PENJAHAT KORUPSI JIWASRAYA LAYAK DIJATUHI HUKUMAN MATI!!!

Erika Ebener-Hukuman mati bagi koruptor bukan lagi sebuah rencana apalagi wacana yang akan diundang-undangkan. Hukuman mati bagi koruptor di Indonesia memang sudah diundangkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tepatnya pada Pasal 2 ayat 2. Pasal ini mengatur hukuman bagi koruptor, di mana hukuman mati menjadi salah satu opsinya. Pasal 2 UU tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam praktek lapangannya, pemberian hukuman mati tidak bisa dengan mudah dilakukan karena jika tidak memenuhi unsur yang diperlukan dalam menjatuhkan hukuman mati, maka pertanggungjawabannya adalah langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini ditekankan pada kata “Keadaan Tertentu”. Dan apa saja yang dikatagorikan “Keadaan Tertentu” ini sehingga seorang koruptor wajib dihukum mati??

Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Itu bunyi penjelasannya.

Pada kasus korupsi ditubuh Jiwasraya, mungkin saat ini Indonesia tidak sedang dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan bencana alam nasional atau dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter secara global. Namun, memaknai maksud dan tujuan dari Asuransi Jiwasraya untuk menjaring dan menjamin rakyat Indonesia dari kerugian di masa depan terkait kesehatan, kecelakaan dan kematian, dengan cara mengikat rakyat Indonesia pada suatu perjanjian pertanggungan atau membayar premi. Artinya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, negara sebagai pengelola Asuransi Jiwasraya, wajib selalu ada untuk menjamin setiap rakyat yang terikat pada perjanjian pertanggungan.

Jika semua pengelolaan dana masyarakat tersebut di atas dikelola dengan baik, hari ini Indonesia sudah seperti negara maju di Eropa dimana rakyatnya dapat menikmati fasilitas dan pelayanan kesehatan. Sayangnya, manusia-manusia yang tidak memiliki hati dan nurani penempati jabatan penting di tubuh Asuransi Jiwasraya, dan mereka dengan tega menempatkan kemaslahatan rakyat banyak di atas kepentingan pribadi. Berapa angka yang mewakili kata “rakyat banyak”?? Ya banyak… saya tidak tahu pasti. Yang pasti Perusahaan Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi tertua di Indonesia.

Hari ini kita mungkin hanya membaca dan mendengar berita terakhir tentang angka kerugian yang diderita oleh Negara lewat Asuransi Jiwasraya, tapi jika kita membayangkan berapa juta rakyat Indonesia yang wajib menerima pelayanan pertanggungan karena sakit, kecelakaan bahkan kematian yang gagal dilakukan, pasti jumlahnya sudah mencapai puluhan bahkan ratusan jiwa rakyat Indonesia. Dan ini sangat mengenaskan! Itu sebabnya, orang yang paling bertanggung jawab atas semua kegagalan bayar pertanggungan dari Asuransi Jiwasraya ini harus menghadapi hukuman yang maksimal.

Asuransi Jiwasraya tidak sama dengan perusahaan BUMN lain walaupun semua perusahaan BUMN di Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan BUMN yang menyentuh, berhubungan dan menarik dana langsung dari rakyat. Tidak melalui negara dalam bentuk pajak atau kewajiban lain!!

Berapa jiwa yang telah melayang karena kegagalan bayar fasilitas kesehatan oleh asuransi Jiwasraya?? Itu yang harus menjadi sorotan. Kejahatan korupsi di tubuh asuransi Jiwasraya harus dipandang lebih parah dari sebuah kejahatan korupsi atas dana bencana alam nasional. Kenapa demikian? Karena korupsi pada bencana alam nasional, tidak dilakukan secara terstruktur dan sistimatis, walaupun akibatnya sama-sama masif. Kejahatan korupsi pada asuransi Jiwasraya dilakukan secara berkala dalam waktu yang lama. Ibarat menyiksa seseorang secara pelan hingga mengakibatkan kematian. Itu kejam saudara!! Pembunuh yang membunuh satu orang dengan penyiksaan perlahan saja bisa sampai dihukum mati, apalagi menyiksa bahkan membunuh banyak orang lewat modus asuransi….

Tapi ya itu tadi, harapan bahwa pelaku kejahatan korupsi dana langsung masyarakat yang mengakibatkan terjegalnya kelancaran mendapatkan pertanggungan biaya kesehatan, kecelakaan dan kematian bisa dihukum mati, adalah sebuah harapan. Semoga mekanisme hukum di Indonesia dapat memenuhi apa yang menjadi harapan itu. Agar ke depan siapapun yang menjabat di Asuransi Jiwasraya, bisa mikir sepuluh kali sebelum melakukan tindakan yang sangat merugikan.
sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *