SERTIFIKAT HALAL DIAMBIL ALIH BPJPH, AWAL RUNTUHNYA LEMBAGA ‘TUHAN” MUI?

Jaya Wijaya РJika harus memilih lembaga yang paling berpengaruh di Indonesia. maka bukan KPK atau Komnas HAM apalagi KPI jawabannya, tentu sebagai negara dengan mayoritas muslim MUI lah lembaga tersebut.

MUI sejatinya dibentuk oleh Soeharto dengan tujuan mengontrol kekuatan ormas dan partai Islam. Lalu SBY saat itu merangkul kekuatan politik Islam untuk berpihak kepada kekuatan politik SBY, yang berakibat SBY harus menuruti tuntutan mereka walaupun kadang bertentangan dengan konsep konstitusi dan NKRI.

Akhirnya pada munas MUI 2005 MUI menjadi lembaga “Tuhan” melalui legitimasi SBY yang menguasai semua urusan keagamaan yang seharusnya adalah tugas mentri agama, tanpa SBY sadari hal tersebut bisa mengancam negara kita sebagai negara hukum.

Contohnya ya kasus Ahok, dimana setiap warga negara berhak menduduki jabatan publik, namun dengan adanya MUI hukum tersebut jadi tidak berlaku dengan adanya himbauan memilih pemimpin muslim.

Akibatnya? Ya bisa kita lihat semua fatwa yang dikeluarkan MUI mempunyai kekuatan politik dan tidak jarang mengakibatkan keresahan, misal fatwa haram mengucapkan natal, fatwa Ahok menista agama.

Karena fatwa dari MUI pula lahir organisasi-organisasi tidak jelas seperti PA 212, GNPF-MUI yang digunakan untuk kepentingan politik, muncul ulama-ulama serba bisa seperti ayah Naen yang bahkan mengurusi urusan ikan asin, dan itu sangat berpengaruh karena MUI dianggap lembaga Tuhan yang tidak pernah salah dan harus dituruti mayoritas rakyat yang adalah muslim. Akhirnya negara kita mengarah ke negara agama bukan hukum lagi.

Dan penulis juga ingat kasus Abdul Somad, dimana beliau melakukan klarifikasi kepada MUI (yang seharusnya kepada PGI), maka pada saat itu penulis tidak berharap banyak akan kasus tersebut bisa sampai ke proses pengadilan, karena MUI sudah bersabda jika kasus tersebut jangan sampai diproses hukum.

Sabda MUI akan mempunyai kekuatan politik, karena akan banyak ormas hingga masyarakat muslim yang siap “berjihad” membela himbauan MUI tersebut. Melihat kasus Ahok dimana pemerintah takluk pada tekanan massa, maka jika sampai massa turun ke jalan, penulis bisa pastikan kasus tersebut akan jalan di tempat, dan terbukti sampai hari ini.

Awal Runtuhnya Lembaga “tuhan” MUI

Sekarang setelah terbitnya UU Cipta Kerja, kewenangan MUI mulai dikurangi oleh pemerintahan Jokowi. Draft UU Cipta Kerja sudah ditangan Jokowi, semoga segera beliau menandatangani, walau diberi waktu satu bulan.

Pada peraturan sebelumnya, sertifikat halal hanya dapat dikeluarkan oleh Majelis Umum Indonesia (MUI), namun setelah UU Cipta Kerja disahkan terdapat alternatif lain bagi mereka yang ingin mendapatkan sertifikat halal.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, sertifikat halal dapat diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tidak aneh jika kemarin MUI gerak cepat, melakukan sertifikasi halal vaksin covid-19 dengan langsung berangkat ke China.

Menanggapi hal ini, Komisi Fatwa MUI langsung merespon dengan cepat. Tampaknya ada yang lahan basahnya mau hilang nih ye. hahaha

Diberitakan pikiran-rakyat.com, Aminudin Yakud berkata :

“Bagaimana BPJPH mengeluarkan sertifikat halal, kalau itu bukan fatwa. Ini bisa melanggar syariat, karena tidak tau seluk beluk sertifikasi,” kata Aminudin dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Rabu (14/10/2020).

“Waktu sertifikasi tidak bisa pukul rata. Karena dalam auditnya, bahan-bahan dari produk itu berbeda. Tentu, kalau bahan yang dipakai ada sertifikasi halal lebih mudah. Tapi kalau tidak kita sarankan untuk mengganti bahan baku,” tambahnya.

Komentar penulis : Jika kita melihat undang-undangnya, seharusnya tidak ada masalah dengan syariat ya. Karena persyaratan Auditor Halal tidak berubah, masih sama dengan yang lama, hanya di sini tidak diperlukan sertifikat dari MUI dulu untuk melakukan audit. Artinya dalam menerbitkan sertifikat halal, negara bisa mandiri tanpa campur tangan MUI.

Dalam Pasal 14 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ada sejumlah persyaratan pengangkatan auditor halal oleh LPH, yakni:

(a) Warga negara Indonesia

(b) Beragama Islam

(c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi

(d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam

(e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan

(f) Memperoleh sertifikat dari MUI

Nah, pada UU Cipta Kerja poin f dihilangkan. Pertanyaannya, memang cuma muslim di MUI saja yang mengerti soal kehalalan suatu bahan pangan atau suatu produk? Kan tidak!! Pemerintah bisa bekerja dengan ulama-ulama NU atau tokoh Islam lainnya.

Malah yang penulis ingat, bukankah MUI pernah mengeluarkan sertifikat halal untuk investasi bodong GTIS Syariah? Jadi bagi penulis ucapan komisi fatwa MUI hanya teriakan frustasi dari seseorang yang lahannya terganggu.

Begitulah kura-kura.

sumber: seword

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *