SI PENGECUT ANIES DAN 7 FRAKSI UBAH PERAN DPRD JADI PERSEKONGKOLAN TERBUKA!

Manuel – Ada hal yang sangat menjijikkan yang saya lihat dari manuver Anies Baswedan dan 7 fraksi DPRD lainnya yang secara langsung melecehkan institusi DPRD sebagai institusi rakyat menjadi persekongkolan terbuka melawan PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia alias PSI.

Persekongkolan secara terbuka dengan mengundang media dan berfoto bareng setelah makan malam saat kedua partai yang mewakili rakyat melakukan interpelasi kepada Anies Baswedan. Kita melihat bahwa interpelasi ini adalah hak yang boleh diajukan oleh wakil rakyat kepada eksekutif.

Interpelasi ini bukan sesuatu yang menyeramkan, melainkan hanya hak meminta pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Hal sederhana dibuat kelihatan begitu rumit dan dibuat haram, juga menakutkan. Ya takut lah kalau korupsi. Anies korupsi?

Bahkan Rocky Gerung si manusia dungu itu mengatakan bahwa interpelasi kepada Anies Baswedan adalah konspirasi elite oligarki. Padahal sederhana sekali makna dari interpelasi. Mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban eksekutif untuk menjelaskan apa yang terjadi dan membuka semua data.

Kalau bersih, kenapa harus takut dan mengundang makan para anggota DPRD yang bisa disuap itu? Sebenarnya boleh-boleh saja bahwa 7 fraksi lainnya tidak setuju dengan intervensi yang dilakukan oleh kedua partai nasionalis dan juga mendukung rakyat itu.

Sah-sah saja anggota dewan untuk menolak interpelasi soal Formula E yang ternyata memang gak pernah ada di list internasional. Akan tetapi dengan makan malam itu justru Anies Baswedan memberikan sebuah narasi dan pesan bahwa ke-7 fraksi lainnya sudah ada di bawah ketiaknya.

Justru 7 fraksi yang di memutuskan untuk menolak hak interpelasi yang diajukan oleh PDI perjuangan dan juga Partai Solidaritas Indonesia alias PSI, setelah makan malam bersama Anis, membuat banyak kecurigaan dan membuat banyak kesan buruk bagi DPRD yang sudah buruk.

Jadi secara tidak langsung mereka menghianati fungsi-fungsi Dewan perwakilan rakyat sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah. Bukannya mengawasi kebijakan pemerintah daerah, mereka malah mendukung persekongkolan jahat dari gerombolan si berat.

Dalam hal ini saya melihat bahwa Anies Baswedan berhasil membuat kita DPRD semakin buruk dan hancur lebur. Dan tanpa ia sadari citranya sendiri pun hancur lebur berantakan seperti air kobokan cuci tangan. Mimpi jadi presiden pun hanya angan-angan dan akan diruntuhkan oleh rakyat Indonesia.

Orang ini kelihatan ingin sekali bersekongkol untuk mempertahankan apa yang ia kerjakan. Pertahankan apa yang dikerjakan jika benar ya nggak papa. Tapi kalau mempertahankan sesuatu yang salah dan terindikasi korupsi ya bahaya banget.

Apalagi melibatkan anggota-anggota DPRD untuk menolak hak interpelasi. Seolah interpelasi adalah hal yang menakutkan. Dan bahkan interpelasi dianggap hal yang haram dilakukan. Justru dengan menolak interpelasi kepada Anies Baswedan, 7 fraksi lain di DPRD, mempertontonkan kebodohan dan ketidakpahaman mereka tentang interpelasi.

Apalagi kita melihat bahwa hak interpelasi ini merupakan sebuah hal yang justru akan membukakan fakta secara terang benderang siapa Anies Baswedan. Atau jangan-jangan ke-7 fraksi tersebut memang bukan lagi mau wakil rakyat namun mewakili perut Anies Baswedan.

Saya melihat ke-7 partai yang berkoalisi dengan Anies Baswedan dalam menutup fakta-fakta tentang formula E, sudah kenyang. Mereka seharusnya memberikan edukasi kepada publik bahwa interpelasi merupakan hak berdemokrasi.

Bukannya malah menutup-nutupi kebobrokan dan potensi-potensi anggaran yang diselewengkan oleh Anies Baswedan dan kawan-kawannya di DKI Jakarta. Apakah mereka mendapatkan bagian juga? Saya tidak peduli apakah ini terjadi saat pandemi atau tidak. Kamu jujur ya kenapa harus takut?

Seharusnya Anies Baswedan bersujud di bawah kaki Ahok. Belajar dan cium kakinya kalau perlu. Jakarta tidak butuh pemimpin yang seiman namun butuh pemimpin yang jujur dan tidak mengkorupsi uang rakyatnya.

Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal, yakni memilih gubernur yang dimenangkan lewat hasil politik agama dan rasis. Saya berharap persekongkolan DPRD dengan Anies Baswedan ini bukan hanya karena seiman ya. Tapi karena saling ingin menguntungkan saja di antara mereka.

Karena aneh betul interpelasi bisa dianggap sebagai barang haram yang tidak boleh di tanyakan kepada Anies Baswedan. Terima kasih untuk kedua partai yakni partai demokrasi Indonesia perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia alias PSI yang sudah memberikan edukasi publik yang benar.

Jangan sampai stop di kalian. Uang rakyat yang di mainkan. Kalau kalian memang berjuang untuk rakyat, jalankan sampai Anies dipecat dan dipenjara kalau perlu. Kalau perlu ya. Hahaha.

Sebenarnya sangat menarik ketika kita membahas daripada fungsi DPRD DKI Jakarta dan fungsi DPRD pada umumnya sebetulnya.

Fungsi DPRD adalah legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, kewenangan dalam hal APBD mereka tahu. Sebenarnya mereka yang mengontrol pelaksanaan pemerintah daerah.

DPRD memiliki tugas untuk merancang juga peraturan peraturan mengenai anggaran yang diajukan oleh gubernur. Anggaran-anggaran yang ada harus di skrining terlebih dahulu oleh DPRD.

Fungsi pengawasan DPRD juga adalah memantau pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan gubernur. Artinya tidak ada kebijakan gubernur yang tidak diketahui oleh DPRD.

Melihat dari fungsi tersebut kita aneh justru kalau mengetahui bahwa justru yang mengontrol 7 fraksi DPRD adalah Anies Baswedan. Apalagi tidak diundang partai yang melakukan hak interpelasi kepada Anies Baswedan.

Dari sini tidak berlebihan jika saya menyimpulkan bahwa Anies Baswedan sudah memberikan pengaruh buruk kepada DPRD DKI Jakarta. Khususnya ke-7 partai tersebut yang malas saya sebutkan satu persatu.

Apa yang dilakukan oleh ke-7 fraksi di DPRD DKI Jakarta ini micro menghianati dari tugas dan fungsi awal dari DPRD DKI Jakarta yang dibentuk oleh pemerintah negara ini. Ketujuh partai itu bisa disimpulkan melakukan persekongkolan dengan Anies Baswedan.

Saya berharap semua bisa dibuka dengan terang benderang lewat hak interpelasi yang dilakukan dan diajukan oleh kedua partai yakni partai PDIP perjuangan dan juga partai solidaritas Indonesia alias PSI. Sekali lagi saya akan memberikan sebuah perumpamaan yakni perumpamaan emas.

Emas kalau mau dimurnikan harus dibakar terlebih dahulu. Kalau tidak mau dibakar ya artinya bukan emas. Jangan-jangan situ sampah yang kalau dibakar hanya membumbungkan asap?

Begitulah sampah-sampah.

sumber: seword