RUMAH SAKIT DI WILAYAH PAPUA ‘NYARIS LUMPUH’ DAN BEBERAPA PASIEN MENINGGAL DUNIA AKIBAT KELANGKAAN OBAT HINGGA BAHAN MEDIS

SUMBER GAMBAR,GETTY IMAGES
Keterangan gambar,
Ilustrasi: pasien yang berbaring di salah satu rumah sakit di Papua.

Kelangkaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) disebut menyebabkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Scholoo Keyen, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, ‘nyaris lumpuh’ dalam melakukan pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan beberapa pasien meninggal dunia.

Seorang sumber BBC News Indonesia yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan, beberapa pasien RSUD Scholoo Keyen meninggal dunia karena rumah sakit itu kehabisan oksigen, tidak memiliki bahan medis operasi seperti selang oksigen, spuit (alat suntik) sekali pakai, dan kehabisan obat-obat esensial lain yang dibutuhkan.

“Padahal jika obat dan bahan medis tersedia nyawa mereka mungkin bisa diselamatkan,” kata sumber itu kepada BBC News Indonesia, Rabu (07/06).

Sumber itu juga mengatakan, kelangkaan telah menyebabkan beberapa pasien dirujuk ke rumah sakit lain yang memakan waktu 5-6 jam perjalanan darat. Bahkan “ada seorang pasien saat dirujuk, ambulansnya tabrakan karena supirnya mabuk”.

Selain kelangkaan obat dan BMHP, sumber itu menyebut bahwa para pekerja kontrak di rumah sakit milik pemerintah daerah itu juga mengalami keterlambatan gaji yang membuat mereka terancam diusir dari rumah kontrakan.

Direktur RSUD Scholoo Keyen, drg Alim Ihsan P, mengakui bahwa RS mengalami kelangkaan obat dan kekurangan BMHP yang menjadi dasar ‘terpaksa’ merujuk pasien ke RS lain.

Dia menyebut, hal itu disebabkan utang sebelumnya yang belum dibayar sehingga perusahaan farmasi ‘mengunci’ pasokan obat dan BMHP untuk RSUD itu.

Ihsan juga mengakui terjadinya keterlambatan pembayaran gaji pekerja kontrak di RSUD itu, dan mengatakan akan melakukan pembayaran jika pemda telah memberikan uang.

Namun, Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Sorong Selatan Abraham Thesia membantah terjadi kekosongan obat dan BMHP di RSUD Scholoo Keyen. Menurutnya, Pemda telah mencairkan Rp3,5 miliar untuk pasokan obat yang akan bertahan hingga sekitar Maret 2024.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, mengatakan permasalah gaji tenaga kesehatan hingga obat-obatan di RSUD itu di bawah kewenangan pemda.

Lembaga kajian yang fokus pada pembangunan di bidang kesehatan, CISDI, menunjukkan bahwa dari sisi beban kesehatan, Papua masuk ke provinsi dengan angka years of life lost (tahun yang hilang akibat kematian dini) tertinggi di Indonesia. Disparitas akses layanan kesehatan antara di Jawa-Bali dengan Papua pun masih terasa.

RSUD Scholoo Keyen ‘nyaris lumpuh’

RSUD Scholoo Keyen yang diresmikan pada tahun 2014 merupakan satu-satunya RS milik pemda yang berada di Kabupaten Sorong Selatan.

Seorang sumber BBC News Indonesia memaparkan, RSUD Scholoo Keyen kini dalam kondisi ‘nyaris lumpuh’ karena kelangkaan obat dan BMHP selama beberapa bulan terakhir.

“Kini [RSUD Scholoo Keyen] dalam kondisi bahaya, nyaris lumpuh dan kesenggol sedikit bisa jatuh. Banyak pasien dirujuk ke RS di Kota Sorong akibat masalah itu,” kata sumber itu kepada wartawan BBC News Indonesia, Rabu (07/06).

“Dari kain kasa, alat infus, alat tranfusi, selang oksigen, obat-obatan seperti vitamin K untuk bayi baru lahir guna mencegah pendarahan, obat fentanyl untuk operasi hingga obat-obat penting lain tidak ada sama sekali. Padahal itu daftar-daftar esensial yang harus ada,” katanya.

Dia menceritakan, di sepanjang tahun 2023 terdapat tiga kasus kejadian sentinel (risiko yang menyebabkan cacat permanen atau kematian). Semuanya meninggal dunia akibat kelangkaan obat dan BMHP.

Kasus pertama adalah seorang pasien yang meninggal dunia karena RS kehabisan oksigen. “Sudah dua setengah tahun mesin pengisi oksigen RS rusak. Seharusnya sehari bisa mengisi 11 tabung, sekarang cuma 1-2 tabung. Akhirnya oksigen harus beli dari Sorong. Kemarin itu kehabisan oksigen sehingga pasien meninggal,” katanya.

Kedua, ketidaktersediaan bahan medis untuk melakukan pembiusan dan pembedahan menyebabkan seorang pasien meninggal saat dirujuk ke rumah sakit di Kota Sorong, yang berjarak 160 km dan memakan waktu lima hingga enam jam perjalanan darat.

Ketiga, seorang pasien meninggal karena diagnosis dan perawatannya tertunda, “Pemeriksaan laboratorium dasar tidak dapat dilakukan karena listrik di lab rusak,” katanya.

Kemudian, terdapat juga empat kasus kejadian tidak diharapkan (KTD, cedera terjadi namun dapat kembali ke keadaan semula).

Sumber tersebut menjelaskan, dalam kasus pertama, seorang pasien terpaksa dirujuk ke RS lain dalam kondisi perdarahan kritis karena selang nafas intubasi (saat pembiusan operasi) habis.

“Dia pasien perempuan dengan kehamilan ektopik [di luar rahim] dan mengalami pendarahan aktif. Lalu dirujuk karena tidak ada alat, ke Kota Sorong, untung dia selamat. Tapi ada juga yang meninggal dalam keadaan dirujuk,” katanya.

Pasien kedua itu, katanya, tidak bisa dioperasi karena RS kehabisaan Endotracheal Tube (ETT), alat yang digunakan untuk menjamin saluran napas tetap bebas. “Kemudian saat dirujuk, dalam perjalanan, ambulan tabrakan karena supirnya mabuk,” katanya.

Selain itu, tambahnya, seorang pasien serangan jantung kembali harus dirujuk karena RSUD Scholoo Keyen tidak memiliki obat dan spuit (alat suntik) sekali pakai.

Bahkan di kasus lain, seorang bayi prematur mengalami desaturasi hingga apneu (gagal nafas) dikarenakan listrik RS padam dan genset rusak.

Sumber itu mencatat, dalam lima bulan terakhir di tahun 2023, kasus-kasus itu adalah beberapa contoh dari 105 kondisi potensial cedera (KCP) yang 53% di diantaranya mengarah ke kematian (KCPS), di mana kelangkaan obat dan BMHP menjadi penyebab tertinggi.

Tahun sebelumnya, jumlah KPC berjumlah 178 kasus, dengan nol KTD dan satu kasus sentinel.

Perusahaan farmasi ‘mengunci’ obat dan gaji pegawai belum dibayar

Sumber BBC News Indonesia menjelaskan, kelangkaan tersebut terjadi karena banyak pedagang besar farmasi (PBF) di Kota Sorong telah ‘mengunci’ atau menghentikan pasokan obat akibat besarnya utang ‘turun temurun’ RSUD Scholoo Keyen itu ke para vendor.

“Contoh, ada obat yang hanya dikeluarkan oleh satu PBF, sementara utang RS ke PBF itu besar sekali sehingga sudah dikunci. Permintaan akan dilayani kalau sudah bayar. Saat cari ke yang lain, harga jadi mahal dan stok terbatas,” katanya.

Di sisi lain, sumber itu mengatakan, pada tahun 2023, RSUD Scholoo Keyen mendapatkan anggaran untuk obat dan BMHP mencapai lebih dari Rp3 miliar.

“Dari dana Otsus Rp800 juta, DAU Rp1,5 miliar dan Rp515 juta dari DAU untuk reagen. Kemana itu uangnya?” katanya.

Selain masalah itu, gaji pegawai kontrak dan insentif pelayanan bagi pegawai negeri sipil RSUD Scholoo Keyen juga belum dibayarkan.

“Gaji Januari, Februari baru dibayar 4 April setelah pertengahan Maret ada aksi protes. Lalu gaji Maret dibayar pada 30 Mei setelah pekan lalu kembali protes. Kini gaji April dan Mei belum dibayar sampai saat ini.”

“Gaji yang tidak dibayar ini menyebabkan pegawai kontrak yang tinggal di luar RS banyak yang terancam diusir dari kontrakan,” kata sumber itu.

Dia menyebutkan, RSUD Scholoo Keyen memiliki sekitar 398 pegawai, terdiri dari 10 dokter umum, dua dokter gigi umum, satu dokter gigi spesialis, 12 dokter spesialis, dan sekitar 200 perawat hingga pegawai kontrak.

Selain itu, katanya, RSUD itu masuk dalam kelas C yang memiliki tempat tidur minimal 104 ranjang, namun karena banyak yang rusak maka jumlah yang tersedia sekitar 73.

Sementara dari survei pelayanan rumah sakit bulan lalu, sumber itu mengatakan, terdapat 53% pasien yang merasa pelayanan RSUD itu tidak baik.

Terkendala dukungan biaya

Direktur RSUD Scholoo Keyen, drg. Muhammad Alim Ihsan P, mengakui bahwa RSUD di bawah pimpinannya sering mengalami kelangkaan obat dan kekurangan BMHP. Masalah itu, tambah Ihsan, yang menjadi dasar seringkali pasien terpaksa dirujuk ke RS lain.

Penyebabnya, katanya, karena beberapa perusahaan farmasi masih ‘mengunci’ pasokan RSUD Scholoo hingga utang-utang sebelumnya yang masih ada dibayar.

“Tentu problem ini sudah kita sampaikan ke pemda, tentu pemda terus mengupayakan upaya terbaik supaya bagaimana RS bisa menyelesaikan itu,” kata Ihsan kepada Paul, wartawan di Sorong Selatan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Ihsan mengatakan, untuk bulan Juni ini, rumah sakit kembali belum bisa mengajukan permintaan obat karena kendala dukungan biaya, ditambah ada beberapa bagian dari gedung RSUD yang perlu diperbaiki.

“Itu kita prioritaskan untuk selesai dulu, sambil manajemen berupaya bagaimana supaya problem bahan medis habis pakai dan obat-obatan bisa segera tertangani dengan baik… Tentu kita harus sadar diri. Kalau kita siap misalnya ditelanjangi dengan kondisi seperti ini, boleh-boleh saja,” kata Ihsan.

Ihsan pun berharap agar Pemkab Sorong Selatan mengerti kebutuhan rumah sakit seperti apa.

“Kalau mengerti berarti harus disediakan. RS butuh dokter spesialis, lalu dokter spesialis itu bekerja dengan apa. Tentu harus ditunjang oleh alat yang memadai dan kemudian bahan-bahan yang tidak pernah kurang, kebutuhan itu harus tercukupi,” katanya.

Selain masalah obat dan BMHP, Ihsan juga mengakui terjadi keterlambatan pembayaran gaji terhadap tenaga kesehatan dan meminta mereka untuk bersabar serta terus memberikan pelayanan kesehatan.

“Kondisi daerah memang dalam kondisi di mana ini tidak direkayasa. Jadi transfer dana dari pusat yang mempengaruhi keterlambatan gaji mereka,” kata Ihsan.

“Kalau pemerintah ada uang pasti dibayarkan jasa pelayananya. Kalau kondisi belum ada, kita bersabar. Tidak pernah ada kasus di mana RS menelantarkan petugasnya,” ujarnya.

Dana Rp3,5 miliar telah cair, ‘stok obat hingga Maret 2024’

Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Sorong Selatan, Abraham Thesia, membantah kelangkaan obat di Kabupaten Sorong Selatan pada 2023.

Walau sempat mengalami kekurangan obat tahun lalu, Abraham mengatakan, Pemkab Sorong Selatan telah menganggarkan dana sebesar Rp3,5 miliar untuk pasokan obat pada tahun 2023. Anggaran itu pun, tambahnya, telah digunakan untuk membeli obat.

“Dan stok ini akan bertahan sampai dengan kisaran Maret 2024. Pasokan obat untuk Sorong Selatan itu dinyatakan stabil, aman dan terkendali,” kata Abraham.

Mengenai belum dibayarkannya gaji pegawai kontrak di RSUD Scholoo Keyen, Abraham mengakui hal tersebut, namun untuk pembayaran triwulan kedua yaitu dari April hingga Juni.

“Pengajuan SPJ pembayaran gaji tenaga kontrak bulan keempat sudah diproses, sementara akan segera dibayar. Sedangkan bulan lima dan enam melalui SIPD terbaru, memang daerah lagi dipacu pusat untuk bisa memberikan pelayanan merata seperti wilayah lain,” katanya.

Abraham mengatakan, jumlah pegawai kontrak mencapai sekitar 350 orang (sekitar 70%) dan sisanya adalah PNS di RSUD itu.

“Jumlah pegawai kontrak karena kearifan lokal. Kalau tempatnya di situ berarti semua komunitas masyarakat harus dimasukkan sebagai pegawai harian, dan ini mejadi jumlah yang sangat besar. Dan ini tetap terbayar,” katanya.

Kemenkes: RSUD di bawah pemda

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, mengatakan urusan obat, BMHP hingga gaji pegawai kontrak di RSUD Scholoo Keyen berada di bawah kewenangan pemda.

Walau demikian, katanya, Kemenkes tetap memberikan dukungan setiap tahun melalui DAK non-fisik ke daerah untuk menunjang layanan di fasilitas kesehatan milik pemda.

Saat ditanya mengenai permasalahan obat, bahan medis dan penundaan gaji di RSUD itu, Siti mengatakan, “Ini internal manajemen RS di sana.”

‘Angka kematian dini’ di Papua tertinggi di Indonesia

Kejadian Luar Biasa dinyatakan di sebuah wilayah di Papua karena kematian akibat gizi buruk.

Chief Strategist dan Acting Chief of Primary Health Care (PHC) CISDI Yurdhina Meilissa mengatakan, apa yang terjadi di RSUD Scholoo Keyen menunjukkan bahwa, dari sisi beban kesehatan, Papua masih masuk ke provinsi dengan angka tahun yang hilang akibat kematian dini (years of life lost) tertinggi di Indonesia.

Walaupun akses fisik membaik dalam satu dekade terakhir di Indonesia, dia mengatakan, disparitas akses layanan kesehatan antara di Jawa-Bali dengan Papua masih terasa.

Yurdhina mencontohkan, rasio puskesmas berbanding populasi menurun di wilayah Papua. Kemudian, rasio tenaga kesehatan per-1000 penduduk juga turun.

“Puskesmas supply side readiness indeks 7 dari 24 kabupaten di Papua dan Papua Barat berada di bawah 70%. Tingkat pertumbuhan RS per 100,000 penduduk juga relatif rendah. Walaupun coverage JKN secara relatif terus membaik, masalah physical access menghambat perbaikan ketimpangan,” katanya.

Selain itu, Yurdhina juga mengatakan bahwa sistem desentralisasi juga memiliki dampak terkait layanan kesehatan di Indonesia, di mana pemda kini berkuasa menentukan keputusan, “Bagaimana dua pertiga dari total pengeluaran publik untuk kesehatan mau diatur.”

“Budget planning dan execution-nya seringkali beda jauh. Apabila pemerintah daerahnya mengandalkan dana transfer dari pusat, seringkali ada keterlambatan turunnya dana juga di awal tahun, sehingga harus nombok. Inefisiensi di sektor kesehatan ini sayangnya susah dilacak.”

“Manajemen kesehatan dan sistem informasi yang terfragmentasi, dan koordinasi yang buruk di antara para pemangku kepentingan utama pusat-daerah seringkali menyulitkan kita menilai apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
sumber: bbc

This entry was posted in Berita, Informasi Kesehatan. Bookmark the permalink.