DI BALIK ‘TREN’ PARTAI MENDORONG PEMUTARAN KEMBALI FILM G30S/PKI

Sedikitnya tiga partai, yaitu PKS, PAN dan Golkar, sudah menjadwalkan dan melakukan acara pemutaran film Pengkhiatanan G30S/PKI. Langkah yang, oleh sebagian kalangan, diyakini sebagai cara untuk meraih dukungan politik.

Partai Amanat Nasional sudah menggelar acara menonton film Pengkhianatan G30S/PKI di Hotel Mercure, Jakarta Utara, pada Kamis (21/9) lalu. Menurut Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, pada wartawan, acara nonton bareng tersebut bertujuan untuk “menyamakan persepsi dan membangkitkan semangat untuk melawan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).”

Namun Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga kepada para wartawan saat pemutaran film tersebut, mengatakan, “Lah, kan filmnya sudah ada sejak lama. Bahwa ada kepentingan segala macam, dalam politik dan macam-macam lah ya, biasa lah.”

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera sudah memerintahkan pula adanya pemutaran serentak film G30S/PKI di DPRD seluruh provinsi dan kabupaten atau kota pada 30 September mendatang.

Sukamta Mantamiharja, anggota DPR dari PKS menyebut ada beberapa indikasi peluang bangkitnya PKI.

“Di kampung saya (Solo), tempat orang atheis, komunis, sampai saat ini, orang orang ini masih tak percaya adanya Tuhan, kalau ketemu anak-anak kecil masih mengajari ideologi mereka, ini tak pernah padam… Mereka punya aktivitas kumpul-kumpul dengan berbagai modus,” kata Sukamta.

“Ada indikator lain bahwa generasi baru yang punya ideologi seperti PKI itu jalan terus dan bergerak terus di Indonesia,” tambahnya.

Sementara Golkar, lewat Sekjen Idrus Marham, sudah menyatakan bahwa partainya berada di posisi terdepan dan mendukung penuh untuk pembelajaran agar peristiwa itu tak terulang lagi. Lewat akun Twitter-nya, Partai Golkar sudah menyampaikan bahwa film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI akan ditayangkan di TVOne, stasiun televisi yang dimiliki oleh Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie, pada 30 September nanti.

Meski begitu, baik sejarawan Asvi Warman dan tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, sudah mengatakan bahwa isu ‘kebangkitan PKI’ sarat politik.

“Mengapa (isu ini di) Indonesia diangkat, karena ada tujuan politik, karena Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga jadi sasaran. Tapi itu tak ada dampak apa-apa asal dijelaskan ke publik, dijelaskan bahwa komunisme sudah runtuh,” ujar Syafii.

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, juga sudah memerintahkan pemutaran film itu di kalangan TNI ‘agar bangsa tidak melupakan sejarah kelam dan mencegah terulang kembali’.

Politisi PDIP, Effendi Simbolon, pun sudah menyampaikan kritiknya terhadap perintah Jenderal Gatot yang ditudingnya ‘berpolitik’ lewat pemutaran film G30S/PKI.

‘Berlomba-lomba’

Bagi pengamat politik dan Direktur Lembaga Survei Indonesia, Dodi Ambardi, karena fakta-fakta seputar peristiwa 1965 tak pernah tereksplorasi secara penuh, maka isu ini menimbulkan penafsiran yang memunculkan baik sikap anti maupun simpati pada mereka yang dianggap korban.
Hak atas foto Ed Wray/Getty Images
Image caption Menurut pengamat, isu PKI memiliki persamaan dengan isu terkait etnis Rohingya, karena sama-sama menggunakan sentimen keagamaan.

“Dan itu betul-betul bisa membelah publik, berarti kan isu itu dianggap penting oleh publik. Dalam konteks politik, publik itu kan pemilih. Karena ada yang simpati dan ada yang anti, itu menjadi peluang politik bagi partai. Kalau kemudian ingin mendapatkan simpati, maka kemudian posisi yang ingin diambil oleh partai itu bukan mendapat fakta terlebih dulu baru berdebat, tetapi kira-kira, anginnya bergerak ke mana ya?” kata Dodi.

Selain itu, karena ‘motor’ pemutaran kembali film ini adalah TNI, maka Dodi melihat bahwa partai-partai yang mendukung pemutaran kembali ‘tidak ingin konfrontatif dengan tentara’.

Tetapi Dodi belum yakin bahwa langkah PAN, PKS dan Golkar yang ‘berlomba-lomba mengendarai gelombang anti-PKI ini’ terkait pemilihan presiden 2019.

“Pada titik ini masih spekulatif dampaknya pada 2019. Mereka mencoba untuk melihat reaksi-reaksi publik dan reaksi-reaksi yang muncul di kalangan tentara, masih penjajakan,” ujar Dodi.

Menurutnya, isu PKI memiliki persamaan dengan isu etnis Rohingya, keduanya sama-sama bersentuhan dengan sentimen keagamaan.

“Satu segmen besar umat Islam merasa bahwa PKI adalah musuh mereka, itu persamaannya. Yang bisa memobilisasi dalam skala masif itu isu PKI, isu agama, sementara isu-isu kesejahteraan relatif sekunder, partai-partai tidak menuju ke sana.”

“Debat-debat tentang perburuhan, industri, selalu kalah dengan sektor-sektor agama. Ini cara paling gampang meraih simpati, orang mudah tersulut. Kalau isu buruh, butuh argumen panjang, perlu data, perlu rumusan kebijakan, itu kan agak panjang,” tambah Dod dari Lembaga Survei Indonesia.

Menkopolhukam Wiranto, pada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, sudah mengakui bahwa isu komunisme sering ‘ditunggangi kepentingan politik’.

“Mendekati Pilkada, mendekati Pilpres, selalu tunggang menunggang itu ada,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/9).
sumber: bbc

Posted in Berita | Leave a comment

POLISI PASTIKAN PIL PCC DI KENDARI HASIL PRODUKSI PASUTRI BP DAN LKW

JAKARTA, KOMPAS.com – Polri memastikan pil PCC yang menelan banyak korban di Kendari, Sulawesi Tenggara, diproduksi oleh pasangan suami istri BP dan LKW. BP dan LKW telah ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri pada 14 dan 17 September 2017 lalu di Bekasi, Jawa Barat.

“Betul, pil PCC yang di Kendari itu adalah produksi dari mereka ini (BP dan LKW). Sudah dicocokan pilnya,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto dalam konferensi pers di Aula Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Brigjen Eko Daniyanto menambahkan, BP dan LKW sudah dua tahun memproduksi pil PCC. Selama itu, dia merambah sejumlah kota besar dan kecil di Indonesia untuk dijadikan kota sasaran distribusi, termasuk Kendari.

“Pabriknya ada di Purwokerto, tempat penyimpanan bahan bakunya ada di Cimahi Selatan, Bandung dan kantor administrasi ada di Surabaya. Gudangnya banyak, tapi untuk di Kendari tidak ada gudang. Di sana hanya didistribusikan saja,” ujar Eko.

Direktoratnya pun telah menerjunkan tim untuk mengungkap siapa yang mendistribusikan pil PCC di Kendari itu sehingga menyebabkan banyak korban.

“Begitu mereka kembali, mudah-mudahan sudah mendapatkan hasil,” ujar Eko.

Diberitakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri meringkus empat pelaku produsen pil PCC dalam kurun waktu 12 hingga 19 September 2017. Keempatnya adalah pasangan suami istri BP dan LKW sebagai bos serta dua anak buahnya penjaga gudang pil PCC.

Bersamaan dengan penangkapan keempat orang itu, penyidik menyita sekitar 1,5 juta pil PCC dan 4 ton bahan bakunya. Sebanyak 4 Ton bahan baku itu diperkirakan dapat dikonversi menjadi sekitar 10 juta pil PCC.

Keempat tersangka disangka Pasal 197 subsider Pasal 1906 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Khusus untuk tersangka BP, juga dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
sumber: kompas

Posted in Berita | Leave a comment

MENILIK KRONOLOGI PENYERGAPAN BANDAR NARKOBA HINGGA DITEMBAK MATI POLISI

TRIBUN-MEDAN.com – Bandar narkoba jenis sabu total hampir lima kilogram bernama Erfin alias Bogel (34), ditembak mati, Rabu (20/9/2017).

Bogel kesehariannya bekerja serabutan dan tinggal di Jalan Ketegan, Taman, Sidoarjo.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin menerangkan kronologi penembakan dan penangkapan para pengedar barang haram tersebut.

Pada Selasa (19/9/2017), sekitar pukul 14.00 WIB, di depan Balai RW 03 Jalan Suningrat, Taman, Sidoarjo, disita narkotika jenis sabu seberat 6,41 ons.

Besoknya, sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Taman Ketegan RT 14/RW 04, Taman, Sidoarjo, juga disita sabu-sabu seberat 1,229 kg.

Di hari yang sama, Rabu (20/9/2017), sekitar pukul 12.00 WIB, di Kabupaten Gresik disita narkotika jenis sabu seberat tiga kilogram.

Untuk tersangka Bagus alias Ucil, ditangkap pada Selasa (19/9/2017), sekitar pukul 17.00 WIB di Villa Salsa Jalan Pecalukan, Reteh, Pasuruan.

Darinya, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat empat gram.

Menurut informasi dari kepolisian setempat, Bagus merupakan kaki tangan bandar narkoba dari tersangka bernama Erfin alias Bogel.

Ketika dikeler, Bogel melakukan perlawanan kepada petugas.

Hingga akhirnya polisi melakukan tembakan peringatan sebanyak dua kali.

Namun tersangka membabi-buta melawan petugas dan tetap berusaha melawan, sehingga mengancam keselamatan petugas kepolisian.

Pada akhirnya polisi melakukan penembakan terhadap tersangka bernama Erfin tersebut.

Hingga akhirnya tersangka menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 14.30 WIB, Rabu (20/9/2017).

Kurir dari Erfin yang masih hidup, Bagus alias Ucil, dikenakan Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
sumber: medan.tribunnews

Posted in Berita | 1 Comment

DIHUKUM 11 TAHUN PENJARA, BUPATI KLATEN MENANGIS DI RUANG TAHANAN

TRIBUN-MEDAN,.com, SEMARANG – Terdakwa kasus suap dan gratifikasi Bupati Klaten non aktif Sri Hartini terlihat menangis di ruangan ruang tahanan Pengadilan Tipikor.

Hal itu setelah Sri dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 900 juta atau setara dengan pindana kurungan selama sepuluh bulan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Semarang, dalam kasus suap dn gratifikasi yang menjeratnya.

“Terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” ujar Ketua Majelis Hakim Antonius Wijantono, membacakan amar putusannya, Rabu (20/9/2017).

Sri sendiri hanya bersandar di kursi pesakitan saat mendengarkan vonis tersebut.

Majelis hakim menyebut, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut serta melanggar pasal 12A, UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.

Selain itu terdakwa juga dijerat Pasal 12 huruf B UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pasal 65 KUH Pidana.

Bupati Klaten non aktif Sri Hartini dituntut 12 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (28/8/2018).

Dalam sidang itu terungkap hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatannya masuk dalam tindak pidana korupsi merupakan hal yang harus diberantas.
Hal yang meringankan adalah terdakwa sudah memiliki keluarga, dan belum pernah dipidana.

Setelah vonis dijatuhkan, majelis hakim menawarkan banding kepada terdakwa maupun jaksa penuntut umum.

Namun kedua belah pihak memilih untuk pikir-pikir atas vonis majelis hakim. ” Kami pikir-pikir majelis hakim, ” ujar terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengarkan pernyataan hakim, terdakwa bergegas menuju ruang tahanan Pengadilan Tipikor. (Tribun Jateng/Rahdyan Trijoko Pamungkas)
sumber: medan.tribunnews.

Posted in Berita | Leave a comment

RENCANA PENAYANGAN FILM G30S/PKI DAN DILEMA JOKOWI

Jakarta, CNN Indonesia — Rencana penayangan Film Pengkhianatan G30S/PKI bakal memposisi Presiden Joko Widodo pada situasi dilema. Melarang atau mendukung bakal berefek negatif pada Jokowi.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Caniago mengatakan, rencana pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI oleh beberapa pihak merupakan isu yang sensitif.

“Ya, (Jokowi) berada di posisi yang dilematis,” kata Pangi kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Minggu malam (17/9).

Jika Jokowi mendukung atau membiarkan penayangan film tersebut, tentu akan disambut baik oleh para kalangan yang selama ini membenci komunis atau PKI. Akan tetapi, Jokowi bakal mendapat citra buruk dari sebagian masyarakat menila bahwa film tersebut sarat dengan kebohongan dan alat propaganda.

Namun jika Jokowi berani melarang pemutarannya, tentu ada kalangan yang mempertanyakan komitmen “menggebuk PKI” yang pernah dinyatakan Jokowi.

Karena itu Pangi menilai Jokowi sebaiknya tidak menanggapi rencana penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI secara berlebihan. Pernyataan sedikit saja bakal membuat Jokowi diserang.

“Kalau dia tidak bisa mengelola isu ini dengan baik, itu akan digoreng oleh lawan politiknya. Yang dirugikan ya presiden sendiri,“ kata Pangi.

Rencana Penayangan Film G30S/PKI dan Dilema JokowiIsu sensitif di film Pengkhianatan G30S/PKI membuat Jokowi berada di posisi terjepit terkait recana pemutaran film itu. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Ia setuju jika film tersebut memang sarat kebohongan seperti yang banya diamini oleh banyak kalangan khususnya sejarawan. Pangi juga menganggap masyarakat masa kini telah cerdas.

Masyarakat, kata Pangi, tidak lagi mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang berhasil menjadi propaganda di masa lalu. Terlebih, kualitas film besutan sutradara Arifin C Noer itu pun sangat berbeda dengan film yang selama ini dikonsumsi masyarakat.

“Filmnya juga enggak menarik. Film lama. Gambarnya juga kurang jelas. siapa yang akan tahan nonton begitu,” ujar Pangi.

Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan, TNI Angkatan Darat akan menggelar acara nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI. Rencana tersebut dinilai Wuryanto sebagai momentum untuk kembali mengingat sejarah. Menurutnya, saat ini, banyak kelompok yang ingin memutarbalikkan fakta seputar Gerakan 30 September 1965 silam.

Wuryanto juga mengatakan bahwa pelajaran sejarah dan Pancasila cenderung berkurang di masa kini. Atas dasar itulah keluarga besar TNI mencoba mengingatkan kembali seluruh anak bangsa mengenai sejarah yang sebenarnya dialami Indonesia melalui penayangan film tersebut.(sur)
sumber: cnnindonesia

Posted in Berita | Leave a comment

DANDHY LAKSONO: TIDAK ADA PENYIKSAAN JENDERAL ANGKATAN DARAT

Jakarta, CNN Indonesia — Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencetuskan gagasan untuk menggelar pemutaran film Pengkhiantan G-30 S/PKI (1984) pada akhir bulan ini.

Rencana pemutaran film yang sempat diwajibkan untuk diputar stasiun televisi, dan ditonton sepanjang Orde Baru di bawah kepresidenan Soeharto tersebut pun mendapat berbagai tanggapan.

Sineas film dokumenter, Dandhy Dwi Laksono, mengaku pernah melakukan proses jurnalistik untuk menelusuri salah satu bagian yang ia rasa penting dalam film terkait peristiwa sejarah gerakan 30 September 1965 tersebut.

Untuk menelusuri fakta sejarah tersebut, Dandhy pun menemui dokter Liem Joe Thay, salah satu dokter yang ikut melakukan autopsi jenazah para jenderal pada 4 Oktober 1965. Dandhy mengatakan dirinya menggali berbagai informasi dari dokter Liem Joe Thay selama tiga tahun.

Dalam proses jurnalistik yang dijalaninya, salah satu pendiri rumah produksi Watchdoc itu tidak menemukan adanya fakta tentang penyiksaan para jenderal seperti yang digambarkan dalam film yang disutradarai Arifin C Noer.

“Hasil visum et repertum atau dokumen repertum yang saya pegang menunjukkan itu tidak ada (penyiksaan). Hasil wawancara dengan dokter yang mengautopsi juga tidak ada,” kata Dandhy menanggapi CNNIndonesia.com kala ditemui di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta, Minggu (17/9).

Pada perbincangan tersebut, Dandhy menekankan itu adalah hasil dari proses jurnalistik yang pernah dilakukannya pribadi.

Lebih lanjut, Dandhy juga menceritakan salah seorang rekannya yang juga melakukan wawancara terhadap tenaga medis lain yang terlibat dalam autopsi tersebut, dokter Liau Yan Siang.

Dari hasil wawancara rekannya tersebut, kata Dandhy, pun tak ada keterangan terdapatnya fakta penyiksaan yang dilakukan kepada para jenderal.

Terkait rencana pemutaran ulang film G-30 S/PKI yang dilakukan TNI, Dandhy menilai hal itu wajar sebagai bentuk proses demokrasi. Hal yang justru patut dititikberatkan sebagai poin penting, sambung Dandhu, adalah perihal penilaian masyarakat atau forum usai menonton film tersebut.

“Kalau saya ingin memutar ulang film itu, saya juga [pasti] akan memutarnya. Tapi, saya akan memaparkan bahwa film itu punya kebohongan di [bagian] a,b,c,d,e. Tapi, kalau kemudian ingin ditonton dan dirayakan sebagai sebuah kebenaran sejarah, saya pikir kita mundur sekali,” ujar Dandhy.

Di satu sisi, Dandhy berpendapat pemutaran ulang film tersebut oleh militer Indonesia sebagai alat pertahanan negara justru memperlihatkan TNI yang ingin menunjukkan musuh politiknya selama ini, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Jadi kalau TNI memutar film itu untuk menujukkan ini musuh-musuh saya, ya silahkan saja. Orang juga akan bisa menakar. Memangnya kalau TNI yang mutar filmnya jadi benar? kan enggak. Justru kalau TNI yang mutar malah jelas permusuhan sejarah mau dihidup-hidupkan lagi,”

Sebelumnya diberitakan Korem 045/Garuda Jaya, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memutar film Penumpasan G-30 S/PKI. Pemutaran film itu disebut untuk menanamkan pendidikan sejarah bangsa di kalangan masyarakat, terutama kalangan anak muda.

“Rencananya pemutaran film G-30 S/PKI akan dilaksanakan di tiap koramil, saat ini sedang dipersiapkan. Kalau tidak, pemutarannya bisa difokuskan di tiap kodim ataupun di korem,” kata Kepala Penerangan Korem 045/Garuda Jaya, Mayor Infantri Namawi, di Pangkalpinang, Minggu (17/9) seperti dilansir Antara.

Secara terpisah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto mengatakan, TNI AD akan menggelar acara nonton bareng film G 30 S PKI. Acara tersebut merupakan momentum untuk kembali mengingat sejarah, yang saat ini, banyak upaya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.

“Tanggal 30 September kan momen bersejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, saat ini banyak sekali upaya pemutarbalikkan fakta sejarah peristiwa 30 September 1965,” katanya dalam keterangannya, Jumat (15/9).

Wuryanto menilai, masih ada sebagian pihak yang berupaya mencabut TAP MPRS No XXV/1966. Selain itu, ada juga beberapa kelompok yang mendorong pemerintah meminta maaf kepada PKI.

“Upaya-upaya lain yang dilakukan sekelompok orang untuk pencabutan TAP MPRS no XXV/1966, upaya mendorong pemerintah minta maaf kepada PKI dan lain-lain,” ujarnya. (kid/asa)
sumber: cnnindonesia

Posted in Berita | Leave a comment

FPI: POLISI DAN TNI, KALAU TIDAK DIIZINKAN JOKOWI, SERAHKAN SENJATA KEPADA KAMI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Mohammad Sobri Lubis memberikan orasi pada aksi Bela Rohingya 169 yang digelar di Kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).

Dalam orasinya tersebut, Sobri mengungkapan keprihatinannya terhadap etnis Rohingya yang mengalami persekusi dari pemerintah Myanmar.

“Selamatkan kaum kita di Myanmar. Kita prihatin pembantaian ini dilakukan terus menerus,” seru Sobri.

Sobri mengatakan bahwa penindasan terhadap etnis Rohingya tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan logistik semata.

Dirinya mengklaim FPI mampu menjadi relawan di Myanmar.

“Di sini ada Prabowo mantan jenderal, Pak latih kami (FPI) berangkat ke sana, karena kita sudah minta garuda kita polisi kita menjaga perdamaian di sana tapi tak ada tindakan,” ujar Sobri.

Dirinya menuntut agar FPI diberikan senjata oleh TNI dan Polri. Mereka ingin diberangkatan ke Myanmar.

“Polisi dan TNI, kalau tidak diizinkan Pak Jokowi, serahkan senjata pada kami, kami siap bergabung ke sana (Myanmar),” kata Sobri.

Aksi ini dihadiri oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Mantan Ketua MPR Amien Rais.

Seperti diketahui ormas yang ikut dalam aksi ini diantaranya IKADI, Mathlaul Anwar, Cahaya Islam Mathlaul Anwar, AQL Peduli, Jamiat Khoir, Pemuda DDII, Al Ittihadiyah, Pemudi PUI, Forsitma, Salimah, Wanita Islam, JPRMI, FPI, dan Gerakan Ibu Negri.
sumber: tribunnews

Posted in Berita | Leave a comment

5 FAKTA SOAL FILM PENGKHIANATAN G30S PKI

Merdeka.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta jajarannya untuk memfasilitasi pemutaran Film Pengkhianatan G30S PKI. Kembali polemik soal film itu muncul. Ada yang pro, ada yang kontra.

Berikut fakta-fakta menarik soal Fim G30S PKI yang dulu pernah jadi film wajib selama Orde Baru.

1. Biaya Rp 800 juta

Film Pengkhianatan G30S PKI termasuk film berbiaya sangat besar untuk film Indonesia kala itu. Film ini dibuat dengan anggaran Rp 800 juta dengan durasi selama 3 jam 37 menit. Untuk menambah dramatisasi, film ini diklaim mengerahkan 10 ribu pemain utama maupun figuran.

Dalam film ini, Arifin menyadur catatan sejarah dalam buku berjudul ‘Percobaan Kudeta Gerakan 30 September di Indonesia’. Kisah-kisah di dalamnya ditulis oleh sejarawan militer Nugroho Notosusanto dan investigator Ismail Saleh.

2. Para pemeran

Dalam film ini tokoh DN Aidit, Ketua CC PKI diperankan oleh Syubah Asa, seorang wartawan senior dan pegiat teater di Yogyakarta. Syubah Asa juga sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta.

Sementara sosok Mayjen Soeharto diperankan oleh aktor Amaroso Katamsi. Selain membintangi beberapa film, Amaroso juga pernah bermain di beberapa sinetron. Antara lain Anak Durhaka (MNCTV) dan Tukang Bubur Naik Haji (RCTI).

3. Film yang paling banyak ditonton

Situs filmindonesia.org.id mencatat Film G30S PKI pernah menjadi film terlaris di Jakarta dengan 699.282 penonton, menurut data Perfin. Jumlah ini merupakan rekor tersendiri, yang belum terpecahkan hingga 1995.

Awalnya film ini berjudul sejarah Orde Baru namun kemudian diganti menjadi Pengkhianatan G30S PKI.

4. Para mantan pejabat TNI AU yang minta film disetop

Film G30S/PKI dianggap penuh propaganda Soeharto. Adalah para purnawirawan TNI AU (PPAU) yang kemudian menyurati Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. Para marsekal atau jenderal TNI AU ini tak terima TNI AU seolah-olah terlibat G30S.

“Mantan Kepala Staf TNI AU Marsekal Saleh Basarah yang menelepon menteri penerangan dan menteri pendidikan. Itulah akhirnya kenapa film itu tidak ditayangkan lagi per 1 Oktober 1998,” beber sejarawan Asvi Warman Adam saat berbincang.

Dalam film tersebut, seolah-olah Lubang Buaya yang menjadi tempat penyiksaan jenderal berada di dalam komplek Halim Perdanakusuma. Faktanya, Lubang Buaya berada di luar markas TNI AU. Masih ada beberapa keganjilan lain yang dinilai menyudutkan TNI AU.

5. Capaian Film G30S PKI di Festival Film Indonesia

Pada tahun 1884 setelah diluncurkan film Pengkhianatan G30S PKI masuk tujuh nominasi di Festival Film Indonesia. Namun hanya memenangkan satu penghargaan untuk skenario terbaik. Bersaing ketat dengan Film Budak Napsu saat itu.

Budak Napsu adalah film soal jugun ianfu, atau wanita Indonesia yang dijadikan pemuas seks tentara Jepang saat perang. Tokoh utamanya bernama Fatima yang diperankan oleh Jenny Rachman.

Untuk Sutradara terbaik, Arifin C Noer dikalahkan Sjuman Djaja dengan filmnya Budak Napsu. Pemain pria terbaik terpilih adalah El Manik di film Budak Napsu mengalahkan Amaroso Katamsi.

Tata musik terbaik juga diraih oleh Idris Sardi di film Budak Napsu. Mengalahkan Embie C Noor dengan suara film G30S yang legendaris dan mencekam itu. [ian]
sumber: merdeka

Posted in Berita, Berita Pilihan | Leave a comment

POLISI MASIH CARI PENYEBAR ISU DISKUSI BERBAU PKI DI YLBHI

Merdeka.com – Pihak kepolisian masih menelusuri penyebar isu diskusi berbau PKI di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto mengaku sudah mengantongi sejumlah tangkapan layar media sosial yang menyebarkan isu tersebut.

“Kita sudah capture, sudah teliti, semoga bisa dicek nanti siapa yang menyebarkan hoaksnya,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/9).

Dia juga menegaskan acara Seminar ‘Pelurusan Sejarah 1965′ tidak mengantongi izin dari kepolisian. Mereka, kata Setyo, berkumpul untuk mengkaji mengenai kasus tentang 65’. “Mereka tanpa izin kita gagalkan, enggak boleh karena tidak ada pemberitahuan,” tambah Setyo.

Kemudian, kata dia, terkait kegiatan pada Minggu (17/9) kepolisian telah mengecek seluruh atribut acara dalam gedung. Lalu, menurut dia, tidak ada satupun atribut yang terkait dengan komunis atau PKI.

“Nah yang hari minggu mereka melakukan kegiatan musik-musik, masa enggak boleh? Kalau misalnya ada kegiatan musik di dalam ruangan, nyanyi-nyanyi sendiri, dan sudah dicek Dandim dan Kapolres tidak ada satupun atribut yang terkait dengan komunis atau PKI. Tidak ada,” pungkas dia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, petugas sudah menyambangi Gedung YLBHI untuk mengetahui kegiatannya. Tetapi, pihak YLBHI tak menerima kedatangan petugas.

“Contohnya melakukan kegiatan tanpa sepengetahuan pihak kepolisian. Polisi datang ke sana tidak dibukakan (pintu),” kata Argo.

Oleh sebab itu, lanjutnya, kepolisian masih mendalami kasus ini yang menyebabkan lima anggota Polri mengalami luka-luka ini. “Masih kita dalami apakah ada pelanggaran atau tidak ya,” pungkasnya. [did]
sumber: merdeka

Posted in Berita | Leave a comment

LUHUT SOAL ISU KEBANGKITAN PKI: JANGAN TERLALU HEBOH, KAYAK MAU PERANG DUNIA AJA

Merdeka.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, isu kebangkitan PKI tidak perlu ditanggapi berlebihan. Sebab, di era globalisasi ini PKI diyakini tidak akan bangkit.

“Diwaspadai oke, tapi jangan terlalu heboh lah, kayak mau perang dunia. Saya kan ngalamin, kalian belum lahir. Komunis itu terjadi kalau terjadi ketidakadilan. Kalau rakyat sejahtera, siapa yang mau komunis? China itu partainya saja komunis, rakyatnya mau bagaimana komunis mereka sudah pakai gadget semua,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini menegaskan, jangan menghabiskan energi untuk menanggapi hal yang tidak penting. Sebaiknya berbagai pihak fokus pada upaya menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

“Kalau ributin itu aja (G30S/PKI), kurang kerjaan gitu lo,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly menuturkan, ketakutan akan kebangkitan PKI hanyalah permainan politik.

“Kalau isu PKI itu kan mimpi di siang bolong. Itu untuk apa dibangkitkan hantu yang sudah mati. Lihat saja di dunia ini, mana ada lagi dikatakan PKI secara UU dan ketetapan MPR pun itu kan sudah dilarang. Lalu apalagi?” kata Yasonna.

“Jadi jangan dibuat menjadi permainan politik, itu harapan kita. Rakyat ini sudah cape, marilah kita kerja, seolah-olah tidak ada kerja yang positif yang kita kerjakan. Banyak tugas yang lebih baik daripada sekedar menebar isu,” sambungnya. [dan]
sumber: merdeka

Posted in Berita | Leave a comment