KENAIKAN HARGA PERTALITE

Pertamina sudah mengumumkan rencana kenaikan harga pertalite berkisar Rp. 10.000/liter. Namun rapat Menko Perekonomian besikap “ Terkait dengan harga BBM, menurutnya masih dikaji dalam bentuk beberapa opsi. Baik itu menaikkan harga maupun menambah subsidi melalui APBN. Termasuk pemberian bantuan sosial apabila opsi yang diambil adalah kenaikan harga. “

Yang pasti ini kelanjutan dari pagu anggaran Rp. 502 triliun subsidi BBM dan dana kompensasi yang diperkirakan akan jebol sebelum tahun akhir anggaran. Sekedar hitungan sederhana prihal subsidi itu. Jumlah kendaraan data tahun 2019 ada 133 juta. 60% subsidi itu dinikmati kendaraan roda empat yang jumlahnya 11,6 persen dari total kendaraan. 40% subsidi dinikmati roda dua , yaitu 89,4% dari 133 juta kendaraan di Indonesia.

Membaca berita kemarin hasil rapat Menko Perekonomian yang masih wait and see atas rencana kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi. Alasanya pastilah soal kawatir akan dampak politik terhadap kenaikan BBM. Apalagi Buruh sudah ancam akan adakan mogok nasional. Biasanya kalau buruh mogok maka itu akan jadi leverage atas issue lain terutama soal keadilan ekonomi yang dianggap oposisi seksi. Padahal setiap pemilik roda empat menikmati subsidi Rp. 18 juta setahun. Atau Rp 50.000 perhari… bego kan.

Masalah subsidi sudah jadi issue sejak puluhan tahun. Penyebab membengkaknya subsidi itu karena tataniaga migas dan regulasi tidak berpihak kepada kemandirian. Kita telat melakukan peningkatan kapasitas kilang. Juga tidak ada niat untuk mengelola stok migas berbasis supply chain Industry. Padahal kita salah satu negara penghasil migas dan pasar BBM terbesar nomor lima dunia. Dengan adanya dua potensi ini tidak sulit menjadikan sumber daya migas sebagai kekuatan ekonomi nasional, bukan malah jadi masalah nasional.

Seharusnya masalah kenaikan harga BBM ini dijadikan momentum untuk perbaikan tata niaga dan restruktur Pertamina agar bisa jadi market maker dan provider BBM berserta dwonstream nya. Dengan perbaikan tata niaga itu memungkinkan terciptanya ekosistem financial untuk industri downstream dan distribusi maupun trading. Selagi Pertamina hanya goverment agent dan broker, selama itu APBN jadi bancakan. Setiap kebijakan subsidi pasti akan berdampak moral hazard. Jadi pak Jokowi, engga usah ragu. Naikan saja BBM dan segera restruktur Pertamina.
sumber: Erizeli Jely Bandoro & fb