BEM TOLAK UNDANGAN PRESIDEN, SESUAI INSTRUKSI KPK?

Alifurrahman-Presiden Jokowi yang lahir dari rakyat biasa, pernah menjadi mahasiswa di Indonesia, sejatinya paham betul bahwa budaya kita sangat-sangat mengedepankan dialog. Musyawarah. Inilah kenapa Presiden tak kenal lelah mendatangi semua elemen. Berkunjung dari ujung ke ujung, dari kota hingga pelosok desa. Menyapa, bersalaman, bertanya tentang apa yang mereka keluhkan selama ini.

Semua itu dilakukan bukan tanpa landasan yang matang. Jelas itu adalah semangat kebangsaan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Tapi, tak semua orang setuju dengan langkahnya. Dulu, ketika masih maju sebagai Calon Gubernur DKI, banyak yang mempertanyakan aksi blusukannya. Setelah nyapres, banyak yang tertawa, mau berapa tahun blusukannya? Dan seterusnya.

Jokowi tak bergeming. Aksi blusukan terus dilakukan. Dan hari ini, kita semua tahu bahwa itu bukanlah pencitraan. Rakyat senang, semua wilayah yang didatangi selalu menyambut Presiden dengan meriah.

Maka ketika Presiden mengundang ketua BEM untuk datang ke Istana, berdialog langsung dan mendengar aspirasi yang ingin disampaikan, itupun muncul dari semangat musyawarah. Sebagai kepala negara, Jokowi tak mau jumawa dengan jabatannya. Beliau ingin mendengar tentang masalah yang sedang mereka persoalkan selama ini. Sampai demo dan rusuh membakar fasilitas umum.

Tapi ternyata respon BEM adalah penolakan. Mereka menolak bertemu Presiden karena dilakukan di dalam istana. Mereka ingin pertemuan dilakukan di luar istana dan ditayangkan secara live di media nasional.

Sebagian pendukung Prabowo tentu saja bertepuk tangan. Tanpa terkecuali. Para pendukung khilafah dan 212 apalagi, mereka memuji setinggi langit. Ya jangankan ketua BEM, Buni Yani saja mereka beri gelar pahlawan.

Membaca berita ini, sebagai pendukung Jokowi saya merasa sangat tersinggung. Para mahasiswa ini ibarat kata diberi hati minta jantung. Presiden di puncak kekuasaannya, pemimpin tertinggi di Indonesia, mau mengulurkan tangannya ke bawah. Menunduk mengajak para demonstran yang turun ke jalan, yang selama ini tak punya saluran komunikasi, untuk duduk di istana merdeka. Tapi apa daya, mereka yang diberi perhatian dan diperlakukan spesial itu tak mau menerimanya.

Ya sudah. Cukup.

Kemarin kita dengar Presiden mengundang para tokoh masyarakat untuk berdialog. Dari ulama sampai pakar hukum. Setelah itu Presiden mengatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perpu UU KPK.

Dari info yang saya dengar, sejatinya pertemuan dengan mahasiswa kali ini juga akan membahas UU KPK. Tidak hanya RUU KUHP seperti yang digaungkan di jalanan dan media-media. Bahkan saya menduga bahwa draft Perpu sudah disiapkan, sehingga selesai pertemuan dengan mahasiswa, Presiden bisa dengan jelas mengatakan siap mengeluarkan Perpu. Tidak lagi mempertimbangkan.

Tapi jika melihat penolakan para mahasiswa dan bahkan permintaan bertemu di tempat umum, disiarkan langsung oleh media nasional, Presiden pasti tahu bahwa yang beliau hadapi bukan mahasiswa sang agen perubahan. Tapi mahasiswa wayang politisi dengan segala kepentingannya.

Para mahasiswa itu hanya ingin menyebar provokasi. Mereka hanya ingin dianggap sebagai pahlawan pembela rakyat, tampil keren di media dengan kecerdasan provokasinya. Kita sudah pernah lihat di ILC, kita juga sudah pernah lihat di Mata Najwa, mereka hanya fokus menyalahkan dan menyalahkan. Provokasi hafalan. Tak ada substansi permasalahan yang disampaikan. Bahkan saat diberikan kesempatan berdebat dengan Menkumham, mereka pun kelabakan. Menyebar hoax dan propaganda pasal-pasal yang sebenarnya tak pernah ada dalam RKHUP.

Mereka ingin tampil keren dengan anggapan bisa menentang DPR, Menteri hingga Presiden. Dan bila melihat video briefing yang dilakukan di kantor KPK, bukan tidak mungkin penolakan ini adalah instruksi orang-orang KPK.

Karena demo dan kerusuhan yang diciptakan di berbagai kota, pada akhirnya berhasil dikendalikan oleh aparat penegak hukum. Tak sesuai dengan ekspektasi orang-orang KPK yang menginginkan kerusuhan lebih besar, berharap Presiden segera terbitkan Perpu saat kerusuhan masih berlangsung.

Sekarang semua sudah kondusif. Hanya ada beberapa ancaman buatan dan susulan yang nampaknya tetap perlu diwaspadai. Gelombang demo dari kelompok khilafah. Tapi percayalah, tanpa tuntutan yang jelas, aksi mereka tak akan relevan.

Apapun itu, pimpinan KPK segera berakhir. DPR juga segera berakhir. Sementara Presiden masih sama hingga 2024. Saya pikir Presiden tak perlu menerbitkan Perpu. Tapi kalaupun nanti diterbitkan Perpu, saya yakin hanya akan ada perubahan minor, yang pada intinya KPK tetap harus diawasi dan diatur agar tidak membuat negara dalam negara. Begitulah kura-kura.
sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *