MENYEDIHKAN! NEGARA MEMAKLUMI PELARANGAN NATAL

Alifurrahman-Setiap tahun kita selalu membahas tentang boleh tidaknya mengucapkan selamat natal. Bagi kita yang merasa sudah bosan, atau merasa ini bukan yang pertama kalinya, berarti kita sudah cukup dewasa, kalau tak mau dibilang tua. Tapi bagi adik-adik kita yang baru melihat dunia, baru belajar agama, atau baru berinteraksi dengan dunia luar yang begitu beragam, ini adalah pertanyaan tanpa tepi. Serius dan perlu jawaban.
Dulu saya juga pernah mengalaminya.

Kalau dari berbagai sudut pandang yang saya pelajari, mengucapkan selamat natal itu penting kalau kita berada di lingkungan yang memungkinkan. Maksudnya, kalau kita punya banyak teman-teman beragama Kristen, maka sebaiknya ucapkan selamat natal. Baik secara langsung ataupun terbuka di media sosial masing-masing.

Itulah kenapa Presiden, Wapres dan Menteri selalu mengucapkan selamat natal dan hari-hari besar perayaan ummat agama lain. Karena lingkungan mereka memungkinkan, atau malah mengharuskan. Sebagai pejabat publik, mereka harus menjadi bagian dari semua golongan.

Pengucapan selamat adalah sebuah pengakuan, bahwa kita punya hubungan yang baik, dan tidak masalah berbeda keyakinan. Maka menjadi aneh kalau pejabat publik tidak mengucapkan selamat.

Yang terjadi di Kabupaten Dhamasraya bukan sekedar tanpa ucapan selamat dari pemerintah, tapi bahkan melarang ummat Kristen untuk merayakan hari besarnya, Natal. Lebih buruk dari itu, mereka berkelit tidak ada pelarangan, dan pemerintah pusat atas nama menteri Agama seolah membenarkan, membiarkan serta memaklumi kejadian ini.

Pemkot setempat membantah melarang natal. Katanya, yang dilarang hanya menggunakan rumah pribadi untuk kepentingan ibadah. Karena dianggap bukan tempatnya. Ibadah keagamaan harus dilakukan di tempat ibadah. Tapi di sisi lain mereka melarang pendirian Gereja. Sehingga otomatis ummat Kristen di sana tak punya tempat merayakan hari besarnya.

Bagaimanapun Pemkot sok manis dengan ingin memberi fasilitas atau layanan bagi ummat Kristen untuk merayakan di gereja kabupaten tetangga. Seolah jarak lebih dari seratus kilometer itu bukan masalah.

Ya ini hanya akal-akalan saja sebenarnya. Ga melarang Natal, tapi melarang Gerejanya. Mau memfasilitasi perayaan Natal, tapi disuruh menempuh ratusan kilometer. Licik bener kayak penjajah.

Melihat kondisi ini, Menteri Agama yang mengaku bukan menteri agama Islam, tapi menteri semua agama, malah menerima laporan tersebut seperti sebuah hal yang wajar. “Memang sudah ada kesepakatan dan sudah dari dulu begitu.”

Sebuah kesalahan yang terjadi sejak lama, bertahun-tahun lalu, tidak akan pernah otomatis menjadi sebuah kebenaran. Kesalahan ya tetap kesalahan. Harus diperbaiki.

Bahwa hal ini baru mencuat sekarang, pasti karena akses media baru sampai ke sana. Atau mereka baru berani bersuara. Pemerintah yang sudah mendengar harusnya mau memperbaiki, bukan sekedar menerima laporan dan akan cek seperti apa. Karena apa lagi yang perlu dicek? Sudah terlalu terang benderang kok. Berita sudah muncul dari dua kubu. Dari pemkot dan ummat Kristen. Apalagi yang mau dicek?

Menteri Agama dari militer, Prabowo masuk menjadi Menhan. Banyak pendukung Jokowi beranggapan mereka bisa menangani isu radikalisme. Memberantas sampai ke akar-akarnya.

Tapi sejak awal saya sudah menentang mereka. Karena meragukan kemampuannya, dan omong kosong soal narasi membasmi kelompok radikalis. Dan hari ini apa yang saya pikirkan dan khawatirkan benar-benar terjadi.

Menteri-menteri tegas itu hanya omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Mereka hanya membawa gerbong kosong, dari klaim “berkeringat” yang sebenarnya juga omong kosong.

Tapi untuk memberi omong kosong soal Negara akan hadir untuk memberikan ruang perayaan, walau untuk sementara, menteri jenderal tersebut tak berani. Malah memilih membenarkan dan menerima laporan “sudah lama begitu.” suuuu su!

Bukannya saya tak mau memberi mereka waktu, karena ini baru beberapa bulan menjabat. Tapi seharusnya kita juga sudah bisa melihat, dengan menyebut FPI berjasa pada negara, lalu sekarang menganggap biasa pelarangan natal karena sudah kesepakatan sejak lama, inipun juga bisa menjadi penilaian. Tidak perlu menunggu 5 tahun. Karena penilaian 5 tahun mendatang juga akan menghitung dua kejadian tersebut, yang nampaknya secara trend akan sangat mengecewakan, menumpuk banyak kesalahan.

Soal Menag dan Prabowo atau menteri dari Gerindra, saya tanpa beban. Sejak awal saya menolak. Dan kalau mereka ugal-ugalan, maka posisi saya sudah benar sejak awal pelantikan.

Pesan saya, Jangan dikira semua orang bisa dibodoh-bodohi. Jangan sampai suara kami lebih keras dari ini! Begitulah kura-kura.
sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *