“MENEPUK AIR DIDULANG, TERPERCIK MUKA SENDIRI”.

Sekarang mayoritas sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak siapa dalang pembunuhan G 30 S 1 Oktober 1965 tsb.
Kasihan PKI yang dijadikan kambing hitam sebagai tumbal penguasa orba.

~Laksmiani Rahayu

Berkacalah Dengan Fakta Sejarah, Jangan Terus Menerus Sembarangan Ngomong !

MENGAPA BUNG KARNO DILENGSERKAN DENGAN CARA FITNAH YANG SANGAT KEJI , DAN MENGAPA JOKOWI JUGA DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN FITNAH-FITNAH YANG SANGAT KEJI JUGA ?

Ini Jawabannya:

Bung Karno dilengserkan dengan fitnah yang sangat keji untuk mengkorupsi/merampok kekayaan alam Indonesia, Jokowi diserang dengan fitna-fitnah keji juga harus dilengserkan dengan segala cara untuk mengamankan hasil korupsi/rampokan, sebab Jokowi adalah orang yang bersih dan bukan bagian dari kejahatan masa lalu dan sekarang.

Ini Penjelasan Fakta Sejarahnya:

Suharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno, mengirim satu tim ekonomi yang terdiri dari Prof.Dr Soemitro Djojohadikusumo, Prof. Dr Sadli dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley University AS. Sebab itu tim ekonomi ini juga disebut sebagai ‘Berkeley Mafia’ ke Swiss. Mereka hendak menggelar pertemuan dengan sejumlah konglomerat penguasa dunia, yang dipimpin David Rockefeller.

Di Swiss, tim ekonomi suruhan Suharto ini menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan David Rockefeler cs. Dengan seenak perutnya, mereka mengkavling-kavling Bumi Nusantara dan memberikannya kepada pengusaha-pengusaha asing tersebut.

Gunung Emas di Papua diserahkan kepada Freeport, Ladang Minyak dan Gas di Riau kepada Chevron, Ladang Minyak dan Gas di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya masih banyak lagi yang lainnya. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dibuat dan dirancang di Swiss, untuk menuruti apapun kehendak para pengusaha asing tersebut.

Sampai detik ini, perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih saja terus berjalan dan dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai Korporasi Penguasa Dunia. Silahkan telusuri semua dengan fakta-fakta tak terbantahkan sebagaimana yang telah dilakukan George Aditjondro bahwa negeri ini tengah meluncur ke jurang kehancuran, dimana Suharto dan Sumitro Djojohadikusumo adalah dalang dari semua ini.

Sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekia baik dari dalam maupun luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat rezim Suharto berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak terbantahkan.

Sebab itu, tulisan ini memaparkan fakta apa adanya tentang Suharto. Agar setidaknya, mereka yang selama ini menganggap Suharto pahlawan, harus bisa bermuhasabah dan melakukan renungan yang lebih dalam, sudah benarkah tindakan tersebut.

Fakta sejarah harus ditegakkan, siapa sebenarnya Suharto sebelum dan sesudah menjadi presiden? Suharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari keluarga petani, karirnya diawali sebagai karyawan di sebuah bank pedesaan, walau tidak lama.

Dia sempat juga menjadi buruh dan kemudian menempuh karir militer pertama kali sebagai prajurit KNIL yang berada di bawah kesatuan tentara penjajah Belanda. Saat Jepang masuk di tahun 1942, Suharto bergabung dengan PETA. Ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan, Soeharto bergabung dengan TKR.

Salah satu ‘prestasi’ kemiliteran Suharto yang sering digembar-gemborkannya semasa dia berkuasa adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta. Bahkan ‘prestasi’ ini sengaja difilmkan dengan judul ‘Janur Kuning’ (1979) yang memperlihatkan jika serangan umum itu diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Suharto.

Padahal, sesungguhnya serangan umum itu diprakarsai sendiri Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX lah yang memimpin serangan umum melawan Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah seorang nasionalis yang memiliki perhatian terhadap nasib rakyatnya, karena itu ia tidak mau untuk di jajah. (lihat biografi Sri Sultan Hamengkubuwono IX).

Kemudian pada 1959, Suharto yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dipecat oleh A.H.Nasution dengan tidak hormat karena Suharto telah menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Suharto kala itu juga ketahuan ikut kegiatan ilegal berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.

Untuk memperlancar penyelundupan ini, didirikan perusahaan perkapalan yang dikendalikan Bob Hasan. Konon, dalam menjalankan bisnis haramnya ini, Bob Hasan menggunakan kapal-kapal ‘Indonesian Overseas’ milik C.M. Chow.

Siapa C.M. Chow ini? Dia adalah agen ganda. Pada 1950 dia menjadi agen rahasia militer Jepang di Shanghai. Tapi dia pun kepanjangan tangan Mao Tse Tung, dalam merekrut Cina perantauan dari orang Jepang ke dalam jaringan komunis Asia.

Pada 1943, Chow ditugasi Jepang ke Jakarta. Ketika Jepang hengkang dari Indonesia, Chow tetap di Jakarta dan membuka usaha perkapalan pertama di negeri ini. Chow bukan saja membina WNI Cina di Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Salah satu binaannya adalah ayah Eddy Tansil dan Hendra Rahardja yang bermarga Tan. Tan yang ini merupakan sleeping agent Mao di Indonesia Timur. Pada pertengahan 1980-an, Hendra Rahardja dan Liem Sioe Liong mendirikan sejumlah pabrik di Fujian, Cina.

A.H.Nasution kala itu sudah sangat marah sehingga ingin memecat Suharto dari AD dan menyeretnya ke Mahkamah Militer, namun atas desakan Gatot Subroto, Suharto dibebaskan dan akhirnya dikirim ke SSKAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat).

Selain A.H.Nasution, A. Yani juga marah atas ulah Suharto dan dikemudian hari mencoret nama Suharto dari daftar peserta pelatihan di SSKAD, yang mana hal ini membuat Suharto dendam sekali terhadap A. Yani. Terlebih Yani adalah anak kesayangan Bung Karno.

Kolonel Pranoto Rekso Samoedro diangkat sebagai Pangdam Diponegoro menggantikan Suharto. Pranoto, sang perwira ‘santri’, menarik kembali semua fasilitas milik Kodam Diponegoro yang dipinjamkan Suharto kepada para pengusaha Cina untuk kepentingan pribadinya.

Di SSKAD, Suharto dicalonkan untuk menjadi Ketua Senat, namun D.I.Panjaitan menolak keras dengan menyatakan dirinya tidak percaya dengan Suharto yang dinilainya tidak bisa dipercaya karena mempunyai banyak catatan kotor dalam karir militernya, antara lain penyelundupan bersama para pengusaha Cina dengan dalih untuk membangun kesatuannya, namun yang terjadi adalah untuk memperkaya dirinya.

Atas semua kejadian itu Suharto sangat sakit hati dan dendam. Bertambah lagi dendam Suharto, selain kepada A.H.Nasution, Ahmad Yani, kini D.I. Panjaitan. Aneh tapi nyata, dalam peristiwa G30S 1965, musuh-musuh Suharto, yaitu A.H.Nasution, Ahmad Yani, dan D.I.Panjaitan, menjadi target pembunuhan, sedangkan Suharto sendiri yang merupakan orang kedua di AD tidak masuk dalam daftar kematian peristiwa G30S 1965.

Dan ketika A. Yani terbunuh, Bung Karno mengangkat Pranoto Rekso Samudro sebagai Kepala Staf AD, namun Pranoto dijegal oleh Suharto sehingga Suharto yang mengambil-alih kepemimpinan AD, kemudian untuk menghindari pertumpahan darah dan perang saudara karena Siliwangi di Jawa Barat (Ibrahim Adjie) dan KKO (Marinir) di Jawa Timur, dimana telah bersumpah selalu berada di belakang Soekarno dan jika Soekarno memerintahkan untuk ‘menyapu’ bersih semua kekuatan Suharto di Jakarta, maka mereka menyatakan siap untuk berperang.

Namun untuk menghindari perang saudara serta jatuhnya korban lebih banyak lagi, Bung Karno tidak memerintahkan, jadilah Suharto sebagai KSAD.

Pasca Perang Dunia II, AS melihat Uni Soviet sebagai satu-satunya pihak yang bisa menghalangi hegemoninya atas dunia. Diluncurkanlah Marshall Plan sebagai upaya membendung pengaruh komunisme yang kian lama kian meluas, dari Eropa Timur ke arah Asia Tenggara, sebuah wilayah yang sangat strategis dari sisi perdagangan dunia dan geopolitik, juga sangat kaya raya dengan sumber daya alam dan juga manusianya.

AS sangat cemas jika wilayah tersebut dikuasai Uni Soviet. Dari semua negeri di wilayah itu, Indonesia lah negara yang paling strategis dan paling kaya raya. AS sangat paham akan hal ini, sebab itu di wilayah ini Indonesia merupakan satu-satunya wilayah yang disebut dalam Marshall Plan.

Namun untuk menundukkan Indonesia, AS jelas kesulitan karena negeri ini tengah dipimpin oleh seorang yang sukar diatur, cerdas, dan dicintai rakyatnya, dialah Bung Karno. Tiada jalan lain, orang ini harus ditumbangkan, dengan berbagai cara.

Sejarah telah mencatat dengan baik bagaimana badan agen rahasia AS yaitu CIA ikut terlibat langsung berbagai aksi pemberontakan bersenjata di Indonesia, diantaranya PRRI, PERMESTA dan pemberontakan yang lainnya. CIA juga membina kader-kadernya di bidang pendidikan (yang nantinya melahirkan Mafia Berkeley), mendekati dan menunggangi partai politik demi kepentingannya, membina sel-sel binaannya di ketentaraan (local army friend) dan sebagainya.

Setelah berkali-kali gagal menjatuhkan Bung Karno dan bahkan sampai hendak membunuhnya, akhirnya pada paruh akhir 1965, Bung Karno berhasil disingkirkan CIA lewat Suharto dengan Gerakan 30 September 1965 yang terjadi di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang mana dalang sebenarnya adalah Suharto dengan bantuan CIA.

Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, secara de facto, Suharto melalui kudeta merangkaknya mulai mengendalikan negeri ini. Pada pekan ketiga Oktober 1965, Suharto menugaskan para kaki tangannya membantai mungkin jumlahnya mencapai jutaan orang.

Mereka yang dibunuh adalah orang-orang yang dituduh sebagai kader atau simpatisan komunis (PKI), tanpa melewati proses pengadilan yang fair. Media internasional bungkam terhadap semua kejahatan kemanusiaan yang luar biasa itu, karena memang AS sangat diuntungkan.

Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Suharto dirayakan dengan penuh suka cita oleh Washington. Bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai “Hadiah terbesar dari Asia Tenggara”. Satu negeri dengan wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya alam, segenap bahan tambang, dan sebagainya ini telah berhasil dikuasai dan dalam waktu singkat akan dijadikan ‘sapi perahan’ bagi kejayaan imperialisme Barat.

Benar saja, November 1967, Suharto menugaskan satu tim ekonom pro-AS menemui para ‘bos’ Pengusaha Internasional di Swiss. Dalam bulan November 1967 menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi.

The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu tiga hari membahas strategi pengambilalihan Indonesia.

Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller, termasuk Raksasa Korporasi Barat yang diwakili perusahaan-perusahaan Minyak dan Bank, Freeport, Chevron, Exxon, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya.”

Di seberang meja perundingan, duduk orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha international lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.

“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’ karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikannya yang hadir.

Menyodorkan butir-butir perundingan yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar.”

Ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor.” Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”

“Mereka membaginya dalam lima seksi: Sektor pertambangan di satu kamar, Jasa-Jasa di kamar lain, Industri ringan di kamar satunya, Perbankan dan Keuangan di kamar yang lain lagi, yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya.

Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk hukum yang sangat menguntungkan mereka.

Belum pernah terdengar situasi seperti itu sebelumnya, dimana pemodal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan Gunung Emas di Papua (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk dalam Dewan Komisaris). Exxon mendapatkan Minyak dan Gas di Aceh, Chevron mendapatkan Minyak dan Gas di Riau, sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

Demikian juga sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dirancang oleh Sumitro Djojohadikusumo dan disetujui langsung oleh Soeharto, membuat strategi perampokan negara yang direstui pemerintahan Suharto.

Oleh Suharto, rakyat dijejali dengan propaganda pembangunan, Pancasila, dan trickle down effect terhadap peningkatan kesejahteraannya, tapi fakta yang terjadi di lapangan sesungguhnya adalah proses pemiskinan bangsa secara sistematis yang dilakukan oleh rezim Suharto.

Pada 12 Maret 1967, Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2. Tiga bulan kemudian, dia membentuk Tim Ahli Ekonomi Kepresidenan yang terdiri dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof Dr. Moh. Sadli, Prof Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Seluruhnya pro kapitalisme.

Nopember 1967, Suharto mengirim tim ekonomi ini ke Swiss menemui para CEO Pengusaha Internasional. Lahirlah UU PMA 1967 yang sangat menguntungkan imperialis Barat. Prinsip kemandirian ekonomi Indonesia yang dijaga mati-matian oleh Bung Karno, oleh Suharto dihabisi dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat tergantung pada barat sebagai kekuatan kapitalis dunia.

David Ransom dalam artikelnya yang populer berjudul “Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia, Kuda Troya Baru dari Universitas-Universitas AS Masuk ke Indonesia” (Ramparts, 1970), memaparkan jika AS menggunakan dua strategi untuk menaklukkan Indonesia, tentu saja dimulai dengan menyingkirkan Bung Karno.

Pertama, membangun satu kelompok intelektual yang berpikiran Barat. Dan Kedua, membangun satu sel dalam tubuh ketentaraan yang selalu siap bekerjasama dengan AS.

Yang pertama didalangi oleh berbagai yayasan beasiswa seperti Ford Foundation dan Rockeffeler Foundation, juga berbagai universitas ternama AS seperti Berkeley, Harvard, Cornell, dan juga MIT.

David Ransom menulis, dua tokoh Partai Sosialis Indonesia, sebuah partai kecil yang berhaluan sosialis-kanan, yakni Sumitro Djojohadikusumo dan Soedjatmoko menjadi ujung tombak pembentukan jaringan intelektuil pro-Barat di Indonesia, mereka dibina oleh AS sejak akhir tahun 1949-an.

Sedang tugas kedua dilimpahkan kepada CIA. Salah satu agennya bernama Guy Pauker yang bergabung dengan RAND Corporation mendekati sejumlah perwira tinggi lewat salah seorang yang dikatakan berhasil direkrut CIA, yakni Deputi Dan Seskoad Kol. Soewarto. Dan Intel Achmad Soekendro juga dikenal dekat dengan CIA.

Lewat orang inilah, komplotan AS, mendekati militer. Suharto adalah murid dari Soewarto di Seskoad. Di Seskoad inilah para intelektuil binaan AS diberi kesempatan mengajar para perwira. Terbentuklah jalinan kerjasama antara sipil-militer yang pro-AS.

Paska tragedi 1965 dan pembantaian rakyat Indonesia, yang dituduh komunis, dan kelompok ini mulai membangun ‘Indonesia Baru’. Para doktor ekonomi yang mendapat binaan dari Ford kembali ke Indonesia dan segera bergabung dengan kelompok ini, di antaranya Emil Salim.

Suharto kemudian membentuk Trium-Virat (pemerintahan bersama tiga kaki) dengan Adam Malik dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ransom menulis, “Pada 12 April 1967, Sultan mengumumkan satu pernyataan politik yang amat penting yakni garis besar program ekonomi rezim baru itu yang intinya menegaskan mereka akan membawa Indonesia kembali ke pangkuan Imperialis. Kebijakan tersebut ditulis oleh Widjojo dan Sadli.”

Ransom melanjutkan, “Dalam merinci lebih lanjut program ekonomi yang baru saja digariskan Sultan, para teknokrat dibimbing oleh AS. Kemudian saat Widjojo kebingungan dalam menyusun program stabilisasi ekonomi, AID mendatangkan David Cole, ekonom Harvard yang baru saja membuat regulasi perbankan di Korea Selatan untuk membantu Widjojo.

Sadli juga sama, meski sudah doktor, tapi masih memerlukan “bimbingan”. Menurut seorang pegawai Kedubes AS, “Sadli benar-benar tidak tahu bagaimana seharusnya membuat suatu regulasi Penanaman Modal Asing. Dia harus mendapatkan banyak dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Ini merupakan tahap awal dari program Rancangan Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) Suharto, yang disusun oleh para ekonom Indonesia didikan AS, yang masih secara langsung dibimbing oleh para ekonom AS sendiri dengan kerjasama dari berbagai yayasan yang ada.

Juni 1968, Suharto secara diam-diam dan mendadak mengadakan reuni dengan orang-orang binaan Ford, yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley” (untuk merancangkan susunan Kabinet Pembangunan dan badan-badan penting tingkat tinggi lainnya).

Sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Dekan FEUI Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo (Doctor of Philosophy dari Rotterdam), Ketua BPPN ditunjuk Widjojo Nitisastro (Doctor of Philosophy Berkeley, 1961), Wakil Ketua BPN ditunjuk Emil Salim (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1964 ), Dirjen Pemasaran dan Perdagangan ditunjuk Subroto (Doctor of Philosophy dari Harvard, 1964), Menteri Keuangan ditunjuk Ali Wardhana (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1962), Ketua Team PMA Moh. Sadli (Master of Science, MIT, 1956), Sekjen Departemen Perindustrian ditunjuk Barli Halim (MBA Berkeley, 1959), sedang Sudjatmoko, penasehat Adam Malik, diangkat jadi Duta Besar di Washington, posisi kunci poros Jakarta-Washington.

Tim ekonomi “Indonesia Baru” ini bekerja dengan arahan langsung dari Tim Studi Pembangunan Harvard (Development Advisory Service, DAS) yang dibiayai Ford Foundation. “Kami bekerja di belakang layar,” ujar Wakil Direktur DAS Lister Gordon.

AS segera membackup penguasa baru ini dengan segenap daya sehingga stabilitas ekonomi Indonesia yang sengaja dirusak oleh AS pada masa sebelum 1965 bisa sedikit demi sedikit dipulihkan. Mereka inilah yang berada dibelakang Repelita yang mulai dijalankan pada awal 1969, dengan mengutamakan penanaman modal asing dan swasembada hasil pertanian.

Dalam banyak kasus, pejabat birokrasi pusat mengandalkan pejabat militer di daerah-daerah untuk mengawasi kelancaran program Ford ini. Mereka bekerjasama dengan para tokoh daerah yang terdiri dari para tuan tanah dan pejabat administratif. Terbentuklah kelompok baru di daerah-daerah yang bekerja untuk memperkaya diri dan keluarganya. Mereka, kelompok pusat dan kelompok daerah, bersimbiosis-mutualisme. Mereka juga menindas para petani yang bekerja di lapangan.

Benih Orde Baru tumbuh di atas genangan darah dan tetesan air mata rakyatnya. Arah pembangunan (Repelita) didesain sesuai dengan keinginan Washington dengan mengutamakan eksploitasi segenap kekayaan alam bumi Indonesia yang dikeruk habis-habisan dan diangkut ke luar guna memperkaya negeri-negeri Barat.

Inti pergantian kekuasaan dari Bung Karno ke Suharto adalah berubahnya prinsip pembangunan ekonomi Indonesia, dari kemandirian menjadi ketergantungan. Mei 1966, Suharto mengumumkan kita Indonesia menggandeng IMF. Padahal Bung Karno pernah mengusir mereka dengan kalimatnya yang terkenal: “Go to hell with your aid!”

Semoga Fakta Sejarah Ini Jadi Pencerahan Bagi Kita!

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *