EPIDEMIOLOGI: INDONESIA BELUM SIAP BUKA SEKOLAH TATAP MUKA

Jakarta, CNN Indonesia — Rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah tatap muka pada Januari 2021 mendatang dinilai ‘prematur’. Indonesia dianggap belum siap untuk menggelar proses pembelajaran tatap muka, mengingat kasus Covid-19 yang belum juga membaik.
Ahli epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah memaksimalkan pengendalian kasus terlebih dahulu kurang lebih selama tiga bulan. Hasil yang ada kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan soal kebijakan pembukaan sekolah tatap muka.

“Jelas kalau melihat situasi saat ini belum [siap]. Kalau Januari [dibuka] terlalu pendek,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (21/11).

Dicky menyebutkan tiga kriteria yang harus dipenuhi sebelum membuka kembali sekolah tatap muka. Pertama, penurunan kasus harian dalam dua pekan berturut-turut. Kedua, tren penurunan kasus yang dibarengi dengan angka positivity rate di bawah 5 persen.

“Jadi, selama 2 minggu, positivity rate case selalu di bawah 5 persen. Bukan setelah 2 minggu menurun kasus, lalu positivity rate case baru di bawah 5 persen,” ujar Dicky menjelaskan.

Ketiga, tingkat kematian akibat Covid-19 harus menyentuh satu digit setiap hari.

Jika ketiga syarat itu terpenuhi, Dicky menilai pemerintah baru bisa mempertimbangkan sekolah tatap muka. Hal ini juga tentu harus dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan yang
Dicky juga menggarisbawahi agar kebijakan pengendalian Covid-19, termasuk di sektor pendidikan, hendaknya dilakukan secara komprehensif. Dalam arti, pengendalian dilakukan secara nasional dan terintegrasi antara semua sektor.

Dihubungi terpisah, epidemiolog dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menilai, sebaiknya keputusan pembukaan sekolah itu bersifat dinamis. Dalam arti, kebijakan itu bisa dievaluasi berdasarkan perkembangan kasus Covid-19.

“Kalau SKB 4 menteri sebagai fase persiapan dan perencanaan, saya melihat sesuatu yang positif dan setuju. Tapi, kalau itu menjadi¬†keputusan dan akan betul-betul dibuka di Januari 2021, itu sesuatu yang prematur,” ucap Hermawan.

Pasalnya, Hermawan memprediksi akan terjadi lonjakan kasus pada pekan pertama dan kedua Januari mendatang. Prediksi itu didapat dari banyak aktivitas pada periode Desember, mulai dari penyelenggaraan Pilkada serentak, liburan Natal dan tahun baru, hingga kenaikan aktivitas perkantoran menjelang tutup buku 2020.

“Jadi kesibukan luar biasa ini, dari perspektif risiko luar biasa besar dan boleh jadi dampak kenaikan kasus itu nanti terjadi di Januari 2021,” kata Hermawan.

Sepakat dengan Dicky, meskipun kewenangan diberikan kepada pemda, Hermawan menilai pemerintah pusat tetap harus menetapkan standar baku yang berlaku nasional. Misalnya, pembukaan sekola hanya diberikan bagi SMP, SMA, dan perguruan tinggi (PT), mengingat siswa SD, TK, dan Paud belum memiliki otonomi berpikir dan sikap sehingga sulit dikontrol jika pandemi Covid-19 belum terkendali.

“Kalau SKB ini masih bersifat perencanaan atau sifatnya dinamis untuk dipantau, it’s okay. Tapi kalau keputusan itu tetap, maka masih prematur karena harus melihat awal Januari nanti kemungkinan kasus akan meledak,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko virus corona mulai Januari 2021.

Keputusan pembukaan sekolah ini akan diberikan kepada tiga pihak, yaitu pemerintah daerah, kantor wilayah, dan orang tua murid melalui komite sekolah.

Sebelumnya kegiatan sekolah tatap muka hanya diizinkan pada zona kuning dan zona hijau penularan Covid-19. Sejak Agustus lalu, kegiatan belajar mengajar di zona merah atau oranye dilakukan secara daring.(ulf/asr)
sumber: CNN Indonesia

This entry was posted in Berita, Informasi Kesehatan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *