SURAT TERBUKA UNTUK JOKOWI: CABUT/REVISI SKB 2 MENTERI TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH

Mora Sifudan-Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat. Saya mendengar pidato Pak Jokowi pada acara Natal Nasional, 27 Desember 2019 di Bogor. Saya sangat senang mendengar bahwa Pak Jokowi dengan tegas menyatakan negara menjamin kebebasan beragama.

Sebelumnya, perkenalkan saya Mora Sifudan, salah satu penulis di Seword.com. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya remah-remah rengginang. Saya hanya orang biasa saja, yang memberanikan diri menuliskan surat ini. Hanya atas dasar keprihatinan saja saya menulis ini. Namanya juga rakyat jelata.

Kebebasan beragama yang saya paham adalah kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang namanya ibadah agama, pasti memuat di dalamnya kebersamaan. Setahu saya, belum ada agama di Indonesia ini yang ibadah agamnya hanya dilakukan sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Pasti, sedikit atau banyak, dilakukan secara bersama.

Karena dilakukan bersama, maka setiap agama membutuhkan rumah ibadah. Rumah ibadah itu sesuai dengan kebutuhan penganutnya, entah besar, entah kecil, entah bergaya apa pun itu, yang penting sesuai dengan agama masing-masing. Yang jelas, yang punya rumah ibadahlah yang tahu rumah ibadah mereka seperti apa.

Tetapi ketika warga negara yang minoritas mau mendirikan rumah ibadah, muncullah persoalan. Bukan terutama persoalan muncul dari yang berbeda agama, melainkan dari peraturan pemerintah sendiri. Kami terhambat karena peraturan negara yang Pak Jokowi pimpin. Apa itu? Surat Keputusan Bersama 2 Menteri nomor 8 dan 9 Tahun 2006, Pasal 14 tentang pendirian Rumah Ibadat:

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),

b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa,

c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, dan

d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Tak bisa dibayangkan bila umat suatu agama hanya terdiri dari 10 orang (minoritas). Apakah mereka tidak butuh rumah ibadah? Di mana jaminan kebebasan beragamanya? Padahal kalau mereka beribadah bersama di rumah tinggal, mereka dilarang.

Andaikan memenuhi batas minimum 90 orang, tetapi hanya 50 orang masyarakat setempat yang mendukung. Apakah yang 90 orang itu tidak pantas mendapatkan rumah ibadah? Kenapa harus orang lain yang harus menentukan pembangunan rumah ibadah suatu agama?

Mungkin Pak Jokowi akan bilang kalau masih ada ayat 3 bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Tetapi pada kenyataannya, alih-alih memfasilitasi, yang sudah ada IMB saja masih dicabut.

Maka saya anjurkan di surat terbuka ini. Revisi atau cabutlah SKB 2 Menteri tersebut. Beri kebebasan kepada umat suatu agama membangun rumah ibadah mereka sendiri semampu mereka, selama mereka bangun di tanah yang mereka miliki. Bahwa ada ketentuan mengenai bangunan, itu sudah kewajiban setiap orang yang membangun. Itulah sebabnya saya usulkan dua opsi, merevisi atau mencabut sekalian. Jadi syaratnya sama dengan membangun bangunan lain pada umumnya.

Kenapa harus meminta dukungan terhadap warga sekitar? Padahal tidak mungkin suatu agama membangun rumah ibadah jauh dari rumah tinggal mereka. Pasti mereka akan membangun rumah ibadah di tempat yang mudah dijangkau.

Selama ini sering kami dengar bahwa diduga rumah ibadah suatu agama mengganggu lingkungan sekitarnya. Bagaimana mungkin rumah ibadah mengganggu ketentraman. Bahwa ada momentum tertentu, umat suatu agama melaksanakan kegiatan yang mungkin mengganggu aktivitas warga atau menciptakan suara yang keras. Apakah kalau mantenan tidak mengganggu aktivitas warga lainnya dan menciptakan suara bising? Kegiatan umum yang sifatnya situasional dimaklumi, tetapi kenapa kegiatan keagamaan yang sifatnya situasional tidak bisa dimaklumi?

Pak Jokowi yang terhormat. Saya tidak meminta lebih dari itu. Saya hanya meminta wujud nyata komitmen Pak Jokowi terhadap kebebasan beragama. Kalau hal yang paling penting seperti itu tidak berani Pak Jokowi lakukan, bagaimana saya mau percaya Pak Jokowi berkomitmen menjamin kebebasan beragama? Itu bisa jadi hanya omong kosong belaka.

Saya tidak meminta ini hanya karena saya bagian dari minoritas. Saya meminta ini demi kepentingan yang jauh lebih luas, demi semua agama, dan demi kebaikan bersama. Saya akan Bahagia menyaksikan saudara saya yang minoritas, apa pun agamanya, mendapatkan kebebasan menjalankan ibadahnya di mana pun mereka berada.

Pak Jokowi, saya lelah berteriak terus ketika terjadi ketidakadilan mengenai pembangunan rumah ibadah ini. Bahkan tidak jarang Indonesia ini gaduh hanya karena masalah pembangunan rumah ibadah. Apakah Pak Jokowi tidak lelah juga menyatakan komitmen menjamin kebebasan beragama terus-menerus, sementara Pak Jokowi punya kesempatan untuk menyelesaikan persoalan itu sekali untuk selamanya?

Demikian surat terbuka ini saya buat dengan sadar. Semoga Pak Jokowi berkenan membacanya. Salam damai Pak Jokowi.

Salam dari rakyat jelata

sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *