KALAU TULIS NOMOR UU SAJA KELIRU, MAU GUGAT UJI MATERI ATAU PASANG LOTERE?

Ruskandi Anggawiria-Maksud hati mengajukan permohonan uji materi tentang revisi UU KPK, ternyata yang disebut malah Undang-undang Perkawinan. Inilah kecerobohan sangat fundamental yang dilakukan oleh penggugat revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi.

Tampak sekali para penggugat yang terdiri dari sekelompok mahasiswa, sangat mentah dalam mempersiapkan gugatan, sehingga untuk menyebut objek gugatan saja mereka tak bisa melakukannya dengan cermat. Lalu bagaimana mereka akan membuat perlawanan kepada produk hukum yang telah disahkan oleh DPR?

“Karena Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan para pemohon berkenaan dengan Undang nomor 16 tahun 2019 merupakan permohonan yang salah objek,” ucap hakim Konstitusi Enny Urbaningsih (sumber : Uji Materi UU KPK Mental di Ronde Awal).

Ada gelagat bahwa para penggugat terkesan menyepelekan majelis hakim yang menyidangkan perkara mereka. Kesan itu aromanya cukup kuat, karena jika saja para anggota majelsi terlanjur melanjutkan ke tahap pembacaan gugatan, bisa menimbulkan dugaan bahwa majelis sama cerobohnya dengan para penggugat.

Penolakan ini juga bisa kita artikan betapa amatirannya para penggugat ini, atau barangkali karena mereka gunakan ajang ini hanya untuk menguji ketrampilan mereka berperkara, sebagai tempatnya praktikum di sidang sebenarnya. Entahlah bagaimana runutannya sehingga Mahkamah terhormat ini terkesan dipermainkan oleh kalangan mahasiswa iseng.

Sebenarnya yang kita pikirkan adalah konsekwensi bagi MK sendiri, andaikata gugatan itu lolos dari validasi, sehingga kesalahan yang sebenarnya berpotensi tak terlacak dengan mudah, akan menjebak majelis melakukan kesalahan cukup fatal. Mengingat yang dibahas adalah nomor Undang-undang yang sangat jauh dari objek yang dimaksud, bisa saja majelis hakim tak mengira ada kekeliruan semacam itu.

Sementara kita menganggap para penggugat UU KPK ini seperti orang-orang kebelet, seakan-akan mereka tahu pasti akan membuat pemberantasan korupsi terhambat seandainya UU tersebut berlaku dan menggantikan UU lama. Sebagaimana pernah diutarakan Menkumham, Yasona Laoli, bahwa UU ini tidak perlu digugat terlalu dini, dan dibiarkan diuji di lapangan, maka sesungguhnya kita akan lebih memahami segi mana yang dianggap lemah dan perlu disempurnakan, atau bahkan kita akan anggap justru menguatkan pemberantasan korupsi itu sendiri, jika telah melalui pembuktian di dalam praktek.

Jika untuk menulis nomor Undang-undangnya saja mereka tidak cermat, dapat kita bayangkan, bagaimana dengan materi yang menjadi keberatan mereka? Bisa saja mereka sebenarnya tak paham dengan apa yang menjadi inti persoalan. Dan bisa jadi yang menjadi fokus perhatiannya, hanya mengambil mudahnya, yakni kembali ke Undang-undang sebelum revisi, tanpa memahami apa alasan sehingga tuntutan itu dilayangkan.

Kalau saja penggugat memiliki cara pandang yang matang, sebagaimana diungkapkan oleh penyusun Undang-undang KPK Prof. Romli Atmasasmita, bahwa dalam UU lama, lembaga itu seperti berjalan tanpa pengawasan. Semula yang diharapkan melakukan pengawasan adalah lembaga-lembaga eksternal, seperti LSM dan lembaga independen lain, namun ternyata pengawasan seperti itu tidak berjalan efektif. Dan akhirnya KPK berjalan seperti lembaga superbody, melakukan semua prosedur dengan sekehendaknya sendiri. Maka dalam revisi ini diperkuat dengan adanya dewan pengawas.

Tentu saja dewan pengawas ini dimaksudkan untuk memastikan semua prosedur dijalankan dengan pertimbangan hukum yang benar, tidak justru mendzolimi para terduga, sehingga meskipun tidak diperoleh bukti yang cukup, namun semata-mata atas dasar kecurigaan karena naluri penegak hukum, menetapkan seorang tersangka pun dilakukan dengan pertimbangan kurang mendalam.

Sebenarnya kita cukup dibuat penasaran dengan banyaknya pihak yang menggugat revisi UU KPK ini ke MK. Dengan menggunakan sudut pandang yang bertolakbelakang dengan para penggugat itu, tampaknya mereka sangat terobsesi dengan hasil tangkapan para penyelidik dan penyidik KPK, meskipun kualifikasi pelaku yang tertangkap sekelas recehan, yang penting terlihat hasil kerja mereka. Tak peduli juga dengan keabsahannya, apakah sesuai dengan prosedur tetap, atau mungkin hanya melaui rekayasa tertentu.

Seharusnya yang mereka pikirkan adalah memposisikan diri sebagai pihak yang dianggap bersalah. Tentu ada cara pandang yang sama sekali berbeda, jika para penggugat menganggap faktor pengawasan itu menjadi permasalahan cukup mengganggu. Tak ada artinya pemberantasan korupsi, jika para pelaku kelas kakapnya sulit diungkap, sementara untuk menunjukkan mereka telah bekerja, yang banyak diungkap adalah kasus-kasus yang diragukan validitasnya.

Semoga gugatan di MK kali ini semakin membuka pikiran kita, bahwa pemberantasan korupsi akan diletakkan sesuai dengan yang seharusnya, dan KPK menjadi lembaga yang semakin kredibel dan tetap mengedepankan azas hukum secara benar.
sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *