KEBIJAKAN ILLEGAL FISHING DAN EKSPOR BENUR, SULITKAN PENGGANTI SUSI MEMBANGUN CITRA

Ruskandi Anggawiria-Pemicu munculnya wacana revisi larangan ekspor benih lobster oleh KKP, berangsur-angsur mulai dibuka. Hal ini kita yakini disebabkan adanya tarik menarik kepentingan di internal KKP sendiri. Sangat mungkin pro kontra pelarangan ekspor komoditas menggiurkan itu, sebenarnya telah lama berlangsung. Meskipun sudah keluar keputusan guna melarang ekspor, tentu banyak pihak yang merasa kepentingannya terganggu.

Tak mengherankan, ketika Susi tidak lagi duduk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, kubu yang pro ekspor sangat bernafsu menggulirkan wacana revisi tentang aturan tersebut. Dugaan kita, demi memuluskan jalan itu, melemparkan masalahnya ke ranah publik, menjadi cara mereka menguji respon masyarakat.

Tentu saja Edhy Prabowo yang masih meraba-raba kebijakan apa yang berpotensi mengangkat citranya di hadapan masyarakat, paling tidak merasa ada peluang di sekitar isu tersebut. Menarik untuk kita cermati, potensi keuntungan yang bakal dinikmati oleh pelaku ekspor, bisa saja membuat para pemegang otoritas diserang dengan berbagai godaan.

Ekonom Faisal Basri Berharap Presiden Tertibkan Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Salah satu penentang rencana dibukanya kembali ekspor benih lobster, adalah ekonom Faisal Basri. Pertimbangan yag diajukan Faisal cukup sederhana, yakni dengan memberi pilihan atas perbedaan harga benih dibanding jika lobster itu dijual setelah dewasa. “Pilih mana, antara harga seekor 35 ribu atau 350 ribu?
Kan gak perlu ahli roket”.

Maksudnya cukup jelas, bahwa dengan membiarkan lobster itu tumbuh hingga dewasa, kemudian baru diekspor, maka nilai tambah secara otomatis dinikmati oleh para pelaku usaha. Maka yang sebetulnya sangat dibutuhkan adalah menarik minat para pembudidaya lobster, agar mereka lebih tertarik melakukan pembudidayaan ketimbang hanya menjual benih dengan harga yang jauh lebih murah.

Sementara itu Wapres Ma’ruf Amin tak ketinggalan memberikan komentarnya. Bahwa seharusnya kebijakan tentang akan dibukanya ekspor benih lobster, diumumkan setelah ada pengkajian yang komprehensif. Menurut Wapres, sudah ada kajian yang menyatakan tak sampai 1 persen benih lobster yang selamat jika tak dibudidayakan. Sementara itu 70 persen benih lobster akan selamat jika dibudidayakan.

Kalimat yang menyebut tak perlu ahli roket untuk menghitung untung- rugi antara ekspor benih atau membesarkannya terlebih dahulu, cukup menjadi pelecut, bahwa seharusnya menjual benih bukanlah pilihan terbaik. Dan lebih penting lagi jika kita melihat latar belakang dari keputusan Susi atas larangan ekspor tersebut.

Munculnya kabar bahwa rencana diijinkannya ekspor benih lobster, dipicu oleh surat permohonan pihak swasta, meskipun harus dikonfirmasi lebih jauh, akan mengganggu reputasi sang menteri. Pihak KKP harus menyiapkan klarifikasi tentang kebenaran kabar miring tersebut.

Aneh saja ketika kita memikirkan, Vietnam yang disebut sebagai pengekspor lobster terbesar dunia, ternyata sangat tergantung kepada pemasok yang ada di Indonesia. Penyebabnya tak lain karena lingkungan yang memungkinkan penetasan benih lobster itu berhasil, hanya perairan Indonesia lah yang menyediakannya.

Jika situasinya seperti itu, mudah saja kita mengalihkan perhatian dari prioritas mengekspor benih lobster, menjadi pembudidayaan, sebagaimana dilakukan oleh Vietnam selama ini. Benar pula apa yang disampaikan Faisal Basri, tak perlu ahli roket untuk mampu membaca peluang yang sangat besar tersebut.

Di sisi lain, para pemburu benih itu boleh jadi lebih tertarik menjual hasil tangkapannya ke Vietnam, karena disamping mereka mendapatkan keuntungan sangat besar, juga karena tak menemukan pangsa pasar yang menarik di dalam negeri.

Di sinilah peran pemerintah yang harus dimainkan, yakni menarik investor di bidang pembudidayaan lobster. Dengan membangun lingkungan investasi yang lebih baik, disamping mengamankan kebijakan terdahulu, secara otomatis akan membuka banyak peluang yang menyertainya.

Beda kasusnya jika tujuan utama revisi tersebut, semata-mata untuk merusak citra Susi Pudjiastuti di mata publik. Kita tahu bahwa kebijakan Susi selama ini cukup mendapat dukungan luas. Bisa saja ada pihak yang merasa terganggu dengan bayang-bayang keberhasilan Susi.

Pikiran liar kita menjadi terperangkap pada kecurigaan, jangan-jangan kebijakan Menteri KKP yang baru, hanya fokus pada mencari cara mendelegitimasi Susi, seakan-akan kebijakannya yang dahulu diambil, tak lebih menarik ketimbang versi revisi yang akan dikeluarkannya.
sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *