BAMSOET MEMALUKAN, USULAN PRESIDEN 3 PERIODE TERNYATA DARI PENGAMAT INTELIJEN

Ronindo-Minggu pertama Desember ini langsung heboh dengan sikap Presiden Jokowi yang marah soal usulan jabatan presiden tiga periode dan dipilih oleh MPR. Menurut dia, pihak yang mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode tersebut ingin mencari muka dan menampar mukanya.

“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga, menurut saya, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” tegas Jokowi saat berbincang bersama awak media di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12/2019).

Netizen sempat bereaksi keras dan menyalahkan presiden saat berita ini viral di medsos. Padahal

usulan ini bukan atas keinginan P:residen atau atas kemauan Pak Jokowi. Ujung-ujungnya tetap Pak Jokowi yang didiskreditkan. Dianggapnya Presiden Jokowi itu haus kekuasaan atau malah mau melanggengkan kekuasaan.

Lalu siapa pengusul 3 periode untuk jabatan Presiden RI ini.

Kalau mau ditelusuri, viralnya wacana ini tak terlepas dari pernyataan pimpinan MPR yang secara kompak ikut menggulirkan usulan wacana Presidne 3 periode ini. Ada Bamsoet Ketua MPR yang berdalih alias memberi sinyal karena aspirasi masyarakat, lalu beralasan diusulkan untuk periode presiden nanti, bukan yang sekarang.

Nah, jadi aspirasi masyarakat yang mana? Kok nggak valid atau nggak jelas pengusulnya langsung diaminkan itu adalah usulan masyarakat. Kecuali misalnya begini, ada polling atau petisi yang melibatkan jumlah massa yang banyak. Tapi kan ngga ada petisi meminta Presiden Jokowi 3 periode, setahu saya.

Media sempat memuat soal Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengusulkan agar jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode (15 tahun) dengan alasan wacana itu muncul dari masyarakat.

Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu menuturkan, pihaknya pun tidak bisa serta-merta membunuh aspirasi yang datang dari masyarakat tersebut. Hal itu disampaikannya kepada Presiden PKS Sohibul Iman saat melakukan safari politik dan bangsa terkait amandemen terbatas UUD 1945 di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019).

“Wacana tiga periode presiden bukan dari MPR, karena ini aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Kami nggak punya hak membunuh aspirasi tersebut,” kata Bamsoet.

Sangat disesalkan sih pernyataan Pak Bamsoet ini yang langsung ngomong ke publik pula terkait usulan ini. Kalaupun diakui bukan dari pihaknya tapi jelas usulan itu tak perlu ditindaklanjuti atau dijadikan bahan untuk pembahasan secara politis.

Apalagi Bamsoet ini kapasitasnya adalah Ketua MPR maka ucapannya itu dianggap serius. Ditambah lagi dengan kapasitasnya sebagai Ketua MPR semakin menambah kecurigaan orang akan semakin memuluskan langkah pemilihan Presiden oleh MPR sampai 3 periode.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) yang juga Wakil Ketua Majlis Syura PKS menyebut, orang yang pertama kali mengusulkan jabatan presiden tiga periode adalah Suhendra Hadikuntono, pakar intelijen.

“Padahal MPR RI tak pernah lakukan safari promo masabakti Presiden 3 periode. Yang inisiasi usulkan itu bukan MPR, tapi Suhendra, pakar intelejen,” kata Hidayat Nur Wahid, Jumat (29/11).

HNW membantah tudingan kalau MPR berpotensi memecah belah bangsa. Sebab, mayoritas parpol di MPR justru menolak jabatan presiden tiga periode.

“Mayoritas Parpol di MPR; PKS, Gerindra, PD, PAN, Golkar, PDIP juga tolak. Jadi siapa yang pecah belah bangsa?,” tandas Hidayat.

Terkuak, tokoh pengusul agar MPR mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 supaya presiden dan wakil presiden bisa menjabat tiga periode adalah pengamat intelijen bernama Suhendra Hadikuntono.

Setelah dicek jejak digitalnya, memang ketahuan bahwa Suhendra ini yang jadi pengusulnya. Dilansir Detikcom tanggal 12 November lalu maka terungkap alasannya mengusulkan Pak Jokowi untuk menjabat 3 periode.

“Tanpa kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun lagi setelah 2024, saya khawatir berbagai proyek strategis nasional, salah satunya pemindahan ibu kota negara, tidak akan berjalan sesuai rencana,” kata jelas Suhendra dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2019).

“Jadi saya mengusulkan agar MPR mempertimbangkan untuk mengamandemen UUD 1945, khususnya agar presiden bisa menjabat tiga periode,” tambah Suhendra.

Nah, ketahuan Pak bamsoet teledor dan kecolongan, mengklaim usulan atau aspirasi masyarakat tapi ternyata aspirasi atau usulan pengamat. Apa perlu stafsus MPR nih, kami penulis Seword bersedia. Gimana Pak Ketua?

Jadi kalau begini seharusnya pimpinan MPR tak perlu merespon atau membuat pernyataan politis karena namanya pengamat. Sah-sah saja dia berkomentar tapi pimpinan MPR harusnya lebih bijaksana dalam menyikapi sehingga tak perlu muncul kegaduhan yang membuat Pak Presiden Jokowi jadi bereaksi.
sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *