PANTES IJTIMA DESAK DISKUALIFIKASI, DATA MASUK 64,3%, JOKOWI UNGGUL 55,97%! PUTUS ASA!

Mora Sifudan-Kalau melihat hasil quick count dari 5 lembaga kredibel, semua menyatakan Jokowi unggul atas Prabowo. Hasil Kompas Data, Jokowi 54,45% dan Prabowo 45,55 % dengan data masuk 100%. Indobarometer, Jokowi 54,35% dan Prabowo 45,65 % dengan data masuk 99,83%. LSI Denny JA, Jokowi 55,71% dan Prabowo 44,29 % dengan data masuk 100%. Median, Jokowi 54,55% dan Prabowo 45,45 % dengan data masuk 99,11%. Kedai Kopi, Jokowi 54,75% dan Prabowo 45,25 % dengan data masuk 100%. Jokowi unggul dengan selisih hampir 10%. (Sumber: Detik)

Hasil inilah yang ditolak Prabowo dan koalisinya. Mereka menuding Lembaga quick count berbohong karena sudah dibayar. Padahal pada Pilkada 2017 lalu di DKI, hasil dari Lembaga yang sama yang memenangkan Anies-Sandi kala itu mereka sambut dengan gembira ria. Kenapa sekarang mereka menolak? Karena mereka tidak sanggup menerima kenyataan dan masih berharap untuk menang.

Lalu kalau kita mengacu pada sistem perhitungan (situng) KPU, Jokowi juga unggul 55,97% dari Prabowo yang hanya memperoleh suara 44,03% dengan data yang sudah diinput 64,3%. Selisih keunggulan Jokowi atas Prabowo sekitar 10%. Hasil situng KPU tidak jauh beda dengan hasil quick count sebelumnya.

Padahal random sampling TPS lembaga survei hanya sekitar 5000 sampai 6000. Sementara data TPS yang sudah masuk ke KPU sudah mencapai 64.31438% atau 523.101 TPS dari 813.350 TPS. Input data TPS ini pun dilakukan secara random atau acak hampir mirip dengan yang dilakukan Lembaga survei. Perlu diingat, hasil quick count dan situng KPU tidak ada kaitannya dengan pengiringan opini lagi.

Terkait data di situng KPU ini, kubu Prabowo mencurigai adanya pola penginputan yang diatur sedemikian rupa agar hasil di situng KPU (real count) sama dengan hasil quick count. Pola itu diduga dilakukan dengan menginput data TPS di mana Jokowi menang. Hal ini dilakukan untuk mengiring opini bahwa Jokowi menang.

Kecurigaan ini terbantahkan dengan data TPS yang masuk dari berbagai provinsi bergerak secara dinamis. Tudingan menginput TPS di mana suara Jokowi unggul juga terbantahkan kalau melihat dengan seksama persen TPS yang masuk dari berbagai provinsi.

Mari kita coba lihat dulu 10 provinsi yang jumlah pemilihnya terbanyak:

Jawa Barat – 33.270.845 orang

Jawa Tengah – 27.896.902 orang

Jawa Timur – 30.912.994 orang

Sumatera Utara – 9.785.753 orang

Banten – 8.112.477 orang

DKI Jakarta – 7.761.598 orang

Sulawesi Selatan – 6.159.375 orang

Lampung – 6.074.137 orang

Sumatera Selatan – 5.877.575 orang

Riau – 3.863.197 orang

Dari 10 provinsi paling banyak pemilihnya, terdapat tiga yang bisa dijadikan indikator untuk mengatur perolehan suara sesuai pola yang dimaksudkan kubu Prabowo, yaitu Jabar, Jateng, dan Jabar. Yang dikenal sebagai lumbung suara Prabowo adalah Jabar. Sementara lumbung suara Jokowi di Jateng dan Jatim. Nah kalau dilihat dari input data TPS Jabar sudah 45,7%, Jatim sudah 47,1% dan Jateng 73,3%. Yang membuat Jokowi menang adalah Jateng. Sementara yang membuat Prabowo bertahan adalah Jabar. Hanya saja suara Prabowo di Jabar masih seimbang dengan suara Jokowi di Jatim.

Jadi sebenarnya tidak ada pola yang dilakukan KPU. Yang ada perolehan suara Prabowo yang memang sedikit. Lah kog menyalahkan KPU atau Jokowi.

Dengan defisit suara Prabowo yang mencapai 11 jutaan, sebenarnya mereka sudah tahu betul bahwa mereka sudah kalah. Andaikan di Jateng tidak ada defisit suara Prabowo, maka masih ada harapan. Tetapi sayang, defisit itu sudah terjadi. Tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Bahkan berharap menang pun mereka serasa pedih. Maka hanya ada dua pilihan, yaitu mendiskualifikasi Jokowi atau memaksakan pemilu ulang. Bisa jadi ada usaha menunda penetapan pada 22 Mei.

Mendiskualifikasi dan memaksakan pemilu ulang atau pun menunda penetapan hanya mungkin dilakukan dengan satu alasan yaitu kecurangan. Kalau kecurangan tidak bisa dibuktikan, maka Jokowi melenggang mulus. Hanya saja pembuktian itu harus dilakukan di MK, prosedurnya seperti itu. Itu artinya setelah penetapan pada 22 Mei. Kalau sudah sampai ke MK, maka mendiskualifikasi dan memaksakan pemilu ulang sudah tidak mungkin lagi.

itulah sebabnya, ijtima ketiga diadakan untuk mendesak agar Jokowi didiskualifikasi dan penghitungan suara dihentikan. Mereka berharap dengan adanya ijtima, KPU akan takut dan tunduk atau setidaknya proses penghitungan suara terganggu dan rakyat terprovokasi.

Tetapi sayang, KPU tidak tunduk, dan rakyat tidak terprovokasi. Strategi ijtima gagal total.

Apa lagi yang akan mereka lakukan? Saksikan saja permainan mereka. Ketika saatnya tiba, mereka akan malu sendiri. Itu kalau masih punya kemaluan… ehh… rasa malu.

Salam dari rakyat jelata

sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *