KECERDASAN ADE ARMANDO MELAMPAUI BATAS

Andhira Naraya – Pegiat media sosial sekaligus politikus PSI, Ade Armando yang kemaren sempat babak belur dan ditelanjangi oleh berbagai macam oknum Ketika aksi demonstrasi. Hari ini sedang ramai sebab pernyataannya yang menyindir aksi BEM UI, UGM dan BEM lainnya sebab mengkritik praktik politik dinasti menjelang pemilu 2024.

Ade Armando seketika kehilangan akal sehatnya sebenarnya sudah sejak lama salah satunya yang terbaru ketika ia menyoroti kaos yang dikenakan masa dan bertuliskan ‘republik rasa dinasti’, dengan lagak pintarnya dia merasa ironis sebab baginya politik dinasti sesungguhnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi lokasi aksi para demonstran.

Hal ini seolah dinasti hanyalah persoalan sistem pemilihan sebab Ade Armando beranggapan bahwa politik dinasti sesungguhnya adalah DIY, dimana Gubernur tidak dipilih melalui pemilu. Padahal tidak hanya soal itu ada banyak hal lain dan bukan hanya tentang UU nomor 13 tahun 2012 tapi juga ada Undang-undang dasar 1945 pasal 18B ayat 2.

Akhirnya aneh ketika Ade Armando ini bicara tentang UUD 45 dimana pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis, tidak bisa turun temurun dan selama menjadi bagian dari NKRI, Jogja harus tunduk pada UUD 1945, sebagaimana dilansir dari hasil wawancara CNN Indonesia.

Hal diatas inikan ingin menjelaskan satu pesan bahwa Ade Armando tidak paham betul sehingga tidak layak lah soal pendapat dia yang disampaikan pada publik. Mungkin ini disebabkan karena berbagai macam khalayan yang telah ia bayangkan dalam karir politiknya hingga persoalan yang ada dikomentari sembarangan melupakan pengetahuan dan sejarah hanya karena ambisi kuasa.

Kita boleh saja mendukung siapapun karena itu memang hak, tapi tolonglah tanggung jawab moralnya untuk menyebarkan pengetahuan kepada publik jangan memalukan. Iya paham bahwa PSI tidak populer selain karena baliho yang dianggap kuno dan tidak move on tapi itu ternyata juga dipakai dalam strategi kampenye, haha. Sehingga salah satu cara yang digunakan dengan membuat pernyataan kontroversi agar dikenal tapi sepertinya malah semakin ditinggal, haha.

Selain itu sedikit saya jelaskan bahwa Yogyakarta memiliki keunikan dalam sistem pemerintahannya yang berbeda dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sistem pemerintahan di Yogyakarta berkaitan erat dengan tradisi dan sejarah kerajaan di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan mengapa pemerintahan Yogyakarta berkaitan dengan raja sehingga saudara Ade Armando bisa sedikit pahamlah, kalau mau banyak paham ya belajar lagi, hehe. Begini.

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu pertama, tentang Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan yang ada di Yogyakarta adalah tradisi yang ada sejak zaman Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Sultanm Hamengkubuwono I pada tahun 1755 dan kesultanan ini memiliki sejarah yang Panjang sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan di jawa.
Kedua Pemerintahan di Yogyakarta memiliki kaitan erat dengan kesultanan Yogyakarta. Raja atau lebih dikenal dengan Sultan dimana mereka memainkan peran penting dalam system pemerintahan daerah ini meskipun memang secara resmi menjadi bagian dari Indonesia tapi Yogyakarta diberikan kewenangan istimewa yang terikat dengan sistem kesultanan.

Kenapa itu ada, ketiga begini, melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 2 dijelaskan bahwa Yogyakarta diberikan status istimewa dengan memberikan kewenangan khusus kepada Sultan. Hal tersebut melingkupi hak untuk memilih gubernur DIY secara turun temurun dari keluarga Kerajaan dan hak untuk mengangkat bupati dan wakil bupati di wilayah DIY.

Kenapa bisa demikian, keempat begini, jadi sistem yang ada di pemerintahan Yogyakarta mencerminkan penghormatan terhadap berbagai macam nilai – nilai budaya dan tradisi jawa. Pemberian kewenangan kepada raja atau sultan merupakan bentuk pelestarian budaya dan nilai – nilai local dalam konteks otonomi daerah.

Sedangkan yang kelima, gubernur Yogyakarta dipilih melalui mekanisme yang melibatkan unsur tradisional. Sultan Yogyakarta memiliki peran dalam menetapkan calon yang kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini sudah mencerminkan adanya keseimbangan antara kearifan lokal dan proses demokratis. Coba pelajari juga soal perjanjian gayanti. Beginilah Korban Ghosting.
sumber: seword

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.