APA SAJA ALIANSI KEKUATAN DI TIMUR TENGAH YANG MENJADI SUMBER KETEGANGAN DAN KONFLIK DI KAWASAN INI?

SUMBER GAMBAR, REUTERS
Keterangan gambar,
Dalam politik internasional, dinasti Al Thani di Qatar memposisikan dirinya sebagai mediator dalam konflik regional.

Perang Israel dengan Hamas di Gaza menandakan salah satu masa paling bergejolak dalam sejarah Timur Tengah.

Selain pertikian ini, kawasan Timur Tengah telah terguncang dalam beberapa pekan terakhir oleh ketegangan antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon; saling serang antara pasukan Barat dengan milisi Houthi di Yaman; operasi Iran di Irak, Suriah dan Pakistan; serta serangan oleh milisi pro Iran lainnya terhadap AS, Israel dan sekutu mereka.

Berbagai konflik ini memicu kekhawatiran akan perang yang lebih besar di Timur Tengah dan mengubah aliansi kekuatan tradisional di kawasan ini.

Di satu sisi, ada persaingan antara Israel dengan dunia Arab. Di sisi lain ada pula perpecahan agama antara Syiah yang diwakili oleh Iran dengan Sunni yang kekuatan utamanya berasal dari Arab Saudi. Keduanya telah menjadi dua hal paling konstan dalam menjelaskan teka-teki di Timur Tengah.

Namun para pakar yang diwawancarai oleh BBC Mundo sepakat bahwa kekhawatiran yang meliputi kawasan Timur Tengah belakangan ini tidak dipicu oleh perbedaan keyakinan, tapi karena aliansi politik dan militer yang bersifat sementara.

Iran dan kelompok bersenjata non-negara

Iran telah memberi peringatan terhadap dunia internasional ketika dalam tiga hari antara 15 hingga 17 Januari, mereka menyerang tiga negara berbeda: Irak, Suriah dan Pakistan.

Serangan itu ditujukan terhadap target tertentu, seperti pangkalan intelijen Israel yang diduga berada di Irak serta kelompok pesaingnya di Suriah dan Pakistan. Namun para pakar menilai serangan tersebut berkaitan dengan kepentingan Iran untuk menunjukkan kekuatannya di masa-masa yang penuh gejolak ini.

Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam konflik besar, meskipun dalam beberapa pekan terakhir, “poros perlawanan” mereka telah sangat aktif.

Poros tersebut terdiri dari kelompok-kelompok bersenjata seperti Hizbullah di Lebanon; milisi Syiah di Irak, Afghanistan dan Pakistan; Hamas dan kelompok militan lainnya di wilayah Palestina; serta pemberontak Houthi di Yaman.

BBC Persia menggambarkan ideologi mereka sebagai “sangat anti-Amerika dan anti-Israel.”

Poros-poros itu telah menyerang target Israel atau sekutunya sejak perang di Gaza pecah pada Oktober.

Pakar Timur Tengah dari Elcano Royal Institute, Haizam Amirah-Fernandez mengatakan bahwa “aliansi Iran dengan ‘poros perlawanan’ merupakan yang paling stabil” dan bertahan lama di kawasan itu.

“Aliansi antara Iran dan kelompok-kelompok ini adalah hasil dari revolusi Iran tahun 1979, dan berfungsi sebagai cara untuk mempromosikan tujuan politiknya,” kata Direktur SOAS Middle East Institute, Lina Khatib kepada BBC Mundo.

Iran dan Arab Saudi adalah dua kekuatan besar di dunia Muslim saat ini.

Menurut para ahli, kelompok-kelompok ini muncul dari ketidakpuasan terhadap realitas politik di negara mereka, sesuatu yang dimanfaatkan Iran untuk memperluas pengaruh regionalnya.

Dalam artikel yang diterbitkan pada 2020 oleh BBC Mundo, Kayvan Hosseini selaku jurnalis BBC Persia menyatakan bahwa semua kelompok ini menerima “dukungan logistik, ekonomi, dan ideologi” dari Iran.

Dalam hal ini, Direktur Asia Selatan di Wilson Center, Michael Kugelman mengatakan bahwa peran sektarianisme agama tidak bisa diabaikan karena “kedekatan Iran dengan kelompok-kelompok Syiah dan kedekatan Saudi dengan Sunni.”

Namun pada saat yang sama, dia menyoroti bahwa persaingan yang terjadi saat ini lebih berkaitan dengan perebutan kekuasaan dibandingkan dengan perbedaan agama.

Itu turut menjelaskan, misalnya, mengapa Iran mendukung Hamas sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, meskipun Hamas berasal dari aliran Islam Sunni.

Atau dalam kelompok yang sama, mereka mendukung pihak yang berbeda bergantung pada konfliknya.

Hamas dan Hizbullah misalnya, mendukung front yang berbeda dalam perang Suriah. Namun keduanya bersatu untuk melawan Israel.

Namun Iran “terisolasi” di kawasan ini jika dilihat dari kurangnya aliansi dengan aktor-aktor negara kecuali rezim Bashar al Assad di Suriah. Para pakar mengaitkan hal ini dengan dua faktor utama.

Pertama, “karena model ekspor revolusi Islam dipandang sebagai ancaman oleh dinasti minyak di Teluk dan negara-negara lain di kawasan dan, kedua, karena Iran memandang dirinya berhak menjadi aktor hegemonik regional sepanjang sejarah negaranya, sumber dayanya, populasinya, dan warisan kekaisaran Persia,” kata Amirah-Fernández.

“Dan hal ini bertabrakan dengan ambisi negara lain, terutama Arab Saudi,” tambahnya.

Blok negara-negara Arab yang dipimpin oleh Saudi

Saudi telah mengambil sejumlah langkah dalam beberapa tahun terakhir demi meneguhkan psosonya sebagai pemimpin di dunia Arab.

Beberapa dekade yang lalu, pusat perhatian Arab terkonsentrasi di Mesir, negara yang dulunya memiliki pengaruh demografis, politik dan budaya terbesar di wilayah tersebut.

Namun kekuasaan kini telah beralih ke negara-negara Teluk dan Semenanjung Arab, di mana eksploitasi sumber daya energi yang besar menghasilkan kekayaan melimpah yang sedikit demi sedikit berpengaruh dalam kancah politik.

Negara-negara kecil seperti Uni Emirat Arab atau Qatar pada awalnya menonjol. Namun seiring Putra Mahkota Mohammed bin Salman meraih kekuasaan de facto, “Saudi berubah drastis di dalam negeri maupun secara global.”

Selama sekitar 40 tahun, Arab Saudi dan Iran bersaing secara terbuka yang oleh para pakar digambarkan sebagai “Perang Dingin Timur Tengah yang baru”.

Dalam beberapa tahun terakhir, situasinya diperburuk oleh “perang proksi” di wilayah tersebut.

Di Yaman, Arab Saudi telah membekingi pasukan pemerintah melawan pemberontak Houthi sejak tahun 2015. Sementara Iran dituduh mendukung Houthi.

Iran membantah bahwa mereka mengirim senjata ke kelompok pemberontak ini, yang turut bertanggung jawab atas serangan rudal dan drone terhadap kota-kota dan infrastruktur di Saudi.

Ambisi Putra Mahkota Arab Saudi, sebagai pemimpin de facto, mempercepat transformasi di negara ini.

Selain itu, Saudi menuduh Iran ikut campur di Lebanon dan Irak, di mana milisi Syiah mempunyai pengaruh politik dan militer yang besar. Beberapa dari kelompok milisi ini turut disalahkan atas serangan terhadap fasilitas-fasilitas di Saudi.

Hubungan Saudi-Iran memasuki babak baru pada Maret 2023 ketika mereka membangun kembali hubungan diplomatik dan menghidupkan kembali perjanjian keamanan, perdagangan, ekonomi dan investasi dalam negosiasi yang dimediasi oleh China.

Ini menjadi satu contoh lainnya atas ketidakstabilan dan kompleksitas hubungan kekuasaan di Timur Tengah, seperti yang disampaikan oleh para pakar.

Peran mediasi Qatar

Khatib dan Amirah-Fernández sepakat bahwa Qatar berada di blok yang dipimpin Saudi, meskipun mereka juga menyoroti peran mediasi Qatar yang menjadikan situasinya unik untuk mengimbangi kekuatan di regional.

Para negosiator Qatar memainkan peran yang unik sebagai mediator utama antara Israel dan Hamas.

Selama bertahun-tahun, negara Teluk yang kaya ini terlibat dalam normalisasi hubungan negara-negara seperti Israel atau Iran dengan kelompok-kelompok politik yang sangat berbeda dengan yang didukung oleh negara-negara tetangganya, kebanyakan seperti Hamas atau Ikhwanul Muslimin yang menjadi saingan lama Saudi.

Pendekatan ala Qatar ini tidak selalu diterima dengan baik oleh negara-negara tetangganya.

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdoulahian, bertemu dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh di Qatar pada akhir Desember.

“Pada 2017, Qatar diembargo oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Yaman dan Libya karena mulai dianggap sebagai ancaman karena ambisi politiknya,” kenang Khatib.

Qatar adalah negara yang sangat kaya namun kecil, sehingga posisinya yang rentan telah mendorong negara ini untuk mencari aliansi yang beragam demi mempertahankan keamanan dan “meningkatkan status dan posisi diplomatiknya”, seperti yang ditulis oleh pakar politik Mehran Kamrava dalam bukunya yang berjudul Qatar: Small State, Big Politics.

Embargo terhadap Qatar telah berakhir pada 2021 dan hubungannya dengan negara-negara tetangganya, terutama Saudi, telah bersahabat.

Tentu saja, Khatib menegaskan, Qatar masih ingin “memantapkan dirinya sebagai negara yang lebih menengahi dan mendamaikan dalam strategi geopolitiknya.”

Di mana posisi Israel?

Amirah-Fernández mengatakan posisi Israel sebagai contoh “abnormal” di kawasan ini. Sementara Khatim menilai “Israel bertindak secara independen tanpa tergabung dalam aliansi negara mana pun.”

Israel berada dalam perang bayangan yang panjang menghadapi Iran beserta milisi-milisi yang didukungnya. Perselisihan skala kecil terus terjadi, meski sejauh ini belum mencapai tahap konflik terbuka.

Israel juga memiliki hubungan yang rumit dengan negara-negara tetangganya di Arab. Bersama engan Turki dan Iran, Israel termasuk negara non-Arab yang mengapat pengakuan secara sangat terbatas di Timur Tengah.

Hanya ada beberapa negara Arab yang mengakui Israel, yakni Mesir sejak tahun 1979, Yordania sejak 1994, serta Uni Emirat Arab, Maroko dan Sudan sejak 2020.

Situasi di Gaza memperkuat penolakan negara-negara Arab terhadap Israel.

Menurut Amirah-Fernández, itu karena fakta bahwa “Israel terus dipandang sebagai penjajah dan agresor bagi populasi Arab-Muslim karena konfliknya dengan Palestina, yang diperburuk oleh perang di Gaza saat ini.”

Sesaat sebelum perang pecah pada 7 Oktober 2023, Israel tengah bernegosiasi untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Rencana itu akan menjadi kemajuan besar bagi negara Yahudi ini.

Namun beberapa hari setelah serangan tersebut, para pejabat Saudi dilaporkan meminta AS untuk menghentikan perundingan tiga arah itu.

Menurut para pakar, sulit bagi Israel untuk beranjak dari posisi “abnormal” ini dalam aliansi dan hubungannya dengan negara-negara tetangganya, tanpa ada solusi yang jelas soal Palestina.
sumber: bbc

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.