KEBIJAKAN ANIES “RAMPAS” HAK PEJALAN KAKI, SALAHKAN KAKIKAH?

Mpok Desy-Ada yang pernah mengatakan kaki itu alat transportasi! Waduh…baru tahu, atau baru dipatenkankah? Heheh…baru dipatenkan oleh Anies Baswedan Gubernur DKI bro! Cius bikin galau aja nih. Sebaiknya bangga atau malu karena inovasi ini terucap dari seorang gubernur di republik ini.

Nggak main-main totalitas Anies mengenalkan budaya berjalan kaki pada warga Jakarta, serempak janjian bareng belakangan ini banyak trotoar di Jakarta dibongkar. Diperlebar, selebar mungkin! Bahkan kalau perlu jalan raya dikecilin untuk dijadikan trotoar agar kamu dan aku bisa jalan bro! Heheh…terimakasih Anies untuk pemikirannya yang super! Suer terkewer-kewer pasti nggak pernah kepikiran oleh gubernur terdahulu. Ternyata caranya mengurangi kemacetan dan polusi cukup dengan menyuruh warga Jakarta jalan kaki! Wkekek…

Ampun-ampun lalu dengan entengnya Anies mengusulkan Rp 1,2 triliun untuk revitalisasi trotoar demi mengusung tema mari jalan kaki teman. Hehhe…kira-kira begitulah mungkin khayalan Anies. Untungnya walau nggak untung banget anggaran ini bisa dipangkas oleh Komisi D DPRD DKI dan Dinas Bina Marga DKI menjadi RP 996 miliar pada anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Tetapi, mimpi tidak seindah kenyataan. Inilah akhir khayalan Anies yang terwujud, lihat kawasan Stasiun Gondangdia yang kini acak kadut, semrawut nggak karuan. Trotoar nggak bisa dipakai untuk alat transportasi bernama kaki karena sudah keduluan dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima alias PKL! Yup, PKL nggak ada ampunnya merampas hak pejalan kaki.

Article

Kesedihan bertubi-tubi bertambah karena pejalan kaki juga “dipaksa” mengalah dengan sampah yang bertebaran, lengkap dengan kondisi parkir yang semrawut dan assesories pengamen dan pengemis. Wuih…benar-benar pemandangan Ibu Kota DKI Jakarta tempo doeloe alias kembali ke jadul. Yup, Anies sukses mengembalikan Jakarta mundur bro! Berani tampil beda, ketika semua gubernur pendahulu berusaha membawa Jakarta maju, tetapi Anies justru menghadirkan kemunduran.

Article

Miris memang, padahal definisi trotoar adalah fasilitas umum jalur pejalan kaki, dengan aturan sejajar dengan jalan serta lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan agar menjamin keamanan pejalan kaki. Bahkan mengenai trotoar pun diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 Ayat 1, bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Faktanya, di Indonesia contoh trotoar yang baik itu baru terdapat di Surabaya, Jogyakarta, dan Bandung loh. Weleh…weleh…

Kok bisa?

Itulah fakta! Meskipun trotoar di Jakarta sekarang lagi hangat-hangatnya diperlebar seluas mungkin atas nama pejalan kaki. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya bro! Nggak bermaksud melawak, justru para pejalan kaki sulit menggunakannya! Mirisnya lagi, pejalan kaki yang konon diperjuangkan dan mempunyai hak atas trotoar justru dipaksa mengalah, sekaligus kehilangan haknya! Nyebelin banget khan!

Nggak heran jika Ahmad Safrudin pendiri Koalisi Pejalan Kaki pernah bersuara meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menertibkan trotoar agar bebas dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dan merevitalisasi fasilitas pejalan kaki. Ini seiring dikabulkannya permohonan uji materi atas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 oleh Mahkamah Agung.

“Jadi gubernur tegas saja, kalau dilarang harus bilang tidak boleh (ke pedagang),” kata Safrudin kepada Katadata.co.id, Selasa (20/8). Dikutip dari: katadata.co

Bentar jangan ketawa yah, tetapi disinilah lawakan sesungguhnya! Kabarnya, Dinas Bina Marga DKI sedang menggodok aturan yang mengatur pedagang kaki lima (PKL) dan kendaraan yang kerap menggunakan trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki. Dijelaskan mengenai PKL di trotoar nantinya ada aturan yang ditetapkan baik melalui peraturan wali kota atau peraturan gubernur sesuai dengan arahan pimpinan daerah.

“Jadi ada banyak faktor yang ditetapkan, nantinya bisa dikeluarkan lewat peraturan wali kota atau gubernur,” kata Hari. Dikutip dari: beritasatu.com

“PKL kan ada kriterianya. Kita lagi buat kriterianya, lagi dibuat Dinas UMKM,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (2/11/2019). Dikutip dari: beritasatu.com

Nantinya Dinas UMKM menyodorkan konsep ke Bina Marga. “Misalnya ramah lingkungan, ada jam waktu pedagang. Kemudian ada luasannya,” kata dia. Dikutip dari: beritasatu.com

Hahaha.….ternyata ada aroma nggak segar euy. Gokil banget, biaya revitalisasi trotoar selangit yang awalnya menyentuh hingga angka Rp 1,2 triliun kok ujungnya bicara soal aturan PKL? Logika yang mana sih yang dipakai kok jadi mengarah ke hak PKL, ditambah bla…bla…ini dan itu ada aturan yang ditetapkan baik melalui peraturan wali kota atau gubernur? Waduh, jelas-jelas trotoar itu hak pejalan kaki, bukan hak PKL! Seharusnya tidak ada lagi alasan apapun, selain prioritas pejalan kaki bro! Jangan dibuat jadi abu-abu dong.

Tolong diingat yah, membangun trotoar dengan fasilitas yang mengikutinya seperti ramah difable, tersedianya bangku, tempat sampah, dan jalur sepeda bukannya nggak makan biaya! Apa gunanya jika aturan dibuat abu-abu? Ngapain semua diadakan jika ada kepentingan lain yang numpang. Konyolnya kedudukan PKL bahkan mendapat restu lewat peraturan wali kota atau gubernur? Weleh…weleh…

Ngeblunder banget sudah ada definisi trotoar, lengkap dengan undang-undang yang jelas, tetapi disisi lain ada wacana pejabat daerah mengeluarkan aturan yang justru bikin semua jadi bias, sekaligus melawan undang-undang. Ironisnya lagi, diatas semua itu ada biaya selangit, uang rakyat yang terbuang percuma untuk membangun lahan PKL akhirnya.

Mau diberi judul apapun dengan dalih aturan, ketertiban, atau kebersihan yang sudah terpikirkan misalnya. Tetap saja trotoar bukan tempat berdagang! Ini hanyalah kedunguan berjamaah, menciptakan masalah yang akan beranak cucu dan bercicit karena melahirkan kekacauan, kekumuhan dan premanisme kembali menjamur di Jakarta.

Pertanyaan inti saja, bagaimana dengan hak pejalan kaki dan gaung membiasakan warga Jakarta menggunakan kaki sebagai alat transportasi (konon katanya)? Hahah…nampak-nampaknya semua akan edan pada waktunya!
sumber: seword.
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *