‘PANAS-DINGIN’ HUBUNGAN KELUARGA JOKOWI DENGAN PDIP – APA YANG KITA KETAHUI SEJAUH INI?

  1. SUMBER GAMBAR, ANTARA FOTO
    Keterangan gambar,
    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (tengah) berbincang dengan bakal capres Ganjar Pranowo (kanan), sedangkan Presiden Joko Widodo (kiri) tampak diam saat sesi konferensi pers Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Juni lalu.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya kecewa dengan keluarga Presiden Joko Widodo karena meninggalkan PDIP – hubungan yang disebut pengamat politik ‘ibarat orang pacaran yang sudah pisah, tidak ada apa-apanya’.

Gejala keretakan keluarga Jokowi dengan PDIP disebut mencapai puncaknya saat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, terpilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, calon presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Adapun PDIP selama ini mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

Peneliti pusat riset politik BRIN, Firman Noor, mengatakan hubungan keluarga Jokowi dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri memang sudah lama ‘panas-dingin’, hanya sekarang baru terlihat jelas indikasi keretakannya.

Firman menilai Jokowi merupakan sosok yang merasa bisa berdiri sendiri tanpa berafiliasi dengan partai tertentu.

“Dia sekarang sudah merasa kuat posisinya, dia sudah merasa di atas PDIP. Jadi ke mana pun dia bisa, tinggal tunjuk. Bahkan, dia bisa saja membuat partai sendiri,” ungkapnya.

Berikut hal-hal yang sejauh ini diketahui tentang hubungan keluarga Jokowi dan PDIP.

Apa yang terbaru dari hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan?

Pada Minggu (29/10), Hasto mengatakan kader hingga simpatisan kecewa terhadap keluarga Jokowi yang dinilai “meninggalkan” PDIP setelah melalui lima pilkada dan dua pilpres bersama.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan Konstitusi.

“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” kata Hasto dalam pernyataan tertulis, seperti dikutip detikcom.

Sebelumnya, ada kehebohan soal Presiden Joko Widodo menginginkan masa jabatannya diperpanjang menjadi tiga periode.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) bersama Presiden Joko Widodo (tengah) dan bacapres Ganjar Pranowo (kiri) mengikuti pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9).

Hasto mengatakan upaya itu datang dari menteri-menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang dikenal dengan sebutan ‘Pak Lurah’.

“Sikap-sikap ketua umum partai yang menyuarakan itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto kepada wartawan pada Jumat (27/10), dikutip oleh Tempo.

Namun, Hasto mengeklaim partainya kukuh dengan konstitusi yang melarang jabatan presiden tiga periode.

Sementara, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai keputusan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 sebagai “pembangkangan”.

“Dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya, di atas hukum, ada etika politik,” ungkap Ahmad kepada awak media, seperti dikutip oleh detikcom.

Ia mengatakan seharusnya kader PDIP tegak lurus dengan arahan Ketum Megawati Soekarnoputri dalam mendukung capres-cawapres yang diusung partai saat ini, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Oleh karena itu, status Gibran sebagai kader PDIP secara de facto berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres Prabowo.

Hal tersebut menguatkan spekulasi bahwa hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin retak.

Selain Gibran, ada pula adiknya, Kaesang Pangarep, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tiga hari setelah bergabung. Ia pun memilih PSI ketimbang PDIP

Sejak kapan mulai retak hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP?

Pengamat politik BRIN sekaligus dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Firman Noor, menilai renggangnya hubungan antara keluarga Jokowi dan PDIP sudah lama terlihat indikasinya.

Bahkan, itu tampak dari keputusan Jokowi sebagai presiden yang mempercayakan urusan pengelolaan pemerintahan bukan pada PDIP tapi pada pejabat seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan kader Golkar.

“Saya kira ini hanya semakin membuktikan situasi yang tidak harmonis, perkembangan terakhir ini,” kata Firman kepada BBC News Indonesia pada Minggu (29/10).

Kurang harmonisnya hubungan Jokowi dengan PDIP selama dua periode disebabkan oleh perbedaan sikap yang dimiliki Jokowi dan partai pengusungnya tersebut.

Dari pandangan Megawati, kata Firman, Jokowi dipandang sebagi ‘petugas partai’ yang seharusnya mengedepankan kepentingan partainya. Sementara, Jokowi tidak sepenuhnya sepakat.

“Peran relawan itu lebih menentukan menurut Jokowi, sementara bagi PDIP sebailknya, tanpa dukungan kuat PDIP, Jokowi bukan siapa-siapa,” katanya.

Prabowo Subianto (kanan) dan Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyapa wartawan sebelum menyerahkan syarat pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (25/10).

Ketika putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi cawapres Prabowo dan melepas statusnya sebagai kader PDIP, menurut Firman, hal tersebut secara simbolis sudah semakin menunjukkan bahwa tidak ada hubungan lagi antara keluarga Jokowi dengan PDIP.

“Sekalian kelihatan fokusnya Jokowi dan keluarganya adalah memenangkan Prabowo, ketimbang memenangkan Ganjar,” tutur Firman.

Namun, ia tak yakin Jokowi dan keluarganya akan mengambil tindakan eksplisit memutus hubungan dengan PDIP – begitu pula sebaliknya.

Sebab, menurut Firman, PDIP ingin menghindari persepsi negatif yang dapat timbul dari pemecatan Jokowi maupun keluarganya.

“Jadi sifatnya diulur terus, tapi sebetulnya sudah ibarat pacaran sudah tidak ada perasaan lagi. Sudah selesai,” katanya.

Apakah strategi Jokowi dalam menyikapi hal itu dinilai tepat?

Pakar komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, menilai sikap Jokowi yang cenderung memilih tidak berkomentar atau netral – meskipun publik berspekulasi soal keberpihakannya – merupakan sikap yang tepat.

“Karena pun demikian, tidak semua isu itu bisa direspons dengan cepat. Dalam hal ini, menunggu dan melihat dan juga diam adalah salah satu langkah yang tepat,” kata Silvanus.

Jika Jokowi merespons keretakan hubungannya dengan PDIP, Silvanus mengatakan justru itu akan membenarkan adanya ketegangan yang sudah lama diduga juga oleh publik.

“Bisa saja ini memang merupakan salah satu perwujudannya tanggung jawab Jokowi yang sejak awal menyatakan ingin Pilpres 2024 ini adem. Tidak lagi ada perpecahan kubu, seperti itu,” sebutnya.

Di sisi lain, sikap Jokowi yang tergolong ambigu dapat juga menimbulkan beragam interpretasi yang membuat media dan masyarakat semakin menebak-nebak posisi Jokowi yang sebenarnya di tengah kontestasi politik.

Di sisi lain, sikap Jokowi yang tergolong ambigu dapat juga menimbulkan beragam interpretasi yang membuat media dan masyarakat semakin menebak-nebak posisi Jokowi yang sebenarnya di tengah kontestasi politik.

Oleh karena itu, Silvanus berargumen bahwa ‘konflik‘ antara keluarga Jokowi dan PDIP bisa jadi merupakan strategi komunikasi politik untuk menarik perhatian publik terhadap dua pasangan capres-cawapres, yaitu Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran.

Sebab, menurut Silvanus, siapapun di antara kedua pasangan itu yang menang, Jokowi akan diuntungkan.

“Pada akhirnya yang diuntungkan di sini adalah pihak Jokowi. Baik PDIP maupun koalisinya Prabowo, di situ ada sentuhan Jokowi di dalamnya,” kata Silvanus.

Respon Istana soal isu tiga periode dan ketegangan keluarga Jokowi dengan PDIP?

Menanggapi dugaan tentang adanya ketegangan internal dalam PDIP, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, mengatakan bahwa memang ada tanda-tanda para elite partai tersebut memiliki perbedaan pendapat.

Hal tersebut terlihat dari mencuatnya kembali isu permintaan Jokowi untuk menjabat tiga periode, yang kemudian dibenarkan oleh beberapa kader PDIP.

“Saya mendengar ada dugaan ketegangan internal di PDI Perjuangan. Makanya, elite yang satu beda pendapat sama yang lain. Kami melihat tanda-tandanya. Aneh juga isu begini diungkit lagi, sudah basi.

“Tapi ada juga yang menghormati pilihan presiden ataupun keluarga Pak Jokowi. Perang dua kelompok ini semakin terbuka,” kata Faldo dalam keterangan videonya, yang dikutip oleh Tempo pada Sabtu (28/10).

Ketua DPP Projo Budi Arie Setiadi (kanan) menyerahkan bendera relawan Projo kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) pada acara deklarasi dukungan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu (14/10).

Ia juga menambahkan dari dulu Jokowi tidak mudah terbawa perasaan soal politik.

“Lawan tarungnya saja dirangkul. Apalagi, dituduhkan isu yang rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” kata Faldo.

BBC News Indonesia sudah menghubungi Faldo Maldini untuk meminta keterangan lebih lanjut, namun sampai sekarang yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Senada, Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus mengatakan isu tiga periode hanyalah drama dan bahwa publik perlu ‘disuguhi informasi yang benar’.

Kemudian, Panel menegaskan kembali sikapnya yang menolak perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Ia juga membantah kabar bahwa Jokowi ‘baper dan marah’ terhadap PDIP akibat persoalan tersebut.

Di kesempatan yang sama, ia meminta agar pihak-pihak berhenti mendiskreditkan citra Jokowi dengan isu-isu semacam itu.

“Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu,” ujar Panel Barus, seperti dikutip detikcom pada Jumat (27/10).

BBC News Indonesia sudah berupaya menghubungi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiabudi, namun sampai sekarang yang bersangkutan belum memberikan penjelasan.

Apa yang bisa dipelajari oleh publik dari persoalan ini?

Peneliti politik BRIN, Firman Noor, mengatakan bahwa publik perlu sadar bahwa Jokowi kini sudah berada dalam posisi yang kuat dalam dunia politik dan ia pun berpotensi untuk berpindah ke partai lain atau membentuk partai sendiri di kemudian hari.

Di sisi lain, Firman menilai Jokowi telah beberapa kali menimbulkan kekacauan sistemik akibat konfliknya dengan partai yang mengusungnya.

“Kekacauan sistemik, ketidakpatutan yang berkali-kali dipertontonkan oleh Jokowi. Bagaimana mengelola partai jadi ambur-adul, bagaimana tidak ada sikap respect terhadap partai. Ini tentu saja merugikan pembangunan demokrasi,” ujar Firman.

Berkaca dari pemilu sebelumnya pula, Firman mengatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki dramaturgi politik yang kerap kali timbul karena partai-partai di Indonesia tidak memiliki ideologi jelas.

Presiden Jokowi mengalahkan Prabowo Subianto dua kali, dalam Pilpres 2019 dan Pilpres 2014.

Sehingga, kemungkinan terjadinya konflik antar-partai ataupun individu yang semula dianggap bermusuhan, bisa dengan mudah berteman di pemilu berikutnya.

“Meskipun politik itu art of possibilities (penuh kemungkinan), tapi Indonesia tetap ekstrim dramanya. Karena partai-partai ini tidak didasarkan pada keberpihak ideologi yang kuat, tapi lebih pada mencari kemenangan dengan cara apapun,” kata Firman.

Untuk saat ini, ia memprediksi Jokowi selama masih menjabat sebagai presiden, ia akan tetap dapat menggunakan pengaruhnya. Namun, kemungkinan besar PDIP akan lebih lama bertahan ketimbang keluarga Jokowi yang baru mulai menyebar ke partai-partai lain.

“PDIP itu partai lawas, partai lama yang terus tumbuh dan berkembang. Sampai masa yang akan datang. Jadi bisa jadi PDIP akan lebih langgeng,” ujarnya.
sumber: bbc

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.