PARTAI YANG MENOLAK INTERPELASI ADALAH MUSUH RAKYAT!

Ras To – Akhirnya apa yang selama ini menjadi tanda tanya besar, terjawab sudah. Mengapa budaya korupsi menjadi persoalan yang sangat sulit diberantas di negeri ini.

Hal tersebut terjadi, bukan saja membuktikan, betapa manusia manusia yang katanya merepresentasikan sebagai corong dari kehendak rakyat, tidak lebih hanyalah sekumpulan serigala rakus berotak kakus.

Mereka para anggota yang katanya merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, telah mendegradir marwah lembaga negara, menjadi lembaga Dewan Perwakilan Rampok.

Ternyata mereka hanyalah manusia-manusia rendahan bermental budak kekuasaan, tidak lebih…!

Harus kita akui dan sadari, hal diatas tidak berdiri sendiri, melainkan sikap serampangan sebagian masyarakat dalam menentukan pilihan, tanpa melalui pertimbangan apakah seseorang yang dipilih itu merupakan memiliki sikap amanah atau tidak.

Ditambah persoalan mentalitas mainstream dan pragmatisme pandangan yang memberikan kontribusi, terpilihnya para penyelenggara negara yang tidak memiliki kredibilitas memadai.

Sebagai masyarakat kita terlalu lugu, bahkan terkesan lucu. Kita merasa senang menerima sesuatu yang sedikit, tapi dibalik itu semua, kita tidak menyadari bahwa kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa ini.

Tidak kita sadari bahwa apa yang dilakukan, hakikatnya adalah menyerahkan pengelolaan bangsa ini kepada orang atau kelompok yang justru akan menjauhkan bangsa ini pada cita-cita bangsa yang berkemajuan.

Kita telah secara gegabah memberikan kepercayaan pada manusia-manusia rendah, yang tak akan mungkin akan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.

Seharusnya kita tidak mudah percaya pada janji-janji kosong dan imbalan rupiah yang justru menyebabkan hidup kita susah.

Amat disayangkan dengan sikap yang tidak sedikitpun berpikir, resiko apa yang akan kita alami, dengan menjadikan manusia-manusia rendah, untuk mengelola kepentingan orang banyak.

Mereka yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan partainya, bukan manusia yang cukup layak menjadi tumpuan dapat mewujudkan harapan kita, terlebih untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Seperti pada sikap yang mereka pertontonkan baru-baru ini, dimana tujuh anggota dewan yang mewakili partai-partai itu, tanpa etika menerima undangan makan malam dengan seorang gubernur yang akan menghadapi interpelasi, terkait APBD yang digunakan untuk mengadakan Formula E.

Ironisnya beberapa partai itu adalah, partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, yang mana pemerintahan saat ini sedang berjuang untuk membersihkan negara ini dari praktik kotor para predator yang bernama koruptor.

Seperti Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PPP, bersama dua partai non koalisi, seperti Demokrat dan PKS.

Sebagai partai mereka bukanlah kekuatan yang memiliki sense of crisis, sebagai anggota dewan mereka telah menunjukan sikap pro kepada rampok, tinimbang kepentingan rakyat, sebagai partai mereka telah berkhianat pada legitimasi yang telah diberikan rakyat.

Mereka telah menginjak-injak kepercayaan masyarakat, yang secara kasat mata telah kita saksikan bersama, bagaimana mereka berkomplot untuk melestarikan budaya koruptif.

Sangat jelas, bagaimana sikap mereka yang lebih mementingkan perut kenyang, mereka tak ubahnya seperti serigala yang lapar, tanpa mau peduli terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan, karena pemimpin daerah yang kesetanan menggunakan anggaran.

Sampai kapan budaya seperti ini terus berlanjut? Jika sikap apatis yang menimbulkan banyak persoalan yang bertambah krusial tidak segera dibenahi? Suka atau tidak masyarakat harus menjadikan persoalan yang ada sebagai pelajaran.

Karena dari titik inilah harapan menjadi masyarakat yang mandiri dapat terwujud, tidak lagi ada cerita yang menjadi korban janji palsu para politisi busuk, dan partai yang memandang sebelah mata terhadap eksistensi masyarakat yang merupakan konstituennya.

Walau secara perlahan, paradigma masyarakat kini mulai mengalami perubahan, seiring derasnya informasi yang berkembang.

Kemudahan masyarakat mengakses dan mengkonsumsi segala informasi semakin terbuka secara luas.

Sikap apatis dan pragmatis, yang pada awalnya cenderung menjadi penghalang tumbuhnya keingintahuan masyarakat, berangsur-angsur menimbulkan respek masyarakat.

Dilalahnya konten berita yang paling banyak digemari masyarakat, menyangkut perkembangan dan dinamika politik.

Tentu saja perubahan ini sangat positif, apalagi dalam menangkal berita hoax, yang mencekoki cara pandang masyarakat yang keliru.

Tidak ada informasi apa pun sekarang ini yang luput dari perhatian publik. Termasuk undangan makan yang dilakukan tujuh fraksi di rumah dinas gubernur DKI Jakarta.

Sungguh perbuatan sangat tercela yang dilakukan para wakil rakyat di daerah provinsi ibukota Jakarta.

Apa yang telah mereka lakukan menunjukan bahwa mereka tidak memiliki kepekaan atas kondisi yang tengah dihadapi masyarakat.

Bahkan dengan arogannya anggota fraksi dari golkar mengungkapkan “Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi, karena hanya nambah kerjaan dan buang-buang waktu,” ucapnya. https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4642204/tak-ikutan-interpelasi-formula-e-golkar-cuma-nambah-kerjaan

Dari fraksi PPP dan PKB malah mendukung terselenggaranya formula e, “Lebih baik kita adakan walaupun hanya satu kali,” kata Hasbiallah, entah apa urgensinya? https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/1499631/formula-e-alasan-sejumlah-fraksi-dprd-dki-tak-ikut-interpelasi-anies-baswedan

Dari fraksi Gerindra Rani Mauliani dapat berpotensi mengganggu agenda kerja, padahal interpelasi adalah agenda yang lebih mendesak dari agenda lainnya.

Sementara partai demokrat beralasan masih fokus pada penanganan Covid 19, entah apa yang sudah dilakukan partai Demokrat dalam menangani Covid 19? https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/08/27/19064621/tolak-hak-interpelasi-formula-e-f-gerindra-bisa-ganggu-agenda-kerja

Wakil fraksi dari PKS Abdul Aziz mengatakan, “Sebab interpelasi merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah, masih ada cara lainnya,” tutur dia. https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/jakarta/7-fraksi-parpol-di-dprd-dki-tolak-hak-interpelasi-anies-baswedan.html

Wakil fraksi Nasdem menganggap bahwa interpelasi adalah tindakan yang gegabah, “Terlalu gegabah, karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan,” kata Jupiter. https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/jakarta/7-fraksi-parpol-di-dprd-dki-tolak-hak-interpelasi-anies-baswedan.html

Sebuah jawaban yang tidak seharusnya diungkapkan oleh partai yang mengusung jargon restorasi. Entah apa tujuannya, mungkin yang dimaksud restoran, biar bisa makan sekenyangnya!

Pada intinya ketujuh partai yang memberikan jawaban beragam, dapat kita simpulkan, bahwa memperjuangkan hak rakyat adalah pekerjaan sia-sia, hanya menambah beban, lanjutkan program walau tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, dan lebih gila lagi, mempertanyakan program yang tidak masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) pada merupakan tindakan yang gegabah.

Penulis jadi ngeri sendiri jika manusia-manusia sampah seperti yang disebutkan diatas masih mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menjadi perwakilan mereka! Bisa kita bayangkan mau jadi apa bangsa ini?

Tiba-tiba dari arah belakang ada yang bertanya kepada saya, “Mas kok masih ada saja ya partai yang dukung Anies?”

Lalu saya dekati telinganya sambil berbisik, “Sampean salah…, yang menolak interpelasi itu bukan partai, tapi paratai…! Paham?
sumber: seword

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *