuk Presiden Jokowi:

SURAT TERBUKA BUAT PAK JOKOWI

HORAS Pak JOKOWI

Namaku Josua Siregar pak. Asalku Medan, Sumatera Utara. Batak aku Pak. Dulu waktu Pilpres aku sempat jadi relawan Bapak jugak Pak. he-he-he.

Tapi bukan berarti ngadu-ngadu aku ini ya Pak. Gini pak, yang ku tahu udah ratusan tahun kota medan ini ada berbagai suku dan agama dan kami slalu damai2 ajanya antar umat beragama pak..tapi kini sejak ada FPI agak ribut-ribut kali jadinya kutengok semua Pak.

Aku agak sakit kali kepalaku liat aksi FPI akhir-akhir ini lha Pak. Serius. Kok makin aneh-aneh ku tengok orang-orang ini Pak. Rumah makan pun didemo.

Orang ini kurang kerjaan atau memang itu kerjaannya ya Pak?? Itu kan tempat orang carik makan dan itu rumah makan khas KARO pulak Pak. Kebetulan salah satu makanan favoritku juga pak. Tapi yang jadi masalah bukan karena makanan favoritku Pak.

Aku khawatirnya gini pak. Jangan pulak nanti terpancing emosi anak medan itu kan. Yang kutakutkan pulak sampek demo orang FPI ini ke TOBA sana, terus dilarang-larang orang BATAK makan saksang.

Nah, kalok itu sampe terjadi pak yah pasrah aja la kita pak. Tau la bapak kek mana kami Batak ini. Nanti kalok sampek FPI larang BATAK makan saksang kami gak akan tanya APA yang akan kami makan pak. Tapi yang akan jadi pertanyaan SIAPA yang akan kami makan???

Jangan pulak FPI ini jadi korban nanti kan pak. Itulah yang agak kukhawatirkan Pak. Jadi KUMOHON dengan sangat BAPAKKU JOKOWI YANG kami sayangi dan kami cintai.

Bubarkanlah FPI itu pak. Pliss Pak. Biar enak dulu BHINEKA kita seperti sediakala Pak… Mauliate Pak. HORAS

(Tanda baca dan salah ketik dalam surat aslinya telah diperbaiki tanpa mengubah substansi)
sumber: batakgaul

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

FPI PROTES BABI PANGGANG KARO, JOSUA SIREGAR SURATI JOKOWI

Protes sejumlah ormas Islam, termasuk Front Pembela Islam (FPI), atas berdirinya rumah makan Babi Panggang Karo (BPK) di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, banyak ditentang keras.

Josua Siregar, salah satu penentang, bahkan menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam tulisan terbukanya di grup Facebook ‘Kumpulan Batak Sedunia’, Josua menyebut FPI adalah biang keonaran.

“Bubarkanlah FPI itu pak. Please pak, biar enak dulu Bhineka kita seperti sediakala pak,” tulis Josua dalam postingan 23 Juli 2016 yang sudah dibagikan ratusan orang.

(BACA JUGA: Lapo Batak Justru Laris Manis di Bulan Puasa)
Demo FPI dkk protes rumah makan BPK/Facebook

Seperti diberitakan, usai salat Jumat (22/7), ratusan anggota dan simpatisan ormas Islam, termasuk FPI, menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Deliserdang.

(BACA JUGA: Heboh! Perempuan Berkerudung Jual Nasi Uduk Babi di Mal Jakarta)

Dalam orasinya, ratusan orang berpakaian putih-putih ini menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menutup rumah makan BPK yang berada di sekitar kantor Bupati Deliserdang maupun di Jalinsum. Mereka memberi tenggat waktu kepada Pemkab selama 3 hari ke depan.

Berikut surat terbuka lengkap Josua Siregar untuk Presiden Jokowi:

SURAT TERBUKA BUAT PAK JOKOWI

HORAS Pak JOKOWI

Namaku Josua Siregar pak. Asalku Medan, Sumatera Utara. Batak aku Pak. Dulu waktu Pilpres aku sempat jadi relawan Bapak jugak Pak. he-he-he.

Tapi bukan berarti ngadu-ngadu aku ini ya Pak. Gini pak, yang ku tahu udah ratusan tahun kota medan ini ada berbagai suku dan agama dan kami slalu damai2 ajanya antar umat beragama pak..tapi kini sejak ada FPI agak ribut-ribut kali jadinya kutengok semua Pak.

Aku agak sakit kali kepalaku liat aksi FPI akhir-akhir ini lha Pak. Serius. Kok makin aneh-aneh ku tengok orang-orang ini Pak. Rumah makan pun didemo.

Orang ini kurang kerjaan atau memang itu kerjaannya ya Pak?? Itu kan tempat orang carik makan dan itu rumah makan khas KARO pulak Pak. Kebetulan salah satu makanan favoritku juga pak. Tapi yang jadi masalah bukan karena makanan favoritku Pak.

Aku khawatirnya gini pak. Jangan pulak nanti terpancing emosi anak medan itu kan. Yang kutakutkan pulak sampek demo orang FPI ini ke TOBA sana, terus dilarang-larang orang BATAK makan saksang.

Nah, kalok itu sampe terjadi pak yah pasrah aja la kita pak. Tau la bapak kek mana kami Batak ini. Nanti kalok sampek FPI larang BATAK makan saksang kami gak akan tanya APA yang akan kami makan pak. Tapi yang akan jadi pertanyaan SIAPA yang akan kami makan???

Jangan pulak FPI ini jadi korban nanti kan pak. Itulah yang agak kukhawatirkan Pak. Jadi KUMOHON dengan sangat BAPAKKU JOKOWI YANG kami sayangi dan kami cintai.

Bubarkanlah FPI itu pak. Pliss Pak. Biar enak dulu BHINEKA kita seperti sediakala Pak… Mauliate Pak. HORAS

(Tanda baca dan salah ketik dalam surat aslinya telah diperbaiki tanpa mengubah substansi)
sumber: batakgaul

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

TERIMA KASIH, MBUE BUJUR FPI

Setelah dalam pekan ini sosial media khususnya dari daerah Medan dikagetkan dengan aksi demonstrasi FPI terhadap salah satu rumah makan khas Karo yang menawarkan menu Babi Panggang Karo (BPK), saya tertegun. Antara marah, muak dan bingung. Marah karena salah satu kuliner khas Karo yang merupakan masyarakat adat kami digugat kehadirannya di Deliserdang yang merupakan bagian dari tanah leluhur masyarakat Karo. Muak karena simbol agama lagi-lagi dipakai untuk menyingkirkan perbedaan. Bingung karena tumben warung makan BPK didemo. Apakah babi-babi yang dipanggang itu pernah punya salah atau membuat patah hati para pemrotes.

Pertanyaan lain menyusul karena bagaimana bisa Deliserdang yang banyak penduduknya adalah masyarakat Karo yang dikenal toleran bisa berubah mengikuti trend di Jawa. Orang-orang yang katanya beriman tiba-tiba menjadi tampil mengherankan. Bagaimana tidak heran. Saya sudah lama punya daftar heran terhadap orang yang mengaku beriman tetapi takut pada salib, sampai tiang listrik pun barangkali dianggap salib. Mengaku beriman tapi patung kok diancam dan diajak berantam. Mengaku beriman tapi suka mengobrak abrik warung makan. Nah, kali ini adalah daftar heran yang kesekian dan agak mencengangkan. Bagaimana Babi Panggang Karo yang sudah terpanggang sebegitu menakutkan bagi orang-orang ini. Kadang saya berpikir ini pasti bukan soal iman. Ini tentu sakit kejiwaan.

Sebab setahu saya tidak ada ajaran agama manapun yang menyuruh penganutnya memerangi warung makan Babi Panggang Karo. Dilarang mengkonsumsi rasanya tidak sama dengan dianjurkan melakukan demonstrasi. Dilarang mengkonsumsi, ya jangan konsumsi. Disebut najis ya jangan mendekati. Sangat simpel dan demikian iman menjadi matang teruji.

Agak butuh sehari semalam dengan memutar sedikit kompas kewarasan saya. Sampai akhirnya saya mengaku harus berterima kasih pada FPI. Pada pendemo yang sangat simpatik dan sangat-sangat peduli pada kuliner Karo. Sebuah aksi yang bahkan masyarakat Karo sendiri pun sulit melampauinya.

Bagaimanapun harus diakui bahwa FPI Deliserdang, Sumatera Utara telah jadi The Best Brand Endorser Ever untuk Babi Panggang Karo (BPK). Asosiasi BPK seluruh dunia pantas menimbang award yang akan diberikan pada mereka. Pemahaman mereka terhadap perilaku konsumen serta pengalaman panjang Market Research selama ini berhasil mendongkrak image kuliner Karo yang masih tertinggal jauh dari Rendang dan Sate Madura.

Ucapan terima kasih yang tulus (Mbue bujur, dalam bahasa Karo) sekali lagi dan tentu saja ini bisa jadi tips berharga bagi pebisnis pemula. Punya masalah dengan promosi dan pemasaran produk bisnis anda, hubungi FPI terdekat di kota anda.

Khusus pertanyaan si Babi dalam meme di akun Kang Hasanudin Abdurakhman, tentang satir Babi yang mengeluh mempertanyakan alasan diciptakannnya Orang Karo, akan diselesaikan secara adat. Antara majikan si Babi dan pemilik Warung BPK tanpa mengabaikan Hak Azasi Babi versi Kandang Agreement 20.16 terbaru.

Kalau jawaban kecil saya sebagai konsumen sih, orang Karo diciptakan untuk menyelesaikan kontroversi Babi secara beradab. Sebelum kelak Babi menjadi hewan langka dan menjadikannya BPK dianggap sebagai tindakan biadab.

Hidup FPI, Front Pemasaran Indonesia!

Mejuah-juah!
sumber: kompasiana

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment