MENDAGRI BAIKNYA BERI PILIHAN PADA FPI ANTARA UBAH AD/ART ATAU MENJELMA JADI PARPOL

Ruskandi Anggawiria-Menteri Dalam Negeri tampaknya tak mudah percaya dengan kalimat NKRI bersyariah, sebagaimana ditulis dalam AD/ART FPI yang diklaim tidak berkonotasi misi pendirian negara Islam. Patut diakui bahwa pengertian dari kalimat bersayap itu, merupakan upaya FPI mencari pembenaran, seandainya pada satu saat kelak mereka menunjuk AD/ART yang telah disetujui pemerintah itu bermakna berbeda dengan apa yang diklaimnya saat ini.

Meskipun saat ini mereka maknai sebagai urusan teologis, bukankah sudah cukup hal itu dijelaskan di dalam kitab suci umat Islam? Bahkan Al-Qur’an jauh lebih lengkap membahasnya, bukan hanya mengamanatkan kepada FPI untuk mengusung agenda bersyariat, setiap detik dan setiap saat, kita selalu membacanya berkali-kali, termasuk dalam ibadah shalat kita.

Kalau hanya untuk menghilangkan keraguan pemerintah, karena mereka menginginkan perpanjangan izin SKT FPI, Mendagri sebaiknya menyoroti kalimat yang mengganggu itu untuk diperhalus. Anak kalimat NKRI yang bermakna tanpa mengecualikan wilayah tertentu, atau kelompok tertentu, berpotensi menimbulkan pengertian ambigu.
NKRI Bersyariah Jadi Pisau Bermata Dua

Article

Meskipun mereka telah membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai, tak ada jaminan bahwa paham dogmatis para anggotanya sama dengan apa yang tertulis dalam dokumen. Seperti terjadi pada umumnya aliran keagamaan, jiwa dan ruh yang mendasari amalan setiap anggotanya, tercermin dari sikap yang ditunjukkan mereka, bukan pada apa yang tertulis.

Bahkan narasi yang dibangun dalam ceramah-ceramah pemimpin FPI memberi makna sangat jelas, bahwa yang dimaksud bersyariat oleh mereka, adalah berlakunya kehidupan Islam baik dalam arti teologis maupun politik. Kata kuncinya adalah pada kata kaffah, yang meliputi seluruh segi kehidupan bergaya Islam, termasuk perundang-undangan yang mereka anut seperti di negara berazaskan Islam lainnya.

Kalau selama ini kita bersusah payah mensosialisasikan falsafah Pancasila, dan tugas itu tak pernah berakhir dengan telah tuntasnya berbagai seminar atau penataran, karena harus mengalami siklus ulang, ketika generasi demi generasi terus berganti, akan semakin bermasalah ketika muncul paham yang bergeser dari falsafah Pancasila yang ditulis dalam AD/ART FPI itu. Sebaiknya pemerintah tetap mensyaratkan tak ada muatan yang bermakna ganda pada akta yang dimiliki FPI, jika benar mereka setia kepada Pancasila, maka kalimat NKRI bersyariat itu tak perlu ditulis ulang, karena sesungguhnya secara tersirat sudah dimuat dalam penjelasan pengamalan Pancasila sendiri.

Sepak terjang FPI yang sangat mirip dengan Ormas yang telah dinyatakan terlarang oleh pemerintah, menjadi alasan kuat mereka tak layak berdiri di negara ini. Bahkan jika kita menilai secara objektif, FPI bukanlah Organisasi Islam seperti apa yang mereka klaim, melainkan Organisasi bernuansa politik, karena setiap kegiatannya selalu beririsan dengan agenda politik. Dengan menyebut mereka adalah Ormas bernuansa politik, seharusnya pemerintah mendorong mereka untuk mengaktualisasikan organisasinya dalam bentuk partai politik, seperti partai berbasis Islam yang keberadaannya diakui Undang-undang.

Dengan menegaskan bahwa mereka menjelma menjadi sebuah partai politik, dengan sendirinya tuntutan kesetiaan kepada Pancasila menjadi tuntutan mutlak seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang tentang partai politik. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembinaan Organisasi massa, tak berlebihan untuk meminta FPI merevisi AD/ART yang menimbulkan perdebatan panjang, jika benar mereka menghendaki perpanjangan izin SKT.

Kalau mereka bertahan dengan kalimat lama tersebut, pemerintah pun perlu meningkatkan daya tawar, karena bukan hanya kali ini kita melihat kiprah FPI yang selalu menunjukkan banyak kontroversi di tengah masyarakat. Dan kita pun berani bertaruh, jika dilakukan survei kepada publik, masyarakat lebih banyak yang menginginkan FPI tak mendapat perpanjangan izin. Biarlah mereka melebur dalam Organisasi yang lebih sesuai dengan Pancasila, ketimbang harus bertahan dengan AD/ART kontroversial itu. Sebagaimana pengakuan para pemimpin mereka, bahwa basis perjuangannya adalah mengusung tegaknya syariat Islam, maka sebaiknya aspirasi mereka disalurkan kepada Ormas yang lebih sesuai dan telah diakui keberadaannya di masyarakat.

Jika pemerintah berani berjudi dengan kontroversi tentang FPI, kita khawatir keberadaannya akan terus menjadi isu panas, bahkan selalu muncul silang pendapat yang kontra produktif. Toh keberadaan FPI selama ini bisa diwakili oleh Ormas Islam sejenis, sehingga tak perlu lagi perdebatan panjang ini dibiarkan berlarut-larut.
sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *