EPIDEMIOLOG USUL PEMERINTAH ATUR PEMBATASAN MUDIK USAI KURANGI CUTI BERSAMA

TEMPO.CO, Jakarta – Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman meminta pemerintah untuk mengambil langkah lanjutan setelah memangkas cuti bersama dari tujuh hari menjadi dua hari. Dicky mengatakan salah satunya ialah dengan membuat pembatasan mudik saat Lebaran nanti.

“Larangan mudik ya harus. Tak hanya untuk ASN dan pegawai BUMN, tapi seluruh masyarakat. Mudiknya ya di situ saja di kotanya,” kata Dicky saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Februari 2021.

Dicky mengatakan hal ini untuk kebaikan bersama. Ia mengatakan mobilitas dan interaksi selama masa mudik terhitung sangat tinggi. Padahal mobilitas dan interaksi ini yang memicu tingginya kasus Covid-19 di Indonesia. Pengurangan cuti bersama, ia nilai, adalah langkah awal yang baik.

“Setidaknya dua tahun ini, tahun ini dan tahun depan adalah masa yang sangat rawan dan kita harus cegah sebanyak mungkin korban. Kalau bisa tak ada korban, meski itu sulit. Tapi setidaknya tak ada yang meninggal,” kata Dicky.

Untuk melakukan itu, ia mengatakan, pemerintah harus sudah mulai membahas regulasinya (soal mudik Lebaran) dari sekarang. Seperti halnya pemangkasan cuti besar kemarin.

“Karena regulasinya harus semua sektor bersinergi, artinya harus mempertimbangkan untuk pembatasan kegiatan, mobilisasi, interaksi, tapi juga mempertimbangkan aspek lainnya,” kata Dicky.

Dicky memahami pariwisata di satu sisi ingin berjalan dan masyarakat pun kerap jenuh dengan situasi pembatasan berkegiatan. Namun ia mengatakan pembatasan mobilitas dan interaksi adalah hal yang tak bisa dikompromikan.

Walaupun tetap berjalan, ia menyarankan agar pariwisata di daerah memberlakukan pembatasan pada pengunjungnya. “Wisata yang outdoor dibuat protokol kesehatan yang bisa meminimalisir. Pendatangnya dari wilayah situ, bukan dari luar kota. Sebagai bentuk kompensasi daerah, kegiatan di wilayah, tapi juga tak menambah masalah,” kata Dicky.

Pemerintah memangkas cuti bersama 2021 dari tujuh hari menjadi dua hari. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
sumber: tempo

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *