POLITIK REM DARURAT ANIES BASWEDAN

Senin depan, tanggal 14 September, Gubernur DKI Anies Baswedan mengumumkan akan menarik “rem darurat”.

Itu berarti PSBB akan diberlakukan semakin kencang. Kantor2 kembali tutup, kegiatan2 dibubarkan dan kafe juga resto yang baru bernafas harus hilang. Roda perekonomian Jakarta berhenti. Taksi dan ojek online kehilangan penumpang. Pedagang kecil kehilangan pelanggan.

Ini kebijakan aneh. Sebelum rem darurat ditarik kencang, Gubernur malah memberi izin orang berkumpul dalam jumlah besar di acara demo dan deklarasi. Kenapa sebelum rem darurat ditarik, Jakarta bukannya menginjak rem pelan2 malah menekan gas kencang ??

Berhentinya roda ekonomi di Jakarta, akan memperparah ekonomi di Indonesia yang sekarang ada di pinggir jurang resesi. Kebijakan Anies akan mendorong paksa kita masuk jurang, bersama belasan negara di dunia lainnya. Dampaknya bukan hanya Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia.

Apa yang harus dilakukan pemerintah pusat ? Melarang Anies menarik rem darurat ?

Kalau itu dilakukan pusat, maka Anies akan menimpakan kesalahan naiknya penderita Covid karena pusat melarang dia mengetatkan PSBB. Dia akan menuding, “Itu lho, pemerintah pusat yang membuat banyak orang mati di Jakarta..”

Anies melenggang sebagai pahlawan dengan senyum lebar karena dia sudah melemparkan “buah simalakama”.

Pusat bisa saja pada akhirnya tidak mau terjebak permainan Anies. Direstuilah PSBB di Jakarta. Ekonomi mulai tergerus lagi. Dana triliunan rupiah yang sudah digelontorkan pusat untuk membuat ekonomi kecil bergerak, jadi sia-sia. Kita akhirnya terjerembab ke jurang resesi.

Siapa yang salah kalau ekonomi kita hancur ? Ya, Jokowi lagi. Anies lepas tangan, sambil ketawa keras. Dia menang.

Kadang saya tidak ingin berfikir bahwa penanggulangan pandemi ini, harus selalu dikaitkan dengan politik. Terlalu kejam rasanya. Tapi ditangan seseorang yang punya rekam jejak memanfaatkan politik identitas sebagai piala kemenangan, saya harus merekonstruksi ulang pikiran baik saya.

Di Indonesia, apapun bisa dijadikan bargaining politik. Apalagi masa jabatan habis di 2022, dan kalau harus nunggu Pilkada serentak tahun 2024 bisa hilang namanya.

Harus ada cara untuk menekan pusat.

Harus. Bagaimanapun caranya. Gak bisa ayat, pakai mayat sebagai kekuatan.

Seruput kopinya.

Denny Siregar & fb

This entry was posted in Berita Pilihan, Informasi Kesehatan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *